Pemerintah Siapkan Insentif untuk Bantu Ekonomi di Tengah Covid-19

Pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk mendorong kinerja sektor manufaktur yang cukup terpukul akibat wabah virus corona yang kini telah mengglobal yang dimulai di Cina, partner dagang terbesar Indonesia.

“Sektor yang sangat terpukul itu manufaktur, setelah pariwisata. Apalagi kemarin diumumkan oleh WHO bahwa ini sudah jadi pandemi flu. Jadi paket ini kami persiapkan untuk sektor manufaktur,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Stimulus tersebut bisa terdiri dari diskon pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk industri, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 25, serta percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Stimulus diharapkan mulai berlaku April dan berlangsung untuk jangka waktu enam bulan, demikian menurut Airlangga.

Sehari sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan akan memberikan berbagai stimulus fiskal untuk menangkal dampak virus corona, yang hingga Kamis telah menginfeksi 34 orang di Indonesia. Seorang diantaranya meninggal - warga Inggris dengan penyakit bawaan, dan tiga orang dinyatakan sembuh.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, melemahnya kinerja sektor manufaktur Indonesia turut disebabkan kebijakan yang berlaku di Wuhan, Cina, pusat penyebaran virus yang telah menjadi pandemik itu.

“Manufaktur, khususnya elektronik, itu paling terpukul karena bahan bakunya hampir 50 persen di produksi di Wuhan yang sedang mengalami karantina total. Sementara, aktivitas pabrik lain di Cina belum berjalan normal,” kata Shinta, kepada BenarNews.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (Gabel), Oki Widjaja, mengatakan perusahaan manufaktur elektronik terancam berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan bahan baku yang sebagian besarnya dikirim dari Cina.

Menurutnya, pengiriman komponen bahan baku sudah berhenti sejak satu bulan lalu.

“Kalau sampai akhir bulan ini masih berhenti, pabrik-pabrik pasti akan banyak yang menghentikan produksi,” kata Oki.

Mengutip laporan AFP, Rabu (11/3/2020), Pemerintah Cina telah mengizinkan beberapa perusahaan yang berlokasi di Wuhan untuk melanjutkan operasinya. Keputusan tersebut diambil selang satu hari setelah kunjungan Presiden Cina Xi Jinping ke kota tersebut.

“Perusahaan di Wuhan yang merupakan kunci rantai industri global juga dapat beroperasi lagi setelah mendapat persetujuan,” sebut pejabat Pemerintah Provinsi Hubei.

Sebelumnya Menteri Sri Mulyani telah mempertimbangkan menurunnya pertumbuhan ekonomi antara 0,3 hingga 0,6 persen karena wabah virus corona, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun hingga 1 persen pada tahun ini.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen tahun 2019.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sepanjang Januari-November 2019, Cina berkontribusi hingga 30 persen dari total keseluruhan impor produk nonmigas Indonesia. Nilainya mencapai US $40,51 miliar (sekitar Rp555,84 triliun), naik dari US $28,79 miliar (sekitar Rp395,05 miliar).

Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menunjukkan, nilai impor dari Cina pada akhir Februari 2020 turun hingga 52,16 persen menjadi US $463 juta dibanding posisi akhir Januari 2020 yang mencapai US $948 juta.

United Nations Comtrade Database menyebut produk-produk nonmigas yang paling banyak diekspor Cina ke Indonesia antara lain elektronik, barang-barang mesin, besi dan baja, plastik dan kimia organis.

Menurut BPS, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China pada periode Januari-September 2019 tercatat sebesar US$18,35 miliar, atau 16 persen dari total ekspor.

Sektor lain

Sektor pangan juga terpukul akibat tingginya harga barang impor seperti bawang bombay. Per hari ini, harga jual rata-rata bawang bombay di Jakarta mencapai kisaran Rp160.000 per kilogram (kg), melonjak lima kali lipat dibanding harga normal.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan terhambatnya pasokan sejumlah komoditas sepenuhnya dipengaruhi akibat persoalan logistik, bukan pembatasan impor. Banyak kapal-kapal yang tidak bisa berlabuh karena pertimbangan keamanan.

“Izin impornya sudah dikeluarkan. Memang perlu waktu untuk pelaksanaannya,” kata Agus di Kompleks Kepresidenan, Jakarta.

Namun Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, menilai kenaikan sejumlah harga bahan pangan disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarkementerian terkait.

"Birokrasi ini berhubungan dengan kementerian pertanian, kementerian perdagangan, dan kementerian perindustrian. Tiga ini aja diperbaiki, soalnya kalau di salah satu agak lambat pasti eksekusinya akan lambat juga," kata Rohan di Jakarta.

Investasi

Walaupun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa tidak ada investor yang membatalkan investasi mereka di Indonesia sebagai dampak COVID-19, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, memprediksi realisasi investasi Cina di Indonesia turun pada awal tahun ini.

“Di semester pertama kami sedang hitung berapa penurunan dari realisasi investasi dari Cina. Tapi simulasi data yang sekarang sampai data Februari kemungkinan besar turun khusus untuk Cina,” kata Bahlil, dalam Antara.

Lebih parah dari 2008

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai situasi ekonomi Indonesia saat ini lebih buruk dari krisis keuangan 2008 lantaran sentimen negatifnya ada di mana-mana, bukan hanya dari virus corona saja.

“Efek dari penyebaran virus corona ditambah perseteruan Arab Saudi-Rusia yang membuat harga minyak anjlok diperkirakan masih akan memukul perekonomian,” kata Bhima.

Pada 2008, sektor yang paling terpukul adalah keuangan. Sementara, sentimen negatif yang terjadi saat ini memukul banyak sektor, mulai dari manufaktur, pasar saham, rupiah, hingga pariwisata.

“Kalau terjadi tiga kuartal berturut-turut, itu masuk fase atau gejala resesi,” sebutnya.