DPR sahkan Agus Subiyanto sebagai panglima, TNI didesak netral dalam Pemilu 2024

DPR pada Selasa mengesahkan Jenderal Agus Subiyanto, orang dekat Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebagai Panglima TNI di tengah kritik kepada kepala negara yang dituduh menempatkan para loyalisnya di ujung masa kekuasaannya yang akan berakhir tahun depan.

Pengamat dan sejumlah kelompok masyarakat sipil mengatakan mereka mengkhawatirkan netralitas militer dalam Pemilu 14 Februari 2024, mengingat bahwa Agus diusulkan sebagai calon tunggal pimpinan TNI oleh Presiden Jokowi pada 31 Oktober, hanya enam hari usai pelantikannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Jenderal Agus akan menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun 26 November mendatang.

Pengesahan Agus sebagai Panglima TNI dilakukan pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, setelah sebelumnya Agus menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi Pertahanan DPR seminggu sebelumnya.

Sebelum mengetok palu tanda pengesahan Agus, Puan sempat menanyakan persetujuan para anggota dewan yang hadir di ruang sidang, yang sejurus kemudian disambut kor, “setuju”.

"Alhamdulillah pada hari ini DPR sudah memberikan persetujuan atas pergantian Panglima TNI atas nama Jenderal Agus Subiyanto," ujar Puan, seraya menambahkan bahwa Agus bakal dilantik Jokowi keesokan harinya.

Puan mengharapkan Agus dapat menjaga netralitas TNI dalam pemilihan umum 2024. Ia pun menyebut Komisi Pertahanan DPR telah bersepakat untuk membentuk panitia kerja netralitas TNI untuk Pemilu 2024.

"Kami harapkan TNI bisa menunjukkan netralitas sesuai dengan fungsinya. Dalam tahun politik atau bulan politik ini, kami berharap dengan ada pergantian Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut," kata Puan.

Puan juga berharap aparat hukum lain menerapkan perilaku serupa, tapi ia tak merinci lembaga-lembaga yang dimaksud. Ia juga menambahkan bahwa pemilu tahun depan tidak boleh lagi memecah belah masyarakat Indonesia.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Agus sempat mengutarakan jaminan netralitas TNI pada Pemilu 2024.

"Kami, TNI, koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati," ujar Agus, merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, seraya berjanji akan memberikan hukuman andai kata terdapat prajurit yang terlibat politik praktis.

"Kami sudah menjelaskan kepada Komisi I (Pertahanan) bagaimana langkah menjaga netralitas TNI. Salah satunya memberikan buku saku yang harus dipunyai seluruh prajurit. Kemudian memberikan penyuluhan, penekanan kepada seluruh prajurit sampai ke pangkat terendah."

Selain perkara netralitas, dia pun menjabarkan visi dan misi yang disebutnya sebagai "Prima", yang merupakan singkatan dari “profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif”.

"TNI punya aturan resmi yang dijalankan untuk memastikan netralitas tersebut. TNI pun juga akan menindak tegas prajurit yang terlibat politik praktis," ujar Juru Bicara TNI Laksamana Muda Julius Widjojono kepada BenarNews.

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tiga pasang calon presiden –wakil presiden kontestan Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto – Ribkan Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo – Mohammad Mahfud MD.

Masa kampanye pemilu akan berlangsung dari 28 November hingga 10 Februari 2024.

Netralitas dipertanyakan

Peneliti Pertahanan dan Keamanan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhamad Haripin mengatakan, tudingan netralitas sejatinya selalu menghampiri TNI saban pemilihan umum, namun hal tersebut saat ini menguat karena pemilihan umum tahun depan diikuti putra Jokowi, Gibran, yang keikutsertaannya penuh kontroversi.

Terlebih, Jokowi dan Agus selama ini dikenal memiliki kedekatan.

"Kali ini Jokowi kan mau turun (dari presiden) dan anaknya ikut bertanding. Dikhawatirkan akan ada arahan eksplisit maupun implisit untuk memenangkan calon tertentu. Hal semacam itu akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Agus sebagai Panglima TNI," kata Haripin kepada BenarNews.

Kala Jokowi menjabat Wali Koto Surakarta, Agus menduduki posisi Komandan Kodim 0735/Surakarta. Saat Jokowi naik menjadi presiden, Agus kemudian ditempatkan sebagai Komandan Resor Militer 061/Suryakencana yang bertanggung jawab atas keamanan kediaman Jokowi di Istana Bogor, lalu ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Sesuai uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Agus mengaku bahwa kedekatannya dengan Jokowi hanya sebatas pekerjaan.

Berdasarkan catatan BRIN, Jokowi memang kerap menempatkan orang dekatnya pada posisi strategis. Dari 15 panglima daerah militer yang ada saat ini, sebanyak 26,6 persen di antaranya pernah memiliki hubungan langsung dengan Jokowi, terang Haripin.

"Para kepala staf yang dipromosikan pada jabatan panglima, sebagian besar juga pernah menjadi Paspampres Jokowi. Soal netralitas itu akan menjadi tantangan tersulit Agus, melampaui tantangan geopolitik," kata Haripin lagi.

Perihal sama disampaikan pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti.

"Netralitas akan menjadi tugas berat. Jangan sampai diam, tapi dalam waktu bersamaan mengambil langkah yang punya kecenderungan memprioritas kandidat tertentu," pungkasnya kepada BenarNews.

Direktur Imparsial Ghufron Mabruri keresahan publik itu haru ditangkap Agus Subiyanto dengan  membuktikan dirinya dapat bersikap independen dalam Pemilu 2024.

“Jangan direspons dengan malah menyerang balik masyarakat dengan menanyakan mana buktinya?” ucap Ghufron.

“Kita harus mewaspadai politisasi TNI dalam Pemilu 2024. Kami memandang, nama Agus Subiyanto rentan dimensi politisnya dan punya potensi besar disalahgunakan Presiden untuk kontestasi Pemilu 2024,” ujar Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur kepada BenarNews.

Pizaro Gozali Idrus berkontribusi dalam laporan ini.