Komandan Kapal Induk AS Menegaskan Kebebasan Menavigasi Laut China Selatan

Komandan kapal induk AS yang ditempatkan di Laut China Selatan mengatakan kepada BenarNews bahwa keberadaan kapal tersebut bertujuan untuk memastikan “kebebasan semua negara untuk bernavigasi di perairan internasional” – sebuah misi yang sempat pada posisi 50 mil laut melewati sebuah kapal survei China yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia akhir pekan ini.

Catatan lalu lintas laut global menunjukkan USS Carl Vinson (CVN-70) berlayar di Laut Natuna di lepas pantai Indonesia Minggu pagi di dekat wilayah dimana kapal survei China Haiyang Dizhi 10 telah beroperasi sejak akhir Agustus.

Di luar kebiasaan, kapal induk super AS itu juga menyiarkan lokasinya, sebuah langkah yang menurut para analis dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kapal tersebut beroperasi secara bebas di perairan internasional. China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan adalah miliknya.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan BenarNews pada hari Sabtu, komandan Carl Vinson Strike Group, Laksamana Muda Dan Martin, mengatakan, “Operasi kami di wilayah ini benar-benar merupakan ekspresi dari kesediaan kami untuk membela kepentingan serta kebebasan kami yang terdapat dalam hukum internasional."

Kelompok kapal penyerang itu termasuk kapal induk USS Carl Vinson dan tiga kapal militer lainnya memasuki Laut China Selatan pekan lalu untuk melakukan “operasi keamanan maritim.”

Beberapa hari sebelumnya, Administrasi Keamanan Maritim China mengumumkan bahwa semua kapal asing, termasuk kapal induk yang memasuki wilayah yang dianggap China sebagai perairan teritorialnya, harus memberi tahu Beijing dan tunduk pada pengawasan China.

Menurut hukum internasional, perairan teritorial adalah 12 mil laut dari laut yang membentang dari wilayah darat suatu negara. Tetapi China juga memasukkan perairan di sekitar pulau-pulau buatan yang baru direklamasi dalam yurisdiksi maritimnya meskipun diprotes oleh negara-negara lain di kawasan itu.

“Setiap undang-undang atau peraturan pantai sebuah negara tidak boleh melanggar hak navigasi dan penerbangan yang dinikmati oleh semua negara di bawah hukum internasional,” kata Martin.

“Klaim maritim yang melanggar hukum dan menyeluruh termasuk di Laut China Selatan menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi, penerbangan, dan perdagangan yang sah.”

“Kami tidak akan mau ditekan atau dipaksa untuk keluar dari norma-norma internasional,” katanya.

‘Militer China waspada’

Angkatan Laut dan Udara AS secara berkala melakukan apa yang disebut Operasi Kebebasan Navigasi (FONOPs) dalam menentang klaim maritim China di Laut China Selatan, di mana sepertiga dari perdagangan maritim global melakukan transit setiap tahunnya. China telah berulang kali mengecam FONOP ini.

The Global Times, bagian dari corong resmi China People's Daily, menyebut pengerahan USS Carl Vinson sebagai "provokatif."

Ini adalah keenam kalinya kapal induk AS dikerahkan di Laut China Selatan tahun ini, tetapi pertama kalinya dengan kemampuan canggih pesawat tempur siluman F-35C dan pesawat tiltrotor CMV-22B Osprey yang baru, kata Global Times.

Surat kabar itu mengutip seorang analis militer China yang memperingatkan bahwa tentara China telah disiagakan, dan “China sepenuhnya mampu dan percaya diri dalam menghadapi provokasi semacam itu.”

Namun, menurut komandan Carl Vinson Strike Group, “sejauh ini semua interaksi kami dengan angkatan laut China profesional dan aman adanya. Saat berlayar, kami mendapat pengawalan tetapi saya belum pernah melihat manuver agresif baik di laut atau di udara yang mengkhawatirkan.”

Kajian BenarNews atas data pelacakan kapal menunjukkan bahwa saat Carl Vinson melewati bagian selatan Laut China Selatan, kapal itu berada di satu titik sekitar 50 mil laut dari Haiyang Dizhi 10 – salah satu armada kapal survei China yang secara berkala melakukan penelitian di perairan yang disengketakan.

Daerah di mana Haiyang Dizhi beroperasi pada hari Minggu berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil laut Indonesia. Jakarta tidak menganggap sebagai pihak yang mempersengketakan wilayah di Laut China Selatan, meskipun Beijing mengklaim hak bersejarah atas bagian-bagian wilayah maritim yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia.

Martin mengatakan sehubungan dengan adanya pembatasan COVID-19, tidak mungkin USS Carl Vinson berlabuh di dalam misinya, tetapi penempatan kapal induk secara terbuka “menunjukkan kepada mitra dan sekutu kami bahwa kami mendukung mereka. ”

Dia menegaskan komitmen AS untuk membela penuntut Laut China Selatan, Filipina, jika negara itu diserang, dengan menyebutkannya sebagai “sekutu perjanjian kami yang tertua di Asia.”

“Adanya serangan militer terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal atau pesawat terbang umum di Pasifik, termasuk di Laut China Selatan, akan mengundang pertanggungjawaban berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina,” kata Martin.

Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana pekan lalu bertemu dengan para pejabat AS di Washington. Menurut pernyataan Filipina, “kedua belah pihak sepakat untuk membuat kerangka maritim bilateral yang memajukan kerja sama dalam domain maritim.”

Berbicara di lembaga think tank Center for Strategic and International Studies Rabu lalu, Lorenzana mengatakan Manila sedang berusaha untuk "meningkatkan dan memperbarui" aliansinya dengan AS. Dia mendesak “tingkat komitmen Amerika” yang lebih jelas di bawah perjanjian, yang ditandatangani oleh negara-negara sekutu 70 tahun yang lalu.

Kapal induk AS bertemu kapal China

USS Carl Vinson berlayar dalam jarak 50 mil laut dari kapal survei China yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia