Cina Geser Jepang Sebagai Investor Kedua Terbesar di Indonesia Tahun 2019

Cina berhasil menggeser Jepang sebagai investor kedua terbesar di Indonesia pada 2019 dengan nilai realisasi investasi $4,7 miliar, atau naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang bernilai $2.4 miliar, kata Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam laporannya, Rabu (29/1/2020).

Investasi Jepang melorot ke posisi ketiga dengan nilai $4,3 miliar, jumlah yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai $4,95 miliar.

“Pemerintah tidak memberikan prioritas kepada investasi Cina, hanya saja Cina memang dikenal sangat agresif,” kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Singapura masih menjadi negara asal investasi terbesar di Indonesia, yaitu dengan nilai investasi sebesar $6,5 miliar. Namun demikian investasinya Singapura menurun dibanding tahun 2018 yang bernilai $9.2 miliar.

Hong Kong di urutan keempat dengan nilai $ 2,9 miliar dan Belanda dengan nilai $2,6 miliar.

Bahlil mengatakan keagresifan Cina bisa dilihat sejak periode Triwulan IV 2019 saat BKPM mencatat Cina sebagai negara asal investasi terbesar dengan nilai investasi sebesar $$ 1,4 miliar, atau berkontribusi 20,4% dari total investasi. Menyusul Hong Kong dengan nilai $1,1 miliar, Singapura $1,1 miliar, Jepang $1,1 miliar dan Belanda $0,5 miliar.

Menurut Bahlil, investor asal China dinilai sangat berani untuk berinvestasi di sektor padat modal dan proyek besar seperti infrastruktur dan manufaktur.

“Investor China juga memiliki kajian kelayakan (feasibility study) lebih cepat dibandingkan Jepang. Kalau Jepang kajiannya bisa tiga sampai empat tahun, tapi setelah itu pasti jalan," kata Bahlil.

Realisasi investasi pada periode Triwulan IV 2019 ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 330.539 orang, sehingga total penyerapan tenaga kerja Indonesia sepanjang tahun 2019 mencapai 1.033.835 orang.

Sektor investasi yang dengan nilai realisasi terbesar pada tahun 2019 yaitu transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp 139 triliun (17,2%), dikuti listrik, gas, dan air senilai Rp126 triliun (15,6%).

Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menyusul dengan nilai Rp71,1 triliun (8,8%).

Lewati target

Dengan capaian tersebut, maka total realisasi investasi sepanjang tahun 2019 (Januari-Desember) mencapai sebesar Rp 809,6 triliun, atau 102,2 persen dari target realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp 792 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari realisasi investasi dalam negeri sebesar Rp 386,5 triliun (47,7%) dan investasi asing sebesar Rp423,1 triliun (52,3%).

“Ini janji saya, Jumlah realisasi investasi di tahun 2019 akan capai target. Kami terus fokus pada investasi berkualitas dan investasi yang menggandeng UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) agar menciptakan multiplier effects bagi masyarakat sekitar,” tegas Bahlil.

Bahlil mengatakan bahwa BKPM akan terus fokus dalam mewujudkan percepatan realisasi investasi dan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi investor, baik karena kendala perizinan, masalah pertanahan, maupun regulasi.

Langkah nyata dilakukan melalui eksekusi proyek mangkrak sebagai salah satu strategi untuk mencapai target realisasi investasi yang semakin besar pada tahun 2020 yaitu Rp886 triliun.

“Dari total proyek mangkrak Rp708 triliun, sudah di selesaikan sekitar Rp200 triliun. Sisanya kita kejar di tahun 2020. Ada Inpres no.7/2019 dan akan ada perwakilan tiap kementerian di BKPM bulan Februari 2020, ini pasti akan sangat membantu. Kita tunggu saja,” kata Bahlil.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai penyebab investasi Jepang dan Singapura menurun karena investasi Jepang banyak masuk di sektor otomotif, sementara penjualan kendaraan bermotor cukup anjlok beberapa tahun terakhir.

"Jadi itu berpengaruh. Kemudian Singapura sebagai hubungan investasi dari negara maju terdampak perang dagang AS Cina. Brexit di Eropa juga mempengaruhi investasi EU (Uni Eropa) yang masuk lewat Singapura, ujar dia kepada Benarnews.

Kemudian, ujarnya, soal pergeseran fokus Presiden Joko “Jokowi” Widodo di bidang infrastruktur, proyek banyak diberikan konsesinya ke Cina dalam bentuk turnkey project dimana bahan baku, tenaga kerja didatangkan dari Cina.

"Pembangunan masif di bidang smelter juga menarik minat investor Cina untuk masuk ke Indonesia. Misalnya proyek PT IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) di Morowali yang gencar didorong," ujar dia.

Dari sisi pariwisata, pemerintah juga memberikan bebas visa ke wisatawan asal Cina sejak tahun 2016. "Ini membuka peluang kerjasama yg luas dibidang-bidang sektor jasa," ujarnya.

Secara politik, tambahnya ada kesan Indonesia tengah melakukan pendekatan hubungan ke Cina. Ini beda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang cenderung lebih terbuka ke negara Eropa dan AS serta Jepang.

"Preferensi politik mempengaruhi aliran investasi asal Cina," kata dia.

Ekonom dari Bank BCA, David Sumual, mengatakan tidak mempermasalahkan asal negara investor asalkan sesuai dengan yang dibutuhkan Indonesia.

"Mau dari negara manapun kalau kita butuh kenapa tidak, asalkan Indonesia menentukan prasyarat yang bisa menguntungkan sesuai kebutuhan dalam negeri," ujarnya.

"Aturannya harus ditetapkan, harus mau alih teknologi, arahkan untuk buka lapangan kerja bagi lokal. Kalau ahli yang tidak kita punya ga apa apa datangi dari Cina tapi kalau kita punya tenaga ahli kenapa ga gunakan dalam negeri. Apalagi buruh kasar harusnya wajib pasok dari dalam negeri," kata dia.

David mengatakan berdasarkan sejarah, Indonesia memiliki kemampuan rendah dalam menarik investor karena sulitnya perizinan.

"Kita kalah saing dengan negara lain dalam hal peraturan tenaga kerja, perpajakan, aturan policy yang sering berubah sementara investor butuh kepastian," kata dia.

Masalah lingkungan

Beberapa proyek Cina di Indonesia telah dikritik karena potensi dampaknya terhadap lingkungan.

Bulan lalu, pemerintah meluncurkan pembangkit listrik tenaga batu bara di provinsi Banten yang dibangun oleh China Shenhua Energy Co. Ltd. (CSECL) dengan biaya $ 1,8 miliar. Dengan penambahan unit kedua di daerah yang sama yang akan diselesaikan tahun depan, itu akan menjadi pembangkit listrik terbesar di Indonesia, demikian menurut pihak berwenang.

Aktivis lingkungan mengeluh bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga uap itu berseberangan dengan target pemerintah untuk menjadikan energi terbarukan mencakup 23 persen dari bauran energi utama pada 2025 yang dimuat dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Sebelumnya, aktivis dan pakar lingkungan juga telah memperingatkan bahwa bendungan PLTA 510 megawatt yang sedang dibangun di hutan tropis Batang Toru di Sumatra Utara oleh ZheFu Holding Group Cina, akan mengancam kelangsungan hidup sekitar 800 orangutan Tapanuli.