2 Hari Rekor Kasus COVID-19, Pakar Ingatkan Pemerintah Prioritaskan Kesehatan dibanding Ekonomi

Dengan tembusnya rekor kasus harian COVID-19 dalam dua hari berturut-turut pada Jumat (28/8), ahli epidemiologi mengimbau pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan dibanding ekonomi, dan memperingatkan bahwa berdasarkan percepatan tingkat infeksi saat ini, jumlah kasus bisa melampaui kapasitas pelayanan kesehatan di Indonesia pada akhir tahun nanti.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, sebanyak 3.003 kasus terkonfirmasi COVID-19 dilaporkan dalam 24 jam terakhir, menjadikan total keseluruhan di Tanah Air mencapai 165.887.

Sementara angka kematian bertambah 105, sehingga korban jiwa secara nasional mencapai 7.169 orang.

“Selama ini pemerintah selalu mengalahkan kesehatan masyarakat dibandingkan ekonomi. Ya, begini akibatnya,” kata pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Wahyono, kepada BenarNews.

“Angka 3.003 ini sudah sangat menyeramkan, seharusnya sudah ada upaya lebih dari pemerintah seperti menghentikan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) transisi ke PSBB yang lebih ketat seperti dulu,” ujarnya.

Pasalnya, jika masyarakat tidak bisa disiplin bersamaan dengan keputusan pemerintah membuka semua aktivitas ekonomi seperti sekarang, maka diperkirakan kurva pandemi tidak akan melandai.

Sementara itu pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Syahrizal Syarif, menyebut fenomena kenaikan kasus harian sebagai sinyal menuju kekacauan sistem kesehatan dalam waktu dekat.

“Pemerintah harus punya langkah konkret untuk mengantisipasinya,” kata Syahrizal kepada BenarNews, Jumat.

Syahrizal mengatakan, penambahan kasus harian positif di Indonesia semakin bergerak cepat sejak kasus pertama ditemukan, yakni 50.000 kasus pertama dicapai dalam 114 hari, sementara 50.000 kasus kedua dicapai 33 hari, dan 50.000 kasus selanjutnya hanya dalam 23 hari.

“Satu, ini bagus. Artinya ada penambahan kapasitas tes,” kata Syahrizal.

“Tapi, kalau tiap hari 3.000, saya khawatir, 50.000 kasus selanjutnya hanya dicapai 13-15 hari,” tambahnya.

Jika hal itu yang terjadi, maka pada akhir tahun Indonesia diprediksi akan memiliki 500.000 kasus dan berbanding terbalik dengan kapasitas layanan kesehatan yang mampu dipenuhi.

“Sekarang, 40 ribu orang saja yang dirawat, kita sudah sulit mencari rumah sakit rujukan di kota-kota zona merah seperti Jakarta atau Surabaya. Akan ada kekacauan kalau pemerintah tidak bersiap,” ucapnya.

Di tengah upaya memulihkan ekonomi, kata Syahrizal, pemerintah tetap perlu tegas dalam memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.

Sementara itu, Pandu Riono, epidemiolog lain dari UI, meyakini jumlah kasus di Indonesia telah mencapai satu juta karena rendahnya kapasitas pengujian dibandingkan dengan standar yang ditetapkan WHO.

“Ya sebenarnya angka positif bisa 5 kali atau 10 kali lebih besar dari ini, ya bisa satu juta kalau testingnya sesuai dengan standar WHO,” ujar dia kepada BenarNews.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito memastikan kapasitas pengujian deteksi COVID-19 akan terus ditingkatkan pemerintah untuk melacak kasus-kasus baru, sejalan dengan upaya untuk memperbaiki sistem data yang ada.

“Angka testing memang masih bergerak terus, ini dikarenakan sistem pelaporan yang menghubungkan semua laboratorium di Indonesia, kami terus memperbaiki sistem data untuk memastikan semua data terekam,” kata Wiku dalam telekonferensi, Jumat.

Saat ini pemerintah Indonesia sudah memiliki 320 laboratorium dengan mesin tes PCR yang bisa membantu meningkatkan kapasitas testing, meski yang memiliki kemampuan tes dengan kapasitas besar hanya ada di beberapa kota seperti DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.

“Jumlah testing juga dipengaruhi oleh kondisi geografi Indonesia,” katanya.

Jurus stimulus

Sementara itu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan pemerintah telah memaksimalkan seluruh upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Sejumlah bantuan dan insentif telah dialokasikan dalam dana stimulus khusus bernilai total Rp695 triliun untuk individu, pelaku usaha kecil, hingga untuk korporasi.

“Pemerintah telah keluarkan semua jurus,” kata Jokowi dikutip dari situs Sekretariat Negara RI, Jumat.

Jokowi turut meminta masyarakat bersabar dan tetap bersemangat dan menjanjikan keadaan bakal berangsur normal setelah vaksin COVID-19 tersedia pada awal Januari, tahun depan.

“Karena kondisi ini saya tahu ada yang omzetnya 500, sekarang sisa 300, sisa 200. Karena kondisinya tak mudah dan gampang,” katanya.

“Tapi nanti kalau sudah pada kondisi vaksin itu diproduksi dan disuntikan pada masyarakat semuanya, nah itu kita akan berada kembali pada posisi normal,” tambahnya.

Awal pekan ini, pemerintah mengaku telah menjamin pasokan vaksin COVID19 sebanyak total 340 juta dosis vaksin hingga akhir 2021, yang merupakan gabungan komitmen dari kerja sama dengan pihak Cina danUni Emirat Arab (UEA).

Komitmen tersebut merupakan hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir ke dua negara yang dimaksud pada pekan sebelumnya.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir menjamin peserta BPJS Kesehatan bisa mendapat bantuan vaksin corona gratis dari pemerintah jika uji klinis berhasil.

“Kami juga mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat juga bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu. Jadi memang yang terdata di BPJS Kesehatan itu gratis,” kata Erick, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis.

Erick juga menyatakan bahwa pada akhir tahun ini, vaksin covid-19 akan mulai disuntikkan kepada 15 juta orang.

Jika kerja sama pemerintah dengan Sinovac, Cina dan G24, Uni Emirat Arab berjalan sesuai rencana, diproyeksikan pemerintah dapat memproduksi 30 juta vaksin siap pakai.

Kasus positif gedung pemerintah

Pada Jumat, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan temuan 27 pegawainya yang positif terjangkit virus SARS-CoV-2, atau naik 20 kasus dalam 24 jam terakhir.

Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, mengatakan pihaknya telah memutuskan untuk menutup perkantoran sementara dan meminta seluruh pegawai untuk bekerja dari rumah.

Selama penutupan kantor, sambung Johnny, pihaknya juga akan melakukan pembersihan dan disinfektan untuk menekan penyebaran virus COVID-19.

“Beberapa lantai dan gedung Kominfo sedang didisenfektan dan untuk sementara pegawai yang bekerja di kantor pusat melakukan work from home," kata Johnny, dalam telekonferensi.

Selain Kominfo, kasus positif lain juga ditemukan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. Sebanyak 23 pegawai KPK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan dilaporkan positif COVID-19 dan seorang tahanan KPK.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan seorang tahanan KPK tersebut saat ini tengah menjalankan isolasi di RS Polri Kramat Jati, namun enggan menyebut siapa tahanan yang dimaksud.

“KPK telah mengambil langkah terhadap para pegawai yang telah terkonfirmasi positif dengan dilakukan isolasi mandiri dan telah dalam pemantauan layanan kesehatan tempat tinggal terdekat,” kata Ali, Jumat.

Terkait Novel yang ikut terinfeksi, Ali memastikan kondisi kesehatannya tidak akan mengganggu jalannya penyidikan perkara oleh lembaga antirasuah tersebut. “Penyidikan perkara tetap dikerjakan oleh penyidik lainnya dari Direktorat Penyidikan,” tambahnya.

Awal pekan lalu, juru bicara Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri juga melaporkan karantina wilayah di Gedung C Kementan di Ragunan, Jakarta Selatan setelah 17 pegawai dinyatakan positif COVID-19.

“Kita perlu waktu untuk tindakan pencegahan dan antisipasi penularan lanjutan. Yang terdeteksi pun saat ini sudah ditangani dan isolasi mandiri,” kata Kuntoro dalam keterangan tertulis, Selasa.