AS, ASEAN Bahas Masalah Keamanan Laut China Selatan

Seorang pejabat tinggi keamanan Amerika Serikat mengatakan kepada negara-negara ASEAN dalam sebuah KTT yang berlangsung di Thailand bahwa China tidak boleh mendikte masalah Laut Cina Selatan kepada negara-negara yang lebih kecil yang juga memiliki klaim atas wilayah tersebut.

Dalam sebuah diskusi di KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang ke-35 itu, Penasihat Keamanan Nasional AS, Robert O'Brien, mengatakan bahwa keberhasilan ekonomi yang dicapai anggota  perhimpunan tersebut telah meningkatkan kemampuan anggotanya untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah tersebut, khususnya Laut Cina Selatan.

"Beijing telah menggunakan intimidasi untuk mencoba menghentikan negara-negara ASEAN dari mengeksploitasi sumber daya alam, menghalangi akses ke $ 2,5 triliun dalam cadangan minyak dan gas," kata Robert O'Brien, Senin, 4 November 2019. "Taktik-taktik ini bertentangan dengan aturan penghormatan, keadilan dan hukum nasional."

Tuan rumah Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha, Presiden Vietnam dan Presiden Laos menghadiri pertemuan itu. Negara-negara lain mengirim menteri luar negeri mereka setelah Presiden AS Donald Trump tidak hadir dan  tidak mengirim Wakil Presiden Mike Pence atau Sekretaris Negara Mike Pompeo.

O'Brien menunjukkan bahwa upaya AS berasal dari hukum internasional yang memungkinkan negara mana pun memasuki perairan internasional.

"Wilayah ini tidak tertarik pada era imperialisme baru di mana sebuah negara besar dapat memerintahyang lainnya," katanya, seraya menambahkan AS ingin China memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangganya.

Prayuth, dalam pernyataan yang mengakhiri pertemuan puncak itu, menegaskan kembali pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan dan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan.

"Kami dengan hangat menyambut kerjasama yang terus meningkat antara ASEAN dan China dan didorong oleh kemajuan negosiasi substantif menuju kesimpulan awal dari kode etik yang efektif dan substantif di Laut Cina Selatan," katanya.

“Kami menegaskan kembali perlunya meningkatkan rasa saling percaya dan keyakinan diri, menahan diri dalam melakukan kegiatan dan menghindari tindakan yang selanjutnya dapat memperumit situasi.”
Para menteri pertahanan ASEAN, yang bertemu di Bangkok pada bulan Juli, menandatangani deklarasi termasuk pedoman untuk tercapainya kode etik di Laut Cina Selatan dan meningkatkan pertukaran informasi di antara anggota.

Deklarasi tersebut menekankan komitmen “semua pihak untuk bekerja bersama secara konstruktif dan damai bagi Laut Cina Selatan untuk menjadi lautan damai, stabil dan makmur melalui implementasi penuh dan efektif Deklarasi 2002 tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan dan kesimpulan awal dari kode etik yang efektif di Laut Cina Selatan pada waktu yang disepakati bersama."

Para pihak yang berkepentingan belum berkomentar tentang detail atau jadwal untuk kode etik itu.

Cina mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan sebagai miliknya, sementara anggota ASEAN Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam bersama dengan non-anggota Taiwan memiliki klaim mereka sendiri ke wilayah perairan itu.

Malaysia dan Filipina menyerukan semua negara untuk melakukan pengendalian diri di wilayah tersebut.

"Setiap masalah yang kita hadapi di Laut Cina Selatan, itu dapat diselesaikan melalui negosiasi, tentu tidak melalui kekerasan dan perang," demikian Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad kepada para wartawan.

"Masalahnya sekarang adalah bahwa negara-negara lain (di luar ASEAN), yang tidak bersahabat dengan China, berusaha untuk memprovokasi negara-negara anggota ASEAN untuk bergabung dengan mereka dan melawan China," katanya tanpa mengidentifikasi negara-negara tersebut. "Jika ada kekerasan dan perang, para korbannya adalah negara anggota ASEAN dan China."

Sekretaris pers Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan Manila menginginkan kode etik yang efektif untuk Laut Cina Selatan untuk memberikan stabilitas dan perdamaian. Pengadilan internasional memenangkan Filipina pada 2016 dalam klaim yang diajukannya terhadap China terkait teritorial di wilayah perairan itu, tetapi Duterte mengabaikan putusan itu dalam upaya meningkatkan hubungan dengan China.

“Dari apa yang saya amati, mereka (anggota ASEAN) prihatin dengan apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Itulah sebabnya semua negara telah meminta semua orang melakukan pengendalian diri untuk menghindari kegiatan yang mengarah pada lebih banyak gesekan,” kata juru bicara Salvador Panelo kepada wartawan.

“Kami tidak akan menjadi pion bagi negara kuat mana pun. Kami akan tetap berpegang pada kebijakan kami untuk bagian wilayah itu, khususnya, wilayah yang menurut pengadilan adalah milik kami, akan tetap menjadi milik kami terlepas dari apa yang orang lain lakukan,” katanya.

Sementara Indonesia yang tidak memiliki klaim atas wilayah perairan itu, menyerukan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

“Dalam kaitan ini, Presiden mengatakan bahwa melalui outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik maka Indonesia ingin mendorong kolaborasi menjadikan rivalitas, menjadi kerja sama. Kita juga ingin menyebarkan perdamaian dan stabilitas di dalam konteks yang lebih besar, di dalam kawasan yang lebih besar yaitu kawasan Indo-Pasifik,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutip pidato Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam KTT ASEAN-China, di Bangkok, Thailand, Minggu.