Filipina Sambut Pernyataan Keras AS atas Laut Cina Selatan

Filipina pada Selasa (14/7) mendukung sikap Amerika Serikat yang lebih keras terhadap Laut Cina Selatan sementara Indonesia menggambarkannya sebagai hal yang "wajar", sehari setelah diplomat top Amerika menyatakan bahwa dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan jalur maritim yang diperebutkan itu sebagai "kerajaan maritimnya."

Di Manila, kepala pertahanan Filipina menyambut pernyataan dari Menteri luar Negeri AS Mike Pompeo, yang bersumpah bahwa Amerika berdiri dengan sekutu-sekutunya di Asia Tenggara "dalam melindungi hak kedaulatan mereka atas sumber daya di lepas pantai." Tetapi pejabat pemerintah di negara tetangganya Malaysia, yang juga merupakan pengklaim wilayah Laut Cina Selatan, menolak berkomentar atas penyataan Pompeo itu.

Filipina mendesak Beijing untuk mematuhi seruan komunitas internasional itu, yang merupakan  "kepentingan terbaik bagi stabilitas regional," kata Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana, yang belakangan ini menyatakan keprihatinannya atas manuver angkatan laut Cina di wilayah perairan itu.

"Kami sangat setuju dengan posisi komunitas internasional bahwa harus ada kepastian aturan di Laut Cina Selatan," kata Lorenzana dalam sebuah pernyataan.

Dia juga menegaskan kembali seruan Manila agar Beijing mematuhi keputusan pada Juli 2016 oleh pengadilan arbitrase internasional di Den Haag yang mendukung Filipina dan membatalkan klaim Beijing atas perairan yang luas itu.

"Kami mendesak Cina untuk mematuhi putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA), dan mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) di mana negara tersebut menjari penanda tangannya juga," kata Lorenzana.

Filipina juga mendorong finalisasi kode etik “substantif” di wilayah Laut Cina Selatan yang kaya mineral itu untuk mencegah eskalasi ketegangan, kata menteri Delfin Lorenzana.

Juga pada hari Selasa, seorang mantan sekretaris luar negeri Filipina mengatakan kepada sebuah forum daring yang diikuti para pakar Laut Cina Selatan bahwa Filipina harus mengangkat dan menuntaskan masalah putusan 2016 tersebut sebelum sesi ke-75 Majelis Umum PBB pada September mendatang.

"Ini akan menjadi momen yang tepat karena sesi UNGA mendatang adalah komitmen untuk multilateralisme," kata Albert del Rosario.

“Kami percaya bahwa penghargaan ini memiliki dukungan multilateral karena menguntungkan negara-negara pantai Laut Cina Selatan, yang tanah dan lautnya dirambah oleh ‘Nine-Dash Line Cina,'” kata del Rosario, merujuk pada garis putus-putus pada peta resmi Cina yang membatasi klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan.

Terlepas dari Cina dan Filipina, Taiwan, Brunei, Malaysia, serta Vietnam juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih di wilayah maritim itu.

Indonesia dan Malaysia

Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara, menyatakan tidak memiliki klaim resmi di wilayah itu. Namun, ketegangan telah muncul antara Jakarta dan Beijing tentang keberadaan kapal-kapal nelayan Cina di Kepulauan Natuna, yang terletak di ujung selatan perairan itu, pada akhir 2019 dan 2016.

Pompeo memasukkan Kepulauan Natuna dalam pernyataannya yang mencap klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut Cina Selatan itu sebagai "sepenuhnya melanggar hukum."

"Amerika Serikat menolak klaim maritim RRT (Cina) di perairan sekitar Vanguard Bank (di sekitar Vietnam), Luconia Shoals (di sekitar Malaysia), perairan di ZEE Brunei, dan Natuna Besar (di sekitar Indonesia)," ujarnya.

“Setiap tindakan RRT untuk melecehkan penangkapan ikan di negara lain atau pengembangan hidrokarbon di perairan ini - atau untuk melakukan kegiatan semacam itu secara sepihak - adalah melanggar hukum,” tambah Pompeo.

Sementara kapal-kapal Cina telah menegaskan kedaulatan dan masuk tanpa izin ke perairan Indonesia dari wilayah Natuna, Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Beijing di wilayah maritim dan bukan merupakan pihak dalam sengketa wilayah di sana.

Ditanya tentang pernyataan kebijakan AS, juru bicara kementerian luar negeri Indonesia menolak untuk berkomentar secara langsung tentang hal itu tetapi menyebut dukungan negara mana pun untuk hak Indonesia di perairan Natuna sebagai hal yang wajar atau “normal”.

“Posisi Indonesia mengenai perairan Natuna selalu kokoh dan konsisten, dan didasarkan pada UNCLOS. Keputusan Pengadilan 2016 menegaskan posisi Indonesia," Teuku Faizasyah, juru bicara kementerian, mengatakan kepada BenarNews.

Menurut seorang analis lokal, beberapa orang Indonesia percaya bahwa Jakarta harus mengambil sikap yang lebih keras terhadap masalah Natuna.

"Indonesia harus menegaskan kembali kekecewaannya atas keengganan Cina untuk menunjukkan niat baik dengan menghormati kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara," Dinna Prapto Raharja, seorang dosen di Universitas Binus Jakarta, mengatakan kepada BenarNews.

Di Kuala Lumpur, sementara itu, pejabat kementerian luar negeri mereka menolak untuk berkomentar kepada BenarNews tentang pernyataan Pompeo.

Pemerintah Malaysia berada dalam posisi yang sulit untuk mengeluarkan pernyataan kritis tentang Laut Cina Selatan karena kekuatan mereka yang relatif kecil di wilayah tersebut dan harus berhati-hati dalam menjaga hubungan ekonominya dengan Beijing, demikian menurut Ramli Dollah, seorang analis keamanan di Universiti Malaysia, Sabah.

“Malaysia mengklaim dan mengendalikan banyak terumbu dan pulau-pulau di Laut Cina Selatan bersama dengan sejumlah negara lain. Namun, Malaysia juga menghadapi penuntut yang lebih kuat, yaitu Cina, yang belakangan ini semakin mempertegas klaimnya di wilayah tersebut, ”kata Ramli kepada BenarNews.

"Situasinya menjadi semakin sulit ketika hubungan ekonomi Malaysia-Cina juga dipengaruhi oleh masalah yang tumpang tindih, yang menciptakan dilema bagi para pembuat kebijakan di negara ini."

Dalam pandangan Ramli, cara paling efektif bagi Kuala Lumpur untuk melindungi kedaulatannya di wilayah laut adalah menyuarakan keprihatinan tentang klaim teritorialnya melalui diplomasi multilateral, seperti melalui Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) atau PBB.

Pada pertengahan April, Malaysia diam ketika ketegangan muncul di Laut Cina Selatan sementara Amerika Serikat dan Australia mengirim kapal perang ke wilayah itu, setelah kapal survei Cina dikerahkan di dekat kapal eksplorasi minyak yang dikontrak Malaysia yang beroperasi di perairan Malaysia.

Pada hari Selasa, sebuah laporan yang diterbitkan oleh auditor jenderal negara tersebut mengungkapkan bahwa kapal-kapal angkatan laut dan penjaga pantai Cina telah menyusup ke perairan Malaysia di lepas Pulau Kalimantan 89 kali antara 2016 dan 2019.

Cina: AS menabur perselisihan

Cina, sementara itu, telah mengabaikan keputusan pengadilan arbitrase, yang pada hari Minggu lalu telah berumur empat tahun.

Pada tanggal 12 Juli, kedutaan besar Cina di Manila menegaskan bahwa mereka menganggap keputusan itu “ilegal dan tidak sah” dan bahwa Beijing “tidak akan pernah menerima klaim atau tindakan apa pun” berdasarkan keputusan tersebut.

Sehari setelah pernyataan Pompeo di mana ia menyebut klaim Beijing terhadap sebagian besar Laut Cina Selatan "sepenuhnya melanggar hukum" dan menuduh kekuatan Asia terlibat dalam "kampanye penindasan" untuk mengendalikan sumber daya lepas pantai, pemerintah China melakukan serangan balasan.

Kedutaan Cina di Washington mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa yang menuduh bahwa Amerika Serikat mendistorsi fakta dan hukum internasional, termasuk UNCLOS, dalam upaya "untuk menabur perselisihan antara Cina dan negara-negara di wilayah perairan itu."

“Amerika Serikat bukan negara yang terlibat langsung dalam perselisihan. Namun, pihaknya terus mencampuri masalah ini,” kata kedutaan besar Cina.

"Dengan dalih menjaga stabilitas, negara tersebut menakut-nakuti, membangkitkan ketegangan dan memicu konfrontasi di wilayah tersebut."

Nisha David dan Noah Lee di Kuala Lumpur, serta Jason Gutierrez di Manila, turut berkontribusi dalam laporan ini.