Jokowi Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi Akibat COVID-19

Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Senin (20/7), membentuk Komite Pengendalian Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satu tugasnya untuk memastikan dana stimulus sebesar Rp695,2 triliun tersalurkan melalui program-program tepat sasaran.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ditunjuk sebagai ketua komite tersebut dan akan berkoordinasi bersama Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, dan Ketua Gugus Tugas PEN, Budi Gunadi Sadikin, demikian keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam telekonferensi, Senin.

“Perbaikan (ekonomi) ini kami lihat akan memakan waktu, makanya Pak Presiden memberikan penugasan agar tim merencanakan eksekusi daripada program-program agar penanganan virus corona dan pemulihan ekonomi beriringan,” kata Airlangga.

Pemerintah telah menggelontorkan stimulus fiskal untuk penanganan dampak COVID-19 serta pemulihan ekonomi sebesar 4,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp695,2 triliun.

Namun, realisasi penyerapan stimulus tersebut masih sangat rendah. Per akhir Juni 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyerapannya baru mencapai 4,68 persen atau sekitar Rp87,55 triliun.

Rendahnya penyerapan tersebut juga sempat membuat Jokowi berang dan sempat mengancam akan melakukan perubahan susunan kabinet (reshuffle).

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” kata Jokowi, akhir Juni lalu.

Menanggapi hal ini, Erick memastikan pihaknya akan bekerja keras untuk memenuhi keinginan Jokowi agar penanganan di sektor ekonomi dan kesehatan berjalanan beriringan.

“Kami akan berusaha keras mati-matian, semua harus bersinergi,” kata Erick dalam jumpa pers, Senin.

INDEF: Uangnya belum ada

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan penyebab rendahnya penyerapan dana stimulus dikarenakan pemerintah pada dasarnya tidak memiliki anggaran untuk itu.

“Angka tersebut baru di atas kertas, tapi uangnya belum ada. Pemerintah belum punya uangnya,” kata Tauhid kepada BenarNews.

Pemerintah telah memperlebar defisit anggaran tahun 2020 menjadi 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun disebabkan meningkatnya biaya pemulihan ekonomi nasional akibat tekanan dari wabah virus corona.

“Sekarang solusinya adalah mencari sumber penerimaan baru, bisa dari pajak atau utang,” Tauhid.

Akhir Juni 2020, Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) menyatakan telah menyetujui total pinjaman sebesar US $1 miliar atau sekitar Rp15 triliun kepada Indonesia yang dibagi dalam dua tahap.

AIIB memperkirakan pandemi akan kian membebani sistem kesehatan Indonesia yang selama ini sudah tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.

Terlebih, Pemerintah Indonesia juga telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pasca-COVID-19 akan menurun tajam. Belum lagi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penghentian aktivitas ekonomi yang diperkirakan mencapai 1 juta hingga 7 juta orang.

68 Dokter tutup usia

Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada Senin (20/7), dilaporkan bertambah sebanyak 1.693 menjadi 88.214 dengan angka kematian berjumlah 4.239 atau naik 96 dalam 24 jam terakhir, demikian Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan dari ribuan kematian akibat virus corona tersebut, 68 di antaranya adalah dokter.

“Sampai hari ini, setidaknya sudah ada 68 dokter yang dilaporkan meninggal karena positif dan PDP (pasien dalam pengawasan) COVID-19,” kata Humas IDI, Abdul Halik Malik, melalui pesan singkatnya, Senin.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI, dr Daeng M Faqih, mengatakan terus bertambahnya angka kematian baik pasien umum maupun tenaga medis menandakan bahwa bahaya dari penularan COVID-19 adalah nyata.

“Secara logika sederhana, kalau COVID-19 ini tidak berbahaya, maka tidak akan menjadi pandemi yang menjalar ke seluruh dunia,” kata Faqih kepada BenarNews.

Untuk itu pihaknya meminta masyarakat untuk tidak meremehkan bahaya virus corona dan mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penularan.

“Perlu upaya bersama untuk sosialisasi dan pemahaman kepada masyaraat agar tidak percaya kepada berita yang sumbernya tidak bisa dipercaya,” tambahnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Achmad Yurianto, juru bicara gugus tugas, meminta agar masyarakat tidak terhasut isu yang salah.

“Saudara-saudara, ikuti informasi ini dengan cara yang benar. Kesulitan ini tidak usah ditambah dengan berita-berita yang menyesatkan. Karena, ini akan membuat masyarakat semakin panik,” kata Yuri dalam telekonferensi Senin.

Vaksin dari Cina

Tim PEN tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dari COVID_19, namun juga akan menangani kelancaran pengadaan vaksin dan antibody untuk penyakit tersebut, demikian laporan media.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengkonfirmasi kedatangan 2.400 sampel vaksin buatan perusahaan Cina, Sinovac Biotech ke Indonesia, pada Senin. Vaksin tersebut selanjutnya akan menjalani uji klinis tahap ketiga oleh PT Bio Farma (Persero).

“Iya, memang vaksin Sinovac sudah sampai di Indonesia, sekarang dalam proses uji klinis di Bio Farma,” kata Arya dalam keterangan persnya.

"Kami memang berharap nanti setelah lewat uji klinis yang ada ini dan dites, maka nanti bisa diproduksi juga di Indonesia," kata Arya seraya menjelaskan bahwa tahap pertama dan kedua uji klinis telah dilakukan di Cina.

Kamis pekan lalu, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan vaksin kerja sama Indonesia dan Cina ini ditargetkan bisa diproduksi massal pada 2021.

“Diperkirakan hasil dari uji klinis tahap ketiga ini sudah bisa didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada kuartal I tahun 2021,” kata Honesti saat telekonferensi Kamis (16/7).

Honesti menambahkan, merujuk pada kesiapan laboratorium yang dimiliki Bio Farma di Indonesia, produksi pertama vaksin diproyeksikan mencapai 100 juta dosis per tahun. “Kami sedang mengembangkan kapasitas laboratorium lainnya. Fasilitas baru ini nantinya bisa memproduksi hingga 150 juta dosis per tahun,” katanya.

Selain dengan Cina, pemerintah juga melakukan kerja sama pengembangan vaksin COVID-19 dengan Korea Selatan dan Rusia.

Kerja sama pengembangan vaksin Indonesia-Korea Selatan dilakukan oleh PT Kalbe Farma dengan Genexine Inc. Uji klinis vaksin Indonesia-Korea Selatan ditargetkan memasuki tahap uji klinis tahap dua di Indonesia pada Agustus 2020.

Sementara, kerja sama vaksin Indonesia-Rusia baru memasuki tahap penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar kedua negara.