Polisi Masih Cari Bukti Keterlibatan Aktor Politik

Presiden Joko “Jokowi” Widodo masih belum mengungkapkan siapa aktor politik di balik kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa damai ratusan ribu warga Muslim Indonesia. Dia mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih mencari bukti.

“Nanti, kalau Polri sudah menemukan bukti-buktinya,” ujar Jokowi setelah memberikan pengarahan kepada ratusan perwira polisi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa, 8 November 2016.

Dia menambahkan aktor politik yang menjadi provokator dalam kerusuhan pada Jumat malam pekan lalu, akan diproses secara hukum. Jokowi meminta Polri jangan ragu bertindak dalam penegakan hukum.

“Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, kalah apalagi, terhadap kelompok-kelompok kecil, organisasi-organisasi apapun, tokoh-tokoh siapapun,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyesalkan demonstrasi yang berubah rusuh Jumat malam itu.

“Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” ujarnya dalam jumpa pers di Istana Merdeka setelah kerusuhan tersebut, Sabtu dini hari lalu.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti siapa yang menunggangi unjuk rasa yang berakhir rusuh di depan Istana Merdeka.

Polri, tambahnya, masih mempelajari apakah kasus tersebut masuk kategori makar.

“Kalau masuk dalam pasal makar, ya kita akan proses hukum,” katanya.

Tito menambahkan tokoh politik ikut unjuk rasa tidak masalah karena “Itu hak sebagai warga negara dalam kebebasan berekspresi. Tetapi kebebasan berekspresi itu kalau mengucapkan kata-kata yang eksplisit itu berbau makar, maka tidak boleh.”

Unjuk rasa 4 November 2016 dihadiri ratusan ribu umat Muslim dari berbagai elemen berlangsung damai hingga sore.

Para pengunjuk rasa yang seharusnya membubarkan diri pada pukul 18:00 WIB sesuai dengan ijin demonstrasi, tetap berada di tempat.

Setelah jam 19.00 WIB, situasi memanas, memicu kerusuhan antara peserta aksi dengan polisi.

Unjuk rasa yang juga disebut sebagai “Aksi Bela Islam 411” digelar untuk mendesak pemerintah memproses secara hukum kasus dugaan penistaan Al-Quran yang dilakukan Gubernur Jakarta non aktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Desak Jokowi ungkap

Di Gedung DPR RI, Selasa, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, yang ikut dalam unjuk rasa itu mendesak Jokowi untuk mengungkap aktor politik yang dituding menunggangi demo tersebut.

Organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), juga menyayangkan tudingan Jokowi bahwa ada pihak tertentu di belakang aksi tersebut.

“Tidak tepat untuk menstigma Aksi Damai 4 November ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Lebih bijaksana bagi semua pihak hendaknya mengambil pelajaran dari Aksi Damai 4 November tersebut,” ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj kepada wartawan usai menerima kunjungan Jokowi di kantor Pengurus Besar NU, Jakarta Pusat, Senin, 7 November 2016.

Terkait kericuhan yang terjadi, PBNU yakin bahwa itu tidak dilakukan para pengunjuk rasa.

“Kami justru menengarai itu dilakukan oleh kelompok yang ingin merusak kemurnian dan niat suci dari gerakan Aksi Damai 4 November,” tambahnya.

Organisasi massa Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, juga mengatakan pihaknya percaya bahwa kerusuhan itu tak dilakukan pengunjuk rasa. Muhammadiyah menyesalkan hal itu sampai terjadi.

“Kerusuhan itu dimungkinkan dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin merusak keluhuran sikap dan aspirasi umat Islam dan membenturkan dengan aparat keamanan untuk menimbulkan kesan anarki,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Pernyataan itu dikeluarkan usai menerima kunjungan Jokowi dalam upaya konsolidasi politik di kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Selasa.

Kunjungan Jokowi ke NU dan Muhammadiyah terjadi seminggu setelah Jokowi bertemu perwakilan keduanya dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Merdeka, Selasa minggu lalu.

Dalam pernyataannya kepada media usai bertemu pengurus PP Muhammadiyah, Jokowi menegaskan proses hukum terhadap Ahok akan dilakukan secara tegas dan transparan.

“Dan juga saya tekankan tadi – juga perlu rakyat tahu – tidak akan melindungi,” lalu terdiam sekitar 14 detik sebelum melanjutkan, “Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk dalam proses hukum,” ujar Jokowi.

Tangkap 5 kader HMI

Sementara itu, polisi menangkap lima kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Senin tengah malam dan Selasa dinihari, di beberapa tempat terpisah, atas dugaan menyerang polisi saat kerusuhan, Jumat malam lalu.

Juru bicara Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono mengatakan, mereka – termasuk Sekretaris Jenderal HMI – telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyerangan tersebut.

Salah satu partai politik pengusung Ahok dalam pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017, Partai Golkar, juga memberikan pandangannya atas kasus yang menimpa calon gubernur dukungannya.

“Penistaan agama adalah masalah peka bagi semua agama, bukan Islam saja. Pelaku dari kalangan apapun, jabatan apapun harus ditangani secara tegas, adil dan transparan,” ujar ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie dalam jumpa pers, Selasa sore.

“Kita juga menghimbau semua pihak agar menahan diri dan tidak melebarkan masalah dengan menyampaikan tuduhan pada pihak lain. Kita harapkan tidak menyampaikan sikap curiga pada pihak lain tanpa suatu dasar yang memadai,” tambahnya.