Nadiem: Sekolah Tatap Muka Bisa Dimulai Segera

Pemerintah mendorong sekolah untuk segera membuka pembelajaran tatap muka (PTM) segera setelah para guru divaksinasi, demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Selasa (30/3).

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Setelah Vaksinasi Covid-19 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam paparannya, Nadiem mengatakan pihak sekolah tidak perlu menunggu Juli, seperti instruksi yang dikeluarkan kementeriannya Maret lalu, untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

”PTM bisa mulai dari sekarang. Jadi bagi sekolah yang guru-gurunya sudah divaksinasi maka harus segera membuka opsi untuk PTM bagi anak-anak. Targetnya Juli agar semua sekolah sudah menerapkan PTM,'' ujar Nadiem dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Namun, ujar dia, pembelajaran tatap muka yang dilakukan masih bersifat terbatas dan bertahap yaitu dilaksanakan dengan total kuota 50 persen dan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

''Diterapkan mulai dari seminggu dua kali atau tiga kali. Orangtua juga berhak memilih apakah anaknya diperkenankan untuk pergi ke sekolah atau tidak, ada dua opsi pembelajaran jarak jauh terbatas dan pembelajaran tatap muka terbatas,'' ujar dia.

“Ini bukan diterapkan mulai Juli, tapi untuk mencapai Juli semua sekolah kembali dibuka maka PTM harus dimulai sejak sekarang. Oleh karenanya, sekolah segera untuk lakukan persiapan pembelajaran tatap muka khususnya sekolah yang guru-gurunya sudah divaksin,'' ujarnya.

Ia menambahkan pembelajaran tatap muka bakal dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. “Biasanya semakin muda usia anak justru paling sulit menerapkan pembelajaran jarak jauh. Mereka juga mempunyai potensi ketinggalan paling besar,” papar Nadiem.

Sementara bagi sekolah yang sudah memulai pembelajaran tatap muka sebelumnya dihimbau untuk tetap melanjutkannya dengan menerapkan protokol yang jelas.

Menurut Menko PMK, Muhadjir Effendy, efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak sama dengan kualitas yang didapatkan dengan belajar tatap muka karena berpotensi membuat tertinggal pelajaran.

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah memprioritaskan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menerima vaksin sehingga dapat mempercepat pelaksanaan belajar tatap muka.

Vaksinasi guru sudah dilaksanakan sejak 24 Februari 2021 dengan menargetkan sasaran sekitar 5 juta guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Menurut rencana, program vaksinasi guru akan selesai di bulan Juni 2021.

“Realisasi vaksinasi COVID-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan ini paling lambat selesai pada Juni 2021, sehingga pada tahun ajaran baru Juli 2021, seluruh layanan pendidikan bisa melakukan PTM terbatas,” kata dia.

Indonesia menerapkan kewajiban belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh sejak Maret 2020 sebagai bagian dari upaya mencegah penyebaran COVID-19.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan hingga saat ini, belum ada satupun vaksin COVID-19 yang bisa diberikan kepada anak-anak. Pasalnya, belum ada penelitian apakah vaksin virus corona aman untuk mereka.

“Sehingga vaksin yang diberikan di usia 18 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan anak-anak kemungkinan untuk tertular jarang ada. Kalau adapun disinyalir bisa sembuh dengan sendirinya,” kata dia.

Kesiapan infrastruktur

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menilai PTM harus didasarkan pada kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan, bukan faktor alasan gurunya sudah divaksin.

“KPAI berpendapat bahwa vaksinasi hanya faktor pendukung  dalam pertimbangan pemerintah membuka sekolah, karena faktor utamanya haruslah  persiapan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah,” ujar Retno.

Ia khawatir, tanpa penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan maka potensi sekolah menjadi kluster baru sangat besar.

“Jika guru sudah divaksin, namun peserta didik belum divaksin maka kekebalan kelompok tidak akan terbentuk.  Kekebalan kelompok terbentuk jika jumlah yang divaksin mencapai 70-80 persen dari populasi. Sementara jumlah siswa bisa mencapai 1000 dengan guru hanya 70 orang, tidak sampai 10 persen dari populasi di sekolah,” kata dia.

Berdasarkan data sampai awal 2021, dari formulir kesiapan sekolah baru diisi 50 persen dari seluruh sekolah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kata dia, yang masuk kategori siap hanya sekitar 10 persen.

Sementara data KPAI di 49 sekolah di delapan propinsi, hanya 16,3 persen yang siap melaksanakan PTM, selebihnya sebanyak 83,7 persen menyatakan belum siap.

Sejak Januari, lanjutnya, sejumlah sekolah sudah mulai simulasi PTM seperti di Nangroe Aceh Darussalam, sudah 20% sekolah dibuka. Begitupun di Jawa Barat ada sekitar Sebanyak 2.500 sekolah sudah PTM secara terbatas dan sebagian daerah di Jawa Timur hampir 5.000 sekolah sudah tatap muka.

Beberapa kesiapan infrastruktur antara lain sistem pintu masuk kedatangan dan pulang sehingga tidak menumpuk, pemisahan parkir kendaraan, mesin pengering tangan, menyiapkan bilik desinfektan yang sekaligus mengukur suhu.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam membuka sekolah pada Juli 2021 mengingat ada liburan Lebaran pada Mei 2021 yang bisa memicu pergerakan orang secara besar-besaran karena mudik, walaupun seperti tahun lalu, pemerintah juga telah melarang mudik untuk tahun ini, guna menekan penyebaran COVID-19.

“Pergerakan orang ini berpotensi besar akan meningkatkan kasus COVID-19 di berbagai daerah. Hal ini perlu diwaspadai dan dipertimbangkan,” kata dia.

Menurut Pakar Epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, sekolah merupakan institusi khusus bagi anak yang tidak tergantikan dimana biasanya sekolah seharusnya menjadi tempat yang terakhir ditutup.

“Memang seharusnya tempat pertama dibuka adalah sekolah. Kegiatan ekonomi harus ditutup. Namun di Indonesia ini paradoks. Terbalik. Strategi Indonesia tidak berbasis science. Sekolah ditutup diharapkan punya peran menurunkan COVID, padahal itu harus ada dukungan di sektor lain. Kalau sekolah ditutup yang lain dibuka maka tidak ada dampaknya,” ujar dia.

Ia menyarankan pemerintah menyiapkan manajemen risiko tatap muka yang  melibatkan banyak sektor. “Sekolah ada pendampingan dari berbagai pihak, seperti Pemda, Dinkes.  Pastikan kesiapan infrastruktur karena tidak semua murid punya masker.”

“Bagaimana tracingnya nanti jika ada kasus. Perlu ada jaring pengaman yang berlapis dan memastikan guru  dan anak yang masuk tidak beresiko tinggi,” kata dia.

Sambut baik

Salah satu Guru SD swasta di Jakarta, Farah Dewi Velayati (33)  menyetujui rencana tatap muka siswa dan dibukanya kembali sekolah dengan menjalankan protokol kesehatan yang ada.

“Setahun anak mulai jenuh, hasil belajar juga ga maksimal. Guru juga ga maksimal. Semua cara sudah dicoba mulai dari aplikasi Zoom sampai dengan mendatangi murid tapi tetap saja tidak maksimal jika dibandingkan dengan penjelasan langsung di sekolah,” ujar dia kepada Benarnews.

Sekolah, ujar dia, sejak awal pandemi sudah menyiapkan hand sanitizer di tiap sudut ruangan, menyiapkan thermo gun yang dipasang di pintu masuk dan tempat cuci tangan di setiap kelas.

Kami juga sudah siapkan masker dan face shield buat anak-anak. Semoga kita bisa melaksanakan sekolah tatap muka terbatas segera,” ujarnya.

Hal senada disampaikan salah satu orangtua murid, Sri Essny Indarti (45) yang menyambut baik rencana ini.

“Di rumah belajar sangat tidak efektif, banyak tidak mengerti sementara kami orang tua juga punya keterbatasan. Di rumah juga tidak ada interaksi sehingga sulit untuk bergaul,” keluhnya.