Indonesia Telah Menampung 12.000 Migran Sebelum Kedatangan Minggu Lalu: Menlu

Indonesia menghadapi tekanan domestik untuk menampung para migran yang terdampar di laut, tapi memperingatkan pada hari Selasa, negara tidak tidak akan bisa berbuat lebih banyak tanpa kesulitan besar.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kinerja pemerintah Indonesia dalam menangani semakin banyaknya manusia perahu yang terdampar di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia lemah dalam mengatasi krisis ini. Karena itu DPR seharusnya mengambil langkah politik yang konkrit untuk membantu mereka,” kata anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil kepada BeritaBenar tanggal 19 Mei.

“Karena itu DPR harus membuat keputusan politik untuk menekan pemerintah Myanmar agar mengakhiri sektarian konflik dan untuk membantu warganya yang terdampar di Indonesia,” katanya lanjut.

Menempatkan pengungsi di pulau kosong: Din

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mendorong pemerintah Indonesia untuk membantu para migran.

"Mereka tak berwarga negara dan mereka juga Muslim. Indonesia seharusnya bisa membantu mereka. Indonesia mempunyai banyak pulau yang belum dihuni," katanya kepada BeritaBenar tanggal 19 Mei.

Salah satu anggota dewan Nahdlatul Ulama (NU), Masdar Farid Masudi, menyarankan agar pemerintah Indonesia meneruskan upaya diplomasi tanpa mengabaikan bantuan kemanusiaan.

"Ini adalah prinsip negara kita. Indonesia seharusnya tidak mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Indonesia juga harus menggunakan perannya di ASEAN untuk menekan Myanmar agar mengatasi konflik internal," katanya kepada BeritaBenar tanggal pada 19 Mei.

“Kita sudah membantu semaksimal mungkin”: Menlu

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno LP Marsudi menegaskan bahwa Indonesia telah berbuat banyak untuk membantu para migran.

"Apa yang dilakukan Indonesia sudah melampaui batas atau extramile," katanya kepada wartawan di Istana Merdeka, Selasa.

Indonesia tidak pernah mengusir manusia perahu begitu saja, tetapi telah memperbaiki kapal, menyediakan air dan bahan makanan agar mereka sampai ke tempat tujuan.

“Indonesia bukan tujuan akhir mereka. Kita juga tidak ingin memberikan kesan bahwa Indonesia terbuka bagi ilegal imigran karena ini akan menjadi faktor penarik,” katanya kepada BeritaBenar setelah konferensi pers.

Retno juga mengatakan Indonesia sedang dalam proses melibatkan Myanmar dalam krisis kemanusiaan ini.

"Kita telah mengirim pesan dalam konteks constructive engagement. Kita terus berupaya untuk melakukan komunikasi dengan Pemerintah Myanmar tentang hal ini," katanya.

Retno mengakui sampai sekarang belum ada respon positif dari Myanmar.

“Tentunya kita juga melibatkan organisasi international seperti UNHCR dan IOM untuk membantu kita menyelesaikan isu ini," katanya lanjut.

Apresiasi PBB

Retno mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan apresiasi atas tindakan Indonesia membantu para migran.

"Deputi Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan apresiasi atas upaya Indonesia membantu 1.345 migran yang terdampar di Aceh," katanya.

Sejak 11 Mei, Indonesia telah menampung ratusan imigran asal Bangladesh dan pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar yang datang dalam empat gelombang yaitu 558, 644, 47 dan gelombang terakhir 96 orang.

“Jumlah pengungsi yang sudah kita tampung sampai dengan bulan Maret 2015 sudah mencapai 11,941 orang,” kata Retno melanjutkan bahwa jika angka ini terus dibiarkan bertambah Indonesia akan mengalami kesulitan besar.

Ia mengatakan jumlah ini tidak termasuk orang yang terdampar di Aceh sejak minggu lalu.

“UNHCR masih menunggu penempatan mereka ke negara ketiga,” katanya lanjut.

Myanmar telah melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya, yang mayoritas Muslim, dalam beberapa dekade terakhir.

Kebanyakan etnis Rohingya Muslim tidak diakui sebagai warga negara oleh Myanmar dan tidak mempunyai akses pendidikan, kesejahteraan, dan layanan kesehatan.

Sekitar 280 etnis Rohinya tewas di Myanmar dalam tiga tahun terakhir dan 140.000 lainnya mengungsi ke kamp-kamp yang padat di luar Sittwe, ibukota Negara Bagian Rakhine, data Kementrian Luar Negeri Indonesia mencatat.