BNPT: Tak Ada Daerah Steril dari Terorisme

Kepala Badan Nasional Penggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, mengungkapkan tidak ada satu pun daerah di Indonesia yang bebas dari pengaruh paham radikal dan terorisme.

“Tidak ada satu pun daerah, provinsi, kota, dan kabupaten yang steril dari terorisme dan paham-paham radikalisme,” katanya saat membuka Pelatihan Duta Damai Dunia Maya 2017 di Padang, ibukota Sumatera Barat, Senin malam, 7 Agustus 2017.

Menurutnya, banyak pihak terkecoh dengan kondisi suatu daerah yang terlihat aman dan damai. Padahal, perlahan tapi pasti, paham itu bermunculan. Dia mencontohkan Sumatera Barat yang selama ini kuat dengan adat dan agama Islam.

“Dalam catatan kami, ada belasan orang asal daerah ini terlibat terorisme. Walaupun kejadian di luar, tapi dia juga sering pulang kampung. Ini bisa mempengaruhi,” tutur perwira tinggi polisi asal Sumatera Barat itu.

Dia menambahkan belasan warga Sumatera Barat sudah ditangkap dan sebagian di antaranya berbaiat kepada kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Beberapa di antaranya tidak sekadar simpatisan, melainkan aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok teroris. Bahkan ada seorang ahli merakit bom. Dua di antaranya perempuan,” jelas Suhardi.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengaku kaget dengan penjelasan Kepala BNPT terkait keterlibatan warganya dalam jaringan terorisme. Semula, dia menyebut tidak ada gerakan radikal di daerahnya.

“Secara kuantitatif, angkanya tidak banyak. Namun yang tidak banyak ini, harus kita antisipasi. Kita harus terus waspada,” kata Irwan.

Suhardi menambahkan meski jumlahnya tidak banyak tetap saja Sumatera Barat tak steril, terutama mereka yang sempat pulang kampung dan menyebar paham radikal ke masyarakat.

Ketika ditanya wartawan mengenai jumlah warga Indonesia yang terlibat terorisme, Suhardi menjawab, “sangat banyak”. Namun, dia tak menyebutkan angka pasti.

"Sekarang begini, yang tertangkap saja berkaitan dengan masalah terorisme sudah 1.200 orang,” paparnya.

Dia tak menjelaskan secara detil sejak kapan jumlah 1.200 terduga teroris ditangkap. Namun, pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe, Aceh, Al Chaidar menyebutkan bahwa jumlah itu sejak tahun 2001.

Sebelumnya, saat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 17 Juli lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan polisi telah menetapkan 336 tersangka kasus terorisme sejak 2015 hingga Juni 2017.

Terus berkembang

Menurut Al Chaidar, jaringan terorisme di Indonesia bakal terus berkembang seiring perkembangan teknologi sebab kelompok militan gencar menebarkan pengaruhnya melalui dunia maya.

“Perkembangannya sudah sangat dahsyat dan berpengaruh. Mereka menggunakan dunia maya sebagai media untuk menyebarkan radikalisme agama,” katanya kepada BeritaBenar, Selasa.

Al Chaidar memperkirakan warga Indonesia yang belajar dan masih berada di daerah konflik saat ini mencapai 1.800 orang. Angka itu terus bertambah, terutama setelah memanasnya situasi di Marawi, Filipina Selatan, karena ada warga Indonesia ingin berangkat ke sana.

Pendapat senada disampaikan pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib. Ia mengatakan media sosial digunakan teroris untuk mengatur serangan, mencari pendanaan, dan merekrut kader baru.

Ridwan menyarankan supaya WNI yang dideportasi dari luar negeri karena dugaan terlibat terorisme untuk didampingi dan diawasi.

“Nggak efektif misalnya menitipkan mereka di Rumah Perlindungan Sosial. Apalagi dalam jangka waktu satu bulan. Mustahil paham radikalisme hilang dalam sebulan. Harus ada pengawasan dan pendampingan kepada mereka,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan ada 430 WNI yang dideportasi Turki setelah ditangkap saat hendak menyeberang ke Suriah, dengan  perincian 193 orang dideportasi pada 2015, 60 orang tahun 2016 dan sejak Januari hingga Juli 2017 berjumlah 177 orang.

“Kalau bicara angka deportan bukan berarti langsung terkait dengan ISIS karena mereka belum sempat menyeberang ke Suriah,” katanya kepada wartawan, 17 Juni lalu.

Duta damai

Kasubdit Kontra Propaganda BNPT, Kolonel Sujatmiko, mengatakan paham terorisme disebarkan lewat media sosial.

“Ada yang namanya Leader of Jihad, atau Lone Wolf. Mereka dalam pembelajaran melalui IT yang tidak terstruktur. Kalau terstruktur seperti JAD atau JAT, kan jelas. Kalau tidak terstruktur, itu yang bahaya,” katanya.

Untuk menekan penyebaran paham radikal di kalangan pemuda, BNPT menginisiasi berdirinya “Duta Damai Dunia Maya”, pemuda yang menjadi agen penangkal konten-konten negatif yang bertebaran di dunia maya.

Pemuda yang ikut program terdiri dari beragam latar belakang teknologi informasi, seperti blogger, programmer dan desain komunikasi visual yang bertugas menjadi agen penyebar perdamaian melalui dunia maya.

“Kenapa berharap generasi muda? Karena sasaran brain washing mereka (teroris) adalah generasi muda. Karena itu, anak muda jangan hanya diisi pengetahuan saja, tapi juga ideologi dan agama,” katanya.

“Dengan duta damai ini kami mengkreasikan generasi muda untuk membantu BNPT melakukan kontra narasi di dunia maya dengan konten-konten damai dan positif."

Tahun ini, pelatihan duta damai akan dilaksanakan di tujuh kota. Sebelumnya telah diselenggarakan di Malang, Jawa Timur. Pelatihan serupa sudah digelar tahun lalu di Makassar, Jakarta, Medan, dan Yogyakarta.