Bakamla: AUKUS Berpotensi Munculkan Ketidakstabilan Laut China Selatan

Kehadiran pakta keamanan baru melibatkan Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS) berpotensi meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan yang bisa berdampak pada Indonesia, demikian kata kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada Senin (20/9). 

Kepala Bakamla Laksamana Aan Kurnia mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah lebih tegas dalam mengklaim batas kedaulatan Laut Natuna Utara yang berada diujung perairan yang disengketakan tersebut. 

“Dengan resminya aliansi AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, tentu ini menjadi sinyal potensi eskalasi dan kita perlu memahami dengan jelas apa saja dampak langsung dan tidak langsungnya kepada Indonesia,” kata Aan dalam rapat bersama Komisi I DPR RI. 

“Dampak langsung dari konflik dapat diprediksi bahwa akan banyak kekuatan militer besar di LCS (Laut China Selatan),” kata Aan.

Aan mengatakan AUKUS dapat secara tidak langsung menyebabkan ada gangguan lalu lintas pelayaran, sehingga biaya asuransi akan meningkat karena biaya logistik yang meningkat. 

Akhir pekan lalu, ketiga negara tersebut mengumumkan kerja sama pertahanan trilateral, AUKUS, yang memungkinkan Australia untuk mengembangkan armada kapal selam bertenaga nuklir canggih dengan didukung fasilitas dari Inggris dan AS. 

Sejumlah negara Asia Tenggara menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap pakta yang dianggap dirancang untuk melawan kekuatan China di Indo-Pasifik, yang dinilai dapat meningkatkan persaingan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. 

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyatakan keprihatinan bahwa kerjasama tersebut akan memicu persaingan antara negara-negara di kawasan Indo Pasifik dalam mempersenjatai gudang senjata mereka dengan senjata nuklir dan juga kemungkinan akan memprovokasi kekuatan lain untuk bertindak agresif di kawasan Laut Cina Selatan.

“Sebagai anggota ASEAN, Malaysia memegang prinsip mempertahankan kawasan ASEAN yang damai, benas dan netral, demikian pernyataan Ismail Sabri, Jumat.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pada hari yang sama bahwa pihaknya “mencermati dengan penuh kehati-hatian” keputusan pemerintah Australia untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir.

Indonesia “sangat prihatin dengan berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan ini,” kata pernyataan kementerian.

Aan mengatakan Indonesia perlu menghadirkan simbol-simbol kekuatannya—baik oleh TNI AL, Bakamla, maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan—di wilayah perbatasan maritim sambil juga memanfaatkan dan mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. 

“Kita tidak hanya mengklaim di atas peta saja, tapi sementara action-nya tidak ada. Secara de facto kita hanya melongo saja di sana tapi gak ngapa-ngapain dan mengklaim ini punya kita,” kata Aan. 

Pekan lalu, Bakamla melaporkan kepada DPR terkait kehadiran kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing di antaranya China dan Vietnam di sekitar perairan Natuna Utara. 

Sekretaris Utama Bakamla Laksda S. Irawan ketika itu mengatakan keterbatasan armada untuk berpatroli menyebabkan pihaknya kesulitan menjaga keamanan perbatasan, sementara kapal-kapal asing terpantau cukup sering melintas masuk ke perairan Natuna Utara. 

Bakamla pada saat yang sama juga memonitor kehadiran kapal survei milik China Haiyang Dizhi 10 dan kapal induk AS USS Carl Vinson (CVN-70) berlayar ke wilayah lepas pantai Indonesia di Laut Natuna. 

Natalie Sambhi, Direktur Eksekutif Verve Research, sebuah think-tank independen di Australia, memaklumi adanya kekhawatiran terkait adanya perubahan arah dari perimbangan militer khususnya di sekitar Laut China Selatan. 

“Salah satu jalan konstruktif yang bisa ditempuh Indonesia adalah memaksimalkan peran dari negara-negara berkembang dan kekuatan menengah seperti India dan Korea Selatan, kepentingan para aktor seperti Perancis di Indo-Pasifik atau peningkatan kehadiran Marinir AS di Darwin,” kata Shambi kepada BenarNews.

“Dengan begitu, kerja sama keamanan seperti AUKUS bisa diimbangi dengan kepentingan dan keterlibatan aktor penting lainnya di kawasan,” katanya. 

Melindungi nelayan

Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin senada dengan Bakamla. Pihaknya mendesak Indonesia untuk patuh pada kesepakatan ASEAN yang merupakan wilayah bebas nuklir seperti yang tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 1997 sebagai hasil ratifikasi dari Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone yang disepakati negara-negara di kawasan itu pada 1995.

“Kami memohon kepada Menlu dan semua unsur-unsur di laut untuk membicarakan dan mendiskusikan sikap kita dengan aturan yang kita miliki dengan tetap mengacu pada politik luar negeri kita bebas aktif, dengan tidak ikut China dan tidak mendukung ke Amerika atau pihak manapun,” kata Hasanuddin pada kesempatan yang sama. 

Kepatuhan itu, lanjut Hasanuddin, bukan hanya menjaga hak berdaulat Indonesia yang juga diklaim China sebagai wilayah sembilan garis putus mereka, tetapi juga melindungi kebebasan nelayan dalam menangkap ikan di ZEE. 

Jakarta tidak menganggap dirinya sebagai pihak dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan. Akan tetapi, bagian utara Laut Natuna tumpang tindih dengan apa yang disebut “sembilan garis putus-putus” Beijing untuk membatasi klaim luasnya di Laut China Selatan, posisi yang tidak diakui oleh hukum internasional.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Julius Widjojono menjamin kedaulatan wilayah maritim Indonesia tidak akan terdampak oleh kekhawatiran atas munculnya ketidakstabilan keamanan akibat AUKUS. 

“Batas wilayah kita sudah jelas, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kecil kemungkinan konflik bersenjata. Kami percaya bahwa bangsa-bangsa di dunia akan memperhatikan perdamaian di kawasan,” kata Julius dalam pesan singkat. 

‘AUKUS bukan pakta pertahanan’

Duta Besar Australia untuk ASEAN Will Nankervis, dalam pernyataan tertulisnya pada Senin, menekankan AUKUS bukan aliansi pertahanan yang akan memengaruhi dukungan negaranya terhadap sentralitas kawasan yang terbuka, inklusif, dan selaras dengan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). 

“Komitmen kami terhadap sentralitas ASEAN tetap teguh seperti sebelum adanya pengumuman bahwa kami membentuk kemitraan keamanan Australia-Inggris-Amerika Serikat (AUKUS) yang akan memungkinkan kami untuk berbagi teknologi dan kemampuan dengan lebih baik,” kata Nankervis, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia. 

“Ini bukan aliansi atau pakta pertahanan,” katanya, menambahkan. 

Pihaknya menjelaskan, kerja sama ini tidak mengartikan bahwa Australia akan berpihak pada persenjataan nuklir, melainkan hanya berupaya mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir. 

“Australia tetap setia mendukung Perjanjian Non-Proliferasi,” kata Nankervis. 

Terkait hak pelayaran dan eksplorasi kemaritiman, Australia menekankan pihaknya tetap pada posisi yang mendukung hak kebebasan berbasis aturan yang bersesuaian dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. 

Curie Maharani Savitri, pakar keamanan internasional dari Universitas Bina Nusantara di Jakarta, berpendapat aliansi yang dibangun AS ini adalah sebagai bentuk penyangga stabilitas di kawasan yang pada sisi lainnya ditempati oleh China. 

“Amerika sudah mendorong pembentukan Quad, tapi masing-masing anggota Quad memiliki wawasan Indo-Pasifik yang cukup bervariasi,” kata Curie kepada BenarNews. Quad atau Quadrilateral Security Dialogue beranggotakan AS, India, Jepang, dan Australia.

Kendati demikian, Curie melihat kemitraan Australia dengan Inggris dan AS bukan ancaman yang baru bagi China. 

“Karena China sudah paham posisi Australia sebelumnya. Tapi, dengan rencana transfer kapal selam bertenaga nuklir, yang dikenal lebih senyap dan mampu beroperasi lama di bawah laut, China akan lebih waspada dan mencari informasi mengenai jalur kapal selam yang melewati ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) di Indonesia,” kata Curie.