Pandangan para calon presiden tentang peran Indonesia di dunia

>>> Untuk berita lainnya terkait Pemilu 2024, silakan klik di sini.

Ketiga calon presiden memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana Indonesia harus berinteraksi di kancah internasional. Namun demikian, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sepakat tentang perlunya menjaga kebijakan luar negeri yang "bebas dan aktif".

Anies memiliki rencana ambisius untuk menjadikan Indonesia sebagai "pemain global" dengan meningkatkan diplomasi kekuatan lunak atau soft power.

“Kami rencanakan kekuatan Indonesia, kebudayaan, kesenian dan ekonomi, ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, kuliner kita dan diplomat kita dan para diaspora menjadi fenomena dunia. Hadir mewarnai kancah internasional,” ujar Anies memaparkan visi misinya dalam debat Minggu malam.

“Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia, bukan hanya hadir di forum-forum internasional, tapi hadir serius memperjuangkan amanat termasuk amanat menghapuskan penjajahan di muka bumi bukan hanya sekedar memberikan statemen,” tambah mantan Gubernur Jakarta yang dalam kesempatan berbeda mengecam politik luar negeri Indonesia yang disebutnya terlalu pragmatis dan transaksional.

Sementara Prabowo, yang juga adalah menteri pertahanan, mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat.

"Politik luar negeri Indonesia secara tradisi itu bebas aktif, non-block, tidak ikut pakta. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat," kata Prabowo.

Sementara itu kandidat ketiga, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa meskipun kepentingan nasional Indonesia menjadi prioritas utama, politik luar negeri Indonesia adalah alat negosiasi terhadap dunia luar.

“Bebas dan aktif disesuaikan dengan kondisi kekinian, rakyat butuh bekerja maka kami sediakan lapangan kerja lebih banyak, investasi lebih banyak. Dubes, diplomat yang akan ditempatkan untuk membereskan kepentingan di luar negeri,” kata Ganjar.

Debat Minggu malam yang merupakan debat kedua bagi para calon presiden itu berlangsung di Istora Senayan Jakarta dan berfokus pada pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik dan politik luar negeri.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan tidak betul bahwa kebijakan luar negeri Indonesia bersifat transaksional. Pernyataannya ini dinilai sebagai bantahan tidak langsung terhadap pernyataan Anies yang pernah menyinggung hal itu.

“Diplomasi Indonesia dijalankan secara well-measured, well-calculated, action-oriented, result-oriented; namun di saat yang sama terus menjunjung tinggi nilai dan prinsip yang tidak tergoyahkan,” kata dia dalam acara pidato tahunan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin (8/1).

Dalam hampir 10 tahun terakhir, rekam jejak diplomasi Indonesia dirasakan di kawasan dan dunia, kata Retno sambil merujuk Lowy Institute, yang pernah menyebut Indonesia sebagai “middle power in Asia” dengan diplomatic influence dan comprehensive power yang terus meningkat.

Kepemimpinan Indonesia juga diakui dunia, termasuk dalam menavigasi ASEAN selama keketuaan Indonesia, tegas Retno.

Laut China Selatan

Dalam sesi tanya jawab, ketiga calon mendapatkan pertanyaan mengenai konflik Laut China Selatan yang tidak kunjung selesai di tengah persaingan hegemoni China-AS.

Ganjar mengusulkan agar ada kesepakatan sementara di kawasan agar bisa mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Menurutnya Indonesia bisa terkena dampaknya jika konflik terjadi.

“Patroli diperkuat di sekitar Laut China Selatan, kita butuh tanker terapung dan tentara AL untuk patroli,” ujar dia.

Ia juga menekankan di tengah konflik di kawasan, pengambilan keputusan di ASEAN sangat rumit

“Maka perlu revitalisasi ASEAN, agar mengambil keputusan tidak harus bulat,” kata Ganjar.

Anies mengatakan Indonesia negara terbesar ASEAN, harus kembali menjadi pemimpin regional. “Bukan hanya hadir di summit-summit ASEAN tapi bagaimana menata hadapi kekuatan ASEAN, maka kita hadapi satu regional. Bukan Indonesia melawan negara lain, tapi ASEAN melawan negara lain,” balas Anies.

Sementara dalam responsnya, Prabowo menekankan pentingnya kekuatan pertahanan.

"Dengan keadaan di Laut China Selatan, kita butuh kekuatan pertahanan yang mumpuni, platform patroli, satelit, dan banyak hal lainnya. Untuk itu, perlu membangun pertahanan yang tangguh," ujar PrabowoIa juga membela kebijakannya membeli alat pertahanan bekas yang disebutnya masih sangat layak pakai.

Beberapa negara ASEAN memiliki klaim yang bertentangan dengan China terkait wilayah perairan tersebut..

Meskipun Indonesia bukan negara yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan, seperti Taiwan dan sejumlah negara ASEAN yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei, zona ekonomi eksklusifnya (ZEE) tumpang tindih dengan klaim Beijing di jalur air tersebut.

Ketegangan diplomatik bilateral telah muncul dalam beberapa tahun terakhir dengan kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai China yang masuk ke ZEE Indonesia.

China dan ASEAN telah bernegosiasi tentang kode etik untuk Laut China Selatan sejak 2002, tetapi kemajuan sangat lambat karena sengketa terkait ruang lingkup dan status hukum dokumen tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, “Revitalisasi ASEAN perlu dicermati karena bagi saya konsensus itu adalah salah satu alat ikat kenapa ASEAN bisa bertahan sampai sekarang.”

Sementara Pakar Hukum Laut Internasional dari Universitas Indonesia Arie Afriansyah mengatakan ide revitalisasi ASEAN sangat sulit namun bukan tidak mungkin.

“Hal tersebut perlu upaya yang terorkestrasi dengan baik dan investasi yang besar dari sisi SDM, dana, dan waktu,” kata dia.

Tidak singgung isu penting

Peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Muhammad Waffaa Kharisma menilai kandidat belum banyak menyebutkan isu-isu geopolitik yang penting.

“Ini merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar perhatiannya tertuju pada agenda dalam negeri para kandidat, mulai dari sikap mereka dalam menegakkan dan meningkatkan sistem peradilan dan memberantas korupsi, serta program mereka untuk mengendalikan kenaikan harga pangan dan keamanan kerja,” kata Waffaa.

Menurutnya, ketiganya belum memberi tahu bagaimana menggapai aspirasinya dan menunjukkan pemahaman mereka akan masalah substantif yang mungkin selama ini menghalangi Indonesia dari mencapai hal-hal itu.

Ia memprediksi dalam 10 tahun ke depan, Indonesia akan meningkat pengaruhnya terutama ekonomi.

“Kita akan semakin ekspos dinamika dunia internasional. Karena juga harusnya ekspektasi ekonomi kita juga naik. Di saat yang sama, tindakan dan pilihan kita akan lebih konsekuensial pada dunia luar. Akan lebih banyak scrutiny juga tertuju ke pilihan Indonesia,” tambahnya.