COVID-19: Kembali Rekor Kematian Harian Tertinggi, Kepercayaan kepada Pemerintah Turun

Indonesia kembali mencatatkan rekor kematian harian akibat COVID-19 dengan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia, demikian data Kementerian Kesehatan pada Senin (19/7), sehari menjelang berakhirnya pembatasan kegiatan masyarakat darurat, sementara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengatasi pandemi menurun.

Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan apakah akan memperpanjang atau melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah berlangsung sejak 3 Juli dan bakal berakhir pada Selasa (20/7) di Jawa dan Bali serta 15 kabupaten dan kota di luar kedua provinsi tersebut.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan penurunan mobilitas masyarakat belum mencapai 50 persen selama masa PPKM pada dua pekan terakhir. 

“Restoran dan pusat perbelanjaan penurunan mobilitas baru sekitar 20 persen dan 40 persen di tempat kerja. Tapi kalau alat transportasi umum sudah jauh dan turun menjadi 50 persen,” kata Nadia dalam diskusi virtual Senin. 

Per Senin, 1.338 orang tercatat meninggal dunia karena COVID-19 dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah total angka kematian bertambah menjadi 74.920, menurut data Kemenkes.

Kasus positif COVID-19 Indonesia turun selama dua hari berturut-turut di angka 34.257, menjadikan total keseluruhan mencapai 2.911.733 kasus. Sepekan sebelumnya, angka terkonfirmasi positif COVID-19 berada pada rentang di atas 40 ribu kasus per hari, dengan tertingginya mencapai 56.757 pada 15 Juli 2021. 

Peningkatan kasus positif turut tercermin dari jumlah testing harian yang reratanya berkisar 200 ribu per hari. 

Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, mengatakan penurunan kasus positif pada hari ini belum mencerminkan efektivitas dari PPKM selama dua pekan terakhir. 

“Kalau dilihat secara epidemiologis kasus masih akan terus naik, masih akan memecahkan rekor setidaknya sampai minggu depan,” kata Hermawan melalui sambungan telepon. 

Hermawan mengatakan penurunan kasus tidak bisa diukur dari berkurangnya mobilitas masyarakat. “Karena pada intinya adalah bagaimana memutus mata rantai penularan, kalau mobilitas yang dikurangi, mungkin kasus hanya akan melandai saja,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Agama telah meminta publik untuk mematuhi kebijakan pelarangan mobilitas dan kegiataan keagamaan massal dalam perayaan Iduladha, pada Selasa esok. 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, kegiatan massal Iduladha yang dilarang mencakup arak-arakan pada malam takbir, salat Id berjemaah di masjid, hingga pemotongan hewan kurban secara berkerumun.

Kementerian merekomendasikan pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan. 

Rekor dokter meninggal dunia

Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melaporkan sebanyak 545 dokter meninggal dunia sejak awal pandemi pada Maret tahun lalu hingga Minggu (18/7). Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 di antaranya, atau 20 persen dari total, meninggal dunia hanya pada periode bulan Juli 2021. 

“Ini data-data yang dilaporkan, belum termasuk data yang mungkin belum dilaporkan ke kami. Tapi data yang masuk angkanya sudah melebihi 100 persen dari jumlah kematian bulan lalu,” kata Ketua Pelaksana Harian PB IDI Mahesa Paranadipa Maikel dalam konferensi pers, Minggu. 

Kematian dokter tetinggi tercatat di Jawa Timur dengan 110 kasus, disusul Jakarta dengan 83 kasus, dan Jawa Tengah dengan 81 kematian. Sebagian besar dari mereka yang gugur merupakan dokter umum. 

Selain dokter, sebanyak 445 perawat juga dilaporkan meninggal dunia pada periode Maret 2020-Juli 2021. 

Data IDI mencatat angka kematian dokter pada Juni 2021 mencapai 48 kasus, sementara lonjakan tertinggi kedua terjadi pada Januari 2021 dengan 65 orang meninggal dunia. 

Kemenkes mencatat sebanyak 1,47 juta tenaga kesehatan telah menjalani program vaksinasi COVID-19, setidaknya untuk suntikan pertama, dengan menggunakan vaksin Sinovac. 

Pemerintah di sisi lain, telah memulai program vaksinasi suntikan ketiga atau booster untuk para tenaga kesehatan dengan menggunakan vaksin asal Amerika Serikat, Moderna. 

Dicky Budiman, pakar epidemiologi dari Griffith University di Australia, menilai pemerintah sebaiknya memperpanjang PPKM Darurat hingga dua pekan ke depan untuk menyelamatkan sistem kesehatan Indonesia yang di ambang kehancuran. 

“Fasilitas kesehatan kita masih menanggung beban yang sangat tinggi. Angka kematian juga masih tinggi. Kalau tidak diperpanjang, akan ada perburukan situasi. Paling tidak dua minggu,” kata Dicky kepada BenarNews. 

Bila pada akhirnya kebijakan pembatasan mobilitas direlaksasi, Dicky hanya berharap pemerintah telah menyiapkan strategi keluar yang kuat. 

“Exit strategy harus ekstrem, kalau bisa angka testing dikejar 1 juta per hari, vaksinasi tetap dijaga di 1 juta per hari juga, pembatasan di pintu masuk, komunitas, dan harus ada kunjungan rumah untuk mencegah kematian karena tidak tertangani,” kata Dicky. 

LaporCOVID-19, koalisi sipil yang menjadi wadah pelaporan warga, mengatakan kepada BenarNews bahwa sepanjang periode 25 Juni hingga 15 Juli 2021, sebanyak 527 orang yang menjalani isolasi mandiri meninggal dunia. 

Sementara itu, tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat turun menjadi 79,54 persen sejak PPKM Darurat dari sekitar 91 persen pada awal Juli, menurut data Dinas Kesehatan provinsi.

"Keterisian rumah sakit konsisten mengalami penurunan sejak PPKM Darurat diberlakukan," ucap Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jabar Daud Achmad, seperti dikutip Antaranews.

"Kabar baik ini harus disertai dengan peningkatan kedisiplinan masyarakat menerapkan prokes, supaya BOR (bed occupancy rate ) ini bisa terus turun hingga 30 persen seperti sebelum libur Lebaran," ujarnya.

Penurunan keterisian juga terjadi di Jakarta, kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono pada Sabtu.

"Bahwa ada kabar baik, BOR rumah sakit belakangan ini di Jakarta sudah mulai flat, ini mungkin karena penambahan tempat tidur yang cukup signifikan, dan angka yang masuk RS mudah-mudahan kita harapkan beberapa hari ke depan tidak terlalu masif lagi," kata Dante.

Pemerintah baru-baru ini mengubah Asrama Haji di Jakarta Timur menjadi rumah sakit COVID-19 darurat dengan 1.000 tempat tidur.

Kepercayaan turun

Kepercayaan masyarakat terhadap cara Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatasi pandemi COVID-19 merosot ke posisi 43 persen pada Juni dari 56,5 persen lima bulan sebelumnya, demikian menurut jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan sebelum meledaknya kasus yang didominasi varian Delta. 

“Untuk pertama kalinya, pada bulan Juni, tingkat kepercayaan kepada Presiden di bawah 50 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam keterangan pers, Minggu.

Kendati demikian, mayoritas publik masih merasa cukup puas dengan kinerja Jokowi dalam menangani wabah dengan persentase mencapai 59,6 persen pada Juni 2021. 

Djayadi mengatakan, penurunan tingkat kepuasan kepada Jokowi terpantau cukup merata di banyak daerah, termasuk pada seluruh kelas demografinya. 

“Misalnya dari segi pendidikan, baik rendah maupun tinggi, umumnya tingkat ketidakpuasan merata,” kata Djayadi. 

Survei dilakukan pada 12.000 responden pada 20-25 Juni 2021, melalui wawancara telepon. 

Nabil Ahmad Fauzi, Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai Jokowi beserta jajaran kabinetnya perlu segera memperbaiki kemampuan manajerial dan lebih responsif terhadap kritik dan masukan dari publik. 

“Tentu temuan survei ini menjadi alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Nabil dalam keterangan tertulis, Senin. 

“Bagi PKS, yang harus diperbaiki adalah manajerial kepemimpinan Presiden, apalagi selama ini dinilai masih kurang responsif pada kritik dan masukan,” lanjutnya. 

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Nabil meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi saja namun juga strategi penanganan pandemi yang lebih baik. 

Sementara itu PPKM Darurat mendapat penolakan dari sejumlah kalangan pekerja harian karena dinilai akan mematikan sumber pendapatan mereka. 

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengatakan banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan tidak membayar upah yang sesuai selama pemberlakuan pembatasan mobilitas ketat tersebut. 

“Bisa dibayangkan, jika kelas menengah saja sudah mulai kesulitan, bagaimana masyarakat yang di kelas bawah? Pemerintah harus benar-benar mempersiapkan dan menyalurkan bantuan pangan jika ingin memperpanjang PPKM Darurat,” kata Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, pada Senin. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penambahan anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp39,19 triliun bagi masyarakat selama masa PPKM Darurat. 

Tambahan anggaran di antaranya akan digunakan untuk bantuan program Kartu Sembako senilai Rp200 ribu per penerima sebanyak dua kali pada periode Juli-Agustus 2021. Adapun jumlah penerima program Kartu Sembako tercatat mencapai 18,8 juta orang.