Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Sinopharm di Tengah Kecaman atas Vaksinasi Berbayar

Sebanyak 1,4 juta dosis vaksin buatan perusahaan Cina Sinopharm tiba di Indonesia Selasa (13/7) untuk program vaksin berbayar yang saat ini ramai dikritik masyarakat dan ahli, sementara kasus positif harian COVID-19 mendekati angka 50.000 yang merupakan rekor baru.

Pasokan baru ini menambah jumlah vaksin Sinopharm menjadi 2,4 juta dosis dari rencana pengadaan 15 juta dosis oleh PT Kimia Farma, anak perusahaan farmasi pelat merah PT Bio Farma untuk program vaksinasi berbayar, yang oleh pemerintah disebut vaksin gotong royong.

“Kedatangan vaksin gotong royong Sinopharm ini akan menambah optimisme bagi masyarakat Indonesia dan juga untuk mempercepat program vaksinasi yang ada, sehingga kita bisa sesegera mungkin menanggulangi dan juga melawan virus COVID-19,” kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Mansury dalam keterangan pers di Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 menetapkan dua merek vaksin buatan perusahaan Cina, Sinopharm dan CanSino, untuk digunakan dalam program vaksinasi gotong royong.

Pemerintah mengatakan telah mengantongi komitmen pembelian 5 juta dosis vaksin CanSino dengan target pengiriman pada Juli hingga akhir tahun 2021.

Program vaksinasi gotong royong awalnya hanya menyasar pengusaha swasta dengan pendaftaran melalui Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia untuk menyediakan vaksin gratis bagi para pekerja.

Namun belakangan, pemerintah memutuskan untuk membuka akses tersebut kepada masyarakat lebih luas melalui opsi pembelian dengan alasan pelaksanaan vaksin gotong royong oleh perusahaan berjalan lamban.

“Dari target 1,5 juta baru 300 ribu, kecepatannya hanya 10-15 ribu per hari. Jadi ada concern ini kok lamban yang sisinya vaksin gotong royong,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Senayan, Selasa.

Budi menjelaskan, pembelian vaksin tidak menggunakan anggaran negara melainkan ditanggung penuh oleh BUMN dan perusahaan swasta. Program ini, lanjutnya, juga dijamin tidak akan mengganggu jalannya vaksin gratis yang disediakan oleh pemerintah.

“Vaksin gotong royong ini merupakan opsi, tidak harus. Karena semua rakyat tetap bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis. Vaksin untuk gotong royong pun juga hanya Sinopharm dan CanSino, tidak akan berbenturan dengan program vaksinasi pemerintah,” kata Budi.

Keputusan Menteri Kesehatan pada pertengahan Mei menetapkan harga jual vaksin Sinopharm per dosis senilai Rp321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per satu kali suntikan.

PT Kimia Farma sebelumnya mengumumkan layanan pembelian vaksin Sinopharm dengan harga total Rp879.140 untuk dua dosis akan dimulai di delapan klinik perusahaan pada Senin (12/7). Namun, perusahaan memutuskan untuk menunda layanan tersebut karena banyaknya kecaman dari berbagai pihak.

Per Selasa, Indonesia melaporkan penambahan kasus positif COVID-19 harian tertinggi dengan 47.899, menjadikan angka akumulasi nasional sebanyak 2.615.529.

Kematian bertambah 864 dalam satu hari, menjadikan total korban dari virus yang menjangkit sejak awal Maret 2020 hingga saat ini sebanyak 68.219, demikian laporan harian Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit di Yogyakarta dan Jakarta diperkirakan akan kewalahan jika terjadi lonjakan kasus dalam waktu 1-2 pekan ke depan karena saat ini keterisian sudah sangat tinggi.

"Kalau ada perburukan terus sebesar 30 persen kira-kira atau kita kira-kira sekitar 2-3 persen per hari, itu yang berat adalah Yogyakarta dan DKI Jakarta karena akan kekurangan tempat tidur isolasi dan akan kekurangan tempat tidur untuk ICU," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa.

Budi mengatakan, di Yogyakarta, pemerintah berencana mengubah tempat tidur untuk pasien umum menjadi khusus untuk pasien COVID-19, sementara di Jakarta, rumah sakit besar dapat dijadikan rumah sakit khusus COVID-19, hal yang sudah diterapkan di RS Fatmawati, Persahabatan, dan Sulianti Saroso.

"Kita bikin 100 persen untuk COVID, jadi itu ada tambahan mungkin mendekati 1.000 kamar," ujarnya.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan ada kemungkinan pengetatan mobilitas akan diperpanjang setelah tanggal 20 Juli.

“Jika kondisi belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Vaksinasi berbayar dikecam

Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, menolak kemunculan mekanisme vaksin berbayar yang berpotensi memicu komersialisasi oleh oknum tertentu.

“Pemerintah harusnya konsisten dengan Permenkes yang menyebut mekanisme vaksin mandiri ini menjadi kepentingan dari korporasi untuk turut berkontribusi terhadap cakupan vaksinasi. Sekarang menjadi repot karena vaksin dijual terbuka dengan harga yang dipatok. Kami sangat tidak setuju,” kata Hermawan melalui sambungan telepon.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan tersebut dan mengambil alih seluruh tanggung jawab program vaksinasi nasional.

“Kalau dijual bebas, rasanya betul negara ini sudah kehilangan rel dalam program ini,” katanya.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, bersama dengan sejumlah kolega kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Vaksin untuk Semua menggalang dukungan dari masyarakat melalui petisi daring untuk mendesak Presiden Joko “Jokowi” Widodo membatalkan program vaksinasi berbayar.

Pandu menilai rencana penjualan vaksin akan menimbulkan ketimpangan yang tinggi dan justru memperpanjang pandemi.

“Kami pun bertanya-tanya, kalau vaksinasi mandiri diadakan, apakah ada jaminan program ini akan memengaruhi program vaksin gratis secara keseluruhan? Bagaimana kita bisa mencapai herd immunity untuk seluruh masyarakat secara cepat?" kata Pandu.

Hingga Selasa, petisi tersebut telah berhasil mengumpulkan 9.822 dari target 10.000 tanda tangan.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan mekanisme vaksinasi mandiri sebagai bentuk inisiatif untuk membantu pemerintah mempercepat kekebalan di tengah lonjakan kasus positif yang terus meninggi.

“Inisiatif seperti ini perlu di tengah lonjakan angka COVID-19,” kata Moeldoko, Selasa, seraya melanjutkan, “tidak ada unsur paksaan, yang mampu silakan dan bisa mengurangi beban anggaran negara.”

Moeldoko turut memastikan mekanisme vaksinasi berbayar tidak akan mengubah target pemerintah dalam pemberian vaksin sebanyak 1 juta orang per hari untuk Juli dan 2 juta orang per hari mulai Agustus.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan Indonesia saat ini telah menyuntikan vaksin tahap pertama kepada 36,9 juta orang, dengan 15,1 juta di antaranya telah menerima dosis vaksin lengkap.

Peringatan WHO

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan potensi bahaya atas pencampuran dosis vaksin COVID-19 dari merek berbeda yang bakal dijalankan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Kepala Ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, mengatakan potensi tersebut merujuk pada terbatasnya data dan bukti dari efektivitas pencampuran dosis vaksin yang tersedia saat ini.

“Ini adalah tren yang berbahaya ketika masyarakat mulai mencapurkan vaksin berbeda karena hal ini masih memiliki bukti dan data yang terbatas,” kata Swaminathan dalam konferensi pers.

Thailand sebelumnya mengumumkan pihaknya akan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk dosis kedua bagi mereka yang telah menerima vaksin Sinovac pada suntikan pertama. Penggunaan itu diklaim telah memenuhi uji klinis.

Selain itu, Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) juga mengeluarkan izin penggunaan campuran vaksin Pfizer dan Astrazeneca untuk menunjang efikasi vaksin.

Sementara Indonesia, berencana memberikan vaksin booster dengan menggunakan Moderna untuk para tenaga kesehatan yang telah melengkapi dua dosis penyuntikan dengan Sinovac.

Wiku Adisasmito mengatakan Indonesia akan tetap melanjutkan rencana penyuntikan itu untuk para tenaga kesehatan merujuk rekomendasi yang disampaikan oleh beragam pakar.

“Masyarakat perlu memahami bahwa praktik mencampurkan vaksin sudah banyak direkomendasikan oleh peneliti dengan latar belakang keamanan dan ketersediaan vaksin yang dinamis,” kata Wiku dalam konferensi pers.

“Selain itu, sudah semakin banyak jenis vaksin yang telah mendapatkan izin emergency use dari WHO, sehingga banyak ahli yang memikirkan intervensi sebaik mungkin dengan sumber daya yang ada,” lanjutnya.

Pada Minggu, Indonesia menerima 3 juta dosis vaksin Moderna dari Amerika Serikat melalui skema multilateral COVAX/WHO. Selain itu, Indonesia saat ini memiliki 115,5 juta dosis vaksin Sinovac dan juga sekitar 10 juta dosis vaksin AstraZeneca.