Badrodin Haiti Resmi Dilantik Sebagai Kapolri Baru

Setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badrodin Haiti resmi dilantik sebagai Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo. Badrodin menegaskan pentingnya payung hukum untuk menangkal the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Dalam sumpahnya, Badrodin berkata akan mengutamakan kepentingan negara lebih dari kepentingan pribadi atau kelompok serta berkerja dengan prinsip teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa dia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya," katanya dalam sumpah jabatan di Istana Negara tanggal 17 April.

Badrodin dilantik setelah posisi Kepala Polri lowong tiga bulan. Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jajaran TNI dan Polri.

Badrodin sempat menjabat sebagai Wakil Kapolri sejak 16 Januari 2015 menggantikan Jenderal Sutarman. Ia juga telah melaporkan harta kekayaannya kepada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia memiliki kekayaan Rp 8,29 miliar dan US$4,000.

Pelantikan Badrodin sempat menjadi kontroversi karena kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Siane Indriani, mengatakan di tahun 2007, Badrodin memerintahkan 700 anggota Densus 88 menyerang warga sipil di Tanah Runtuh, Poso, Sulawesi Tengah, Kompas melaporkan.

Keraguan terhadap Badrodin

Bonar Tigor Naipospos dari Setara Institute mengatakan bahwa waktu 15 bulan yang dimiliki oleh Badrodin untuk memimpin Kapolri sebelum pensiun tidak akan memberikan banyak peluang untuk perubahan.

“Waktu 15 bulan sangat singkat untuk mengadakan perubahan internal dalam Polri, apalagi untuk membuat UU. Pelantikan Badrodin sepertinya hanya bertujuan mengisi kekosongan jabatan,” kata Bonar kepada BenarNews tanggal 17 April via telefon.

Bonar mengatakan posisi Badrodin juga sempit karena banyaknya petinggi Polri yang masih setia kepada Budi Gunawan. Budi sebelumnya dicalonkan sebagai Kapolri, namun karena tersangkut kasus korupsi, pencalonannya dibatalkan oleh presiden.

Komitmen memberantas terorisme dan ISIS

Meskipun rasa skeptimisme muncul dalam kepemimpinan Badrodin, ia menunjukkan komitmen memberantas terorisme dan ISIS. Ia mengatakan Polri akan bertindak sesuai koridor hukum.

“Selama ini ISIS dilarang tapi tidak ada payung hukum. Perppu atau UU anti teror," katanya didepan Komisi III DPR, tanggal 16 April.

"ISIS lebih berbahaya daripada al-Qaeda. Baik orang Muslim dan non-Muslim yang tidak sepaham, dikatakan kafir. ISIS di Indonesia didukung oleh kelompok yang pada umumya terlibat terorisme, jadi bagian dari ancaman," kata Badrodin.

KPK menyambut positif pelantikan Badrodin.

“Kita berharap kerja sama antara KPK dan Kapolri akan berlanjut. Kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk perbaikan Indonesia kedepan,” kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Kepada BenarNews.