Prajurit TNI tewas dalam operasi pembebasan pilot Susi Air di Papua

Militer Indonesia pada Minggu (16/4) menyatakan seorang prajurit meninggal dunia ditembak kelompok separatis bersenjata Papua ditengah upaya TNI melakukan operasi penyelamatan pilot Susi Air yang disandera sejak Februari lalu.

Prajurit Satu Miftahul Arifin ditembak dan jatuh ke jurang saat berupaya mendekati wilayah yang diduga titik persembunyian para penyandera di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Sabtu (15/4) sekitar pukul 16.00 WIT, kata Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Muda Julius Widjojono.

"Satgas tengah mencoba menyisir, mendekati posisi para penyandera, tapi ada serangan dari mereka. Seorang jatuh ke kedalaman 15 meter. Kondisi yang lain masih pendalaman," kata Julius dalam keterangan pers di Jakarta, menjabarkan kronologi peristiwa.

Menurut Julius, prajurit lain yang ikut dalam operasi penyergapan sempat berupaya menyelamatkan Miftahul usai tertembak, tapi mendapat serangan lanjutan dari anggota kelompok separatis.

"Sampai pukul 14.00 WIB, secara fisik baru satu orang atas nama Miftahul Arifin (meninggal dunia). Informasi lain belum didapatkan karena sulit mencapai lokasi dan cuaca tidak menentu."

Julius memastikan bahwa Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah menginstruksikan keberlanjutan operasi militer dengan menggunakan metode yang disebut sebagai "smart operation" untuk meminimalkan korban jiwa.

"Kondisi pilot sudah diketahui, area makin mengerucut dan terfokus."

Pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru yakni Philip Mehrtens disandera kelompok separatis bersenjata Papua sejak 7 Februari, setelah pesawat yang dikemudikannya dibakar tak lama usai mendarat di lapangan terbang di Paro, Nduga.

Dalam sebuah video yang dirilis oleh tentara separatis seminggu setelah penyanderaan pilot Philip Mehrtens, pimpinan kelompok separatis, Egianus Kogoya, mengatakan kelompoknya tidak akan ragu untuk menembak Mehrtens jika tim gabungan TNI-Polri terus mengejar mereka. Kogoya juga menyebut Mehrtens hanya akan dilepaskan jika tuntutan mereka agar Papua merdeka dipenuhi pihak Indonesia.

TPNPB nyatakan bertanggung jawab

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggung jawab atas penyerangan terhadap TNI itu.

“Serangan ini dilakukan oleh Egianus Kogoya dan pasukannya. Merekalah yang bertanggungjawab atas serangan ini,” klaim Sambom.

Sambom mengatakan dalam serangan tersebut TPNPB menembak mati sembilan anggota TNI dan juga merampas sembilan pucuk senjata.

“Saya baru terima laporan konfirmasi dari Egianus Kogoya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023, tepat pukul10:40 pagi waktu Papua. Bahwa serangan itu benar dan terkonfirmasi. Yang mati ada sembilan orang, bukan enam,” jelas Sambom.

Kapendam-17/Cenderawasih, Kolonel Herman Taryaman, mengatakan jumlah korban pasti di pihak TNI belum bisa dikonfirmasi karena buruknya cuaca dan sulitnya medan yang menghambat komunikasi dalam upaya pencarian dan penyelamatan anggotanya.

Sementara itu Sambom mengatakan konflik bersenjata akan terus dilancarkan jika pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tak kunjung menggelar negosiasi damai melibatkan PBB

"Pemerintah Indonesia melalui militer dan polisinya tidak mengindahkan tuntutan, malah melakukan operasi militer, (sehingga) pasukan TPNPB di bawah komando Egianus Kogoya mulai melakukan pembalasan," kata Sambom kepada BenarNews.

"Pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sudah ajukan negosiasi damai dengan Pemerintah Selandia Baru dan Indonesia, namun sudah dua bulan belum menjawab surat-surat kami. PBB dan Pemerintah Selandia Baru harus desak Indonesia untuk hentikan operasi militer dan bernegosiasi di bawah mediasi pihak ketiga yang netral."

Miftahul menjadi prajurit kelima yang meninggal dunia akibat konflik bersenjata dengan kelompok separatis di pulau paling timur Indonesia tersebut dalam sebulan terakhir, berdasarkan catatan BenarNews.

Konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok separatis tak cuma mengorbankan kedua pihak, tapi juga warga sipil.

Februari lalu, sebanyak 167 warga Distrik Paro di Kabupaten Nduga meninggalkan kampung mereka dalam konflik bersenjata itu.

Pada 9 Maret, dua warga sipil di Kabupaten Yahukimo meninggal dunia usai ditembak kelompok separatis bersenjata Papua, yang oleh kepolisian setempat menyatakan bahwa pelakunya adalah kelompok Kogoya.

Peneliti Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth mengatakan pemerintah harus mengedepankan dialog dalam pembebasan pilot.

"Pemerintah harus memberikan jaminan bahwa akan ada dialog jika pilot dibebaskan. Kalau pun kemerdekaan tidak bisa dipenuhi, tapi harus ada negosiasi," kata Adriana kepada BenarNews.

"Harus ada penyelesaian konflik jangka panjang. Senjata nggak bisa dihadapi dengan senjata."

Sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di bawah sponsor PBB pada tahun 1969 yang membawa Papua ke dalam kekuasaan Indonesia, gejolak terus terjadi di Bumi Cenderawasih antara pasukan keamanan Indonesia dan pejuang separatis.

Pepera, oleh sebagian penduduk Papua dinilai manipulatif karena hanya melibatkan 1.000 warga yang sebelumnya telah diinstruksikan untuk memilih bergabung dengan Jakarta.