Data Ungkap Indonesia Kirim Kapal TNI AL untuk Buntuti Kapal Survei China di Natuna

Pemerintah mengirimkan salah satu kapal TNI Angkatan Laut mendekati sebuah kapal survei China yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia, demikian data yang diperoleh BenarNews.

Kapal induk AS USS Carl Vinson, melintas sedekat 50 mil laut ke kapal China yang sama, Haiyang Dizhi 10, pada hari Sabtu, dan menyiarkan lokasinya saat berlayar melalui bagian selatan Laut China Selatan.

Pada hari Senin, angkatan laut Indonesia mengerahkan KRI Bontang (907) ke area yang sama, menurut catatan pelacakan kapal, menunjukkan bahwa kapal itu mengikuti pergerakan kapal China, di wilayah perairan yang dekat dengan sebuah kilang minyak dan gas yang penting di periran Natuna. Kedua kapal itu masih berada di daerah itu pada Rabu. Haiyang Dizhi 10 telah beroperasi di sana sejak akhir Agustus, sekitar 90 mil laut di utara Kepulauan Natuna, di Provinsi Kepulauan Riau.

TNI AL dan Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) tidak dapat dimintai komentar pada hari Rabu, tetapi catatan pelacakan yang dianalisis oleh BenarNews menunjukkan kapal Indonesia itu telah membuntuti Haiyang Dizhi 10, dan berada pada satu titik berjarak hanya 1,7 mil laut dari kapal China itu.

KRI Bontang (907) pada dasarnya adalah kapal tanker pengisian ulang di laut tetapi dilengkapi dengan sistem senjata termasuk meriam dan senapan mesin.

Pilihan kapal suplai mungkin disengaja, kata Sunaryo, pakar kelautan di Universitas Indonesia.

“Kita serba salah. Kalau kita pake KRI (kapal perang) kita bisa dianggap agresif, tapi kapal Bakamla yang besar itu ngga banyak,” ungkapnya.

'Fleksibel tapi tegas'

Pada hari Selasa, juru bicara Bakamla ketika ditanya mengatakan kepada BenarNews bahwa “tidak ada ketentuan pelayaran yang dilanggar ” oleh Haiyang Dizhi.

“AIS (sistem identifikasi otomatis)-nya menyala dan bisa dipantau. Tidak ada laporan gangguan dari rig, mungkin mereka melintas biasa,” kata Jubir Bakamla, Wisnu Pramandita.

Jawaban yang tampaknya mengelak tersebut “tidak mengejutkan,” kata Richard Heydarian, seorang analis kawasan. “Indonesia, dan beberapa negara lain di kawasan ini, cenderung memilih pendekatan yang fleksibel ketika berhadapan dengan China.”

“Mereka mengutamakan alat-alat diplomatik dan menghindari bahasa yang konfrontatif agar tidak membahayakan hubungan dengan China, tetapi juga berusaha tegas bila diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional,” kata Heydarian.

Pendekatan yang sama terlihat pada Januari 2020 ketika respons diplomatik Indonesia yang kuat tetapi terkontrol membantu mengusir puluhan kapal China yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah Natuna Utara yang sama, menurut Heydarian.

Namun, Indonesia mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar kali ini.

Selain kapal survei tersebut, media Kompas mengutip nelayan setempat yang mengatakan bahwa mereka melihat setidaknya enam kapal China, termasuk Kunming (172) - kapal perusak seberat 7.500 ton di Laut Natuna Utara pada hari Senin.

Kehadiran reguler

Sekretaris Utama Bakamla, Laksda Suprianto Irawan, dikutip di media mengatakan bahwa telah ada kehadiran reguler kapal penjaga pantai China di sekitar Blok Tuna – kilang minyak dan gas penting di ZEE Indonesia, di mana Haiyang Dizhi 10 beroperasi,

Meskipun Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai pihak dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan, bagian utara Laut Natuna tumpang tindih dengan apa yang disebut “sembilan garis putus-putus” yang digunakan China untuk membatasi klaim luasnya di Laut China Selatan, posisi yang tidak diakui oleh hukum internasional.

Sejak 31 Agustus, kapal China telah melakukan survei di dekat rig minyak semi-submersible Noble Clyde Boudreaux, yang ditugaskan untuk mengebor dua sumur di sana hingga pertengahan November.

Kapal-kapal China telah dituduh mengganggu kegiatan eksplorasi minyak negara-negara tetangganya, tetapi China selalu bersikeras bahwa mereka beroperasi di dalam yurisdiksi China.

Pemerintah Indonesia telah berada di bawah tekanan domestik yang sangat besar untuk melindungi kepentingan nasionalnya, dan masyarakat mendesak untuk bertindak.

“Sebagai negara kepulauan memang kita siapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk pelayaran kapal asing. ZEE kita nggak bisa take for granted. Kalu kita tidak melakukan apa-apa klaim kita bisa runtuh,” kata pakar maritim Sunaryo dari Universitas Indonesia.

"Itu terjadi di Natuna, kapal orang lain di ZEE kita. Ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kurang ketatnya penjagaan di sana," tambah Sunaryo.

ZEE suatu negara membentang 200 mil laut di luar garis pantainya dan memberikannya hak sumber daya tertentu atas perairan di sana – oleh karena itu merupakan hal sensitif bagi negara asing melakukan survei di wilayah tersebut.

Namun pejabat Bakamla telah mengatakan mereka memiliki keterbatasan armada untuk berpatroli yang menyebabkan pihaknya kesulitan menjaga keamanan perbatasan.

Bakamla hanya memiliki 10 kapal, tanpa ada satupun armada untuk pemantauan udara. “Untuk kebutuhan tertentu, Bakamla terpaksa menyewa pesawat pemantau ke TNI AL,” kata Irawan.

Ahmad Syamsudin di Jakarta berkontribusi dalam laporan ini.