Pemerintah Ambil Langkah Persuasif Atasi Kelompok Bersenjata di Papua

Pemerintah akan menempuh upaya persuasif untuk mengatasi kelompok bersenjata yang dilaporkan membatasi ruang gerak sekitar 1.300 warga Desa Kimbeli dan Banti di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

“Sekarang kita sudah minta aparat kepolisian dibantu TNI untuk melakukan satu upaya persuasif dulu untuk mengatasi itu,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kepada para wartawan di Jakarta, Jumat, 10 November 2017.

“Kita persuasif dulu. Kita peringati jangan seperti itu. Kita law enforcement. Kita pakai jalur hukum. Jangan sampai nanti ada pendapat kita sedang melawan masyarakat Papua.”

Bila upaya persuasif tak bisa menyelesaikan masalah, tambahnya, baru aparat keamanan bertindak. Tapi, Wiranto enggan menjelaskan bagaimana langkah persuasif ditempuh pemerintah.

Sekitar 1.000 warga lokal dan 300 pendatang di dua desa bertetangga itu dalam beberapa hari terakhir dilaporkan “disandera” kelompok bersenjata, seperti disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Prioritas utama adalah mengamankan masyarakat yang disandera,” ujarnya. “Apabila langkah lunak tak bisa dilakukan, kami akan melakukan langkah selanjutnya,” ungkapnya, Kamis, seperti dikutip di tempo.co.

Tapi Wiranto mengatakan bahwa kelompok bersenjata tersebut “tidak menyandera, tapi mengisolasi daerah itu”.

Mereka yang rata-rata beraktivitas sebagai pedagang dan pendulang emas di Kali Kabur, aliran sungai tempat pembuangan limbah tailing PT Freeport Indonesia, dilarang keluar kampung.

Menurutnya, pelakunya bukan organisasi politik, tapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sudah eksis sejak lama.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen. Pol. Setyo Wasisto menduga motif ekonomi di balik aksi itu karena selama ini pelaku memang menguasai dan menjadikan daerah tersebut sebagai sumber rezeki mereka.

“Sehingga ingin mempertahankan. Ini dari sudut ekonominya, yang lain kita belum tahu," katanya kepada wartawan.

Sejauh ini, lanjutnya, pimpinan kelompok bersenjata itu belum bersedia membuka ruang komunikasi untuk bernegosiasi.

Sehari sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kelompok bersenjata itu sehari-hari memiliki aktivitas sama dengan warga, mendulang emas di Kali Kabur.

“Kelompok ini sekitar 20 atau 25 orang, senjatanya lima sampai 10 pucuk,” kata Tito.

Untuk menangani masalah tersebut aparat telah mengerahkan pasukan keamanan ke lokasi yang menurut Kapolda Papua, Irjen. Pol. Boy Rafli Amar, jaraknya sekitar dua kilometer dari lokasi tambang.

"Kami menyebar 200-an personel, untuk memantau pergerakan kelompok bersenjata yang dalam seminggu belakangan terus melakukan pelanggaran hukum pada masyarakat setempat," kata Boy yang menambahkan bahwa selain senjata api, mereka mempersenjatai diri dengan senjata tradisional seperti panah.

Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi masalah Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzius Kadepa mengharapkan pengejaran kelompok tersebut harus berdasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM).

“Intinya, jika untuk penegakan hukum, saya setuju. Tapi, saya tidak setuju pernyataan Pangdam (XVII Cenderawasih) jika pengejaran kelompok bersenjata mengesampingkan HAM,” tegas Kadepa.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen George Elnadus Supit, melalui rilisnya mengaku tidak pernah mengesampingkan HAM.

“Prajurit saya adalah prajurit terlatih baik dalam hal bertempur maupun HAM. Sebelum mereka bergerak, pembekalan HAM dan hukum humaniter sudah sering diberikan, tapi terkadang mereka masih ragu dalam bertindak,” jelas George.

Membantah

Statemen aparat bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap penduduk dibantah perwakilan Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Papua Barat.

Hendrik Wanmang yang mengaku sebagai komandan TPN, seperti dikutip di AP mengatakan bahwa tidak benar telah terjadi penyanderan. Penduduk, menurutnya, tetap bisa melakukan aktivitas, hanya saja tidak diijinkan pergi ke lokasi yang dianggap oleh kelompok separatis sebagai medan pertempuran dengan aparat keamanan.

Ia juga mengatakan bahwa penyebutan TPN sebagai KKB adalah taktik aparat untuk mendiskreditkan kelompok yang bertujuan untuk kemerdekaan Papua dari Indonesia tersebut.

Dalam sebuah video yang dikirim ke BeritaBenar, Hengky Beanal yang mengaku staf TPN-Papua Barat (TPN-PB) membantah tudingan aparat yang mengatakan TPN berada di balik kasus kekerasan – seperti pemerkosaan, pembakaran kios dan perampasan uang di wilayah tersebut.

“Media-media harus turun ke lapangan baru bisa membuat kesimpulan apakah hal-hal itu benar dilakukan TPN-PB. Itu (berita-berita) adalah pembohongan publik,” kata Hengky dalam video tersebut.

Pada 21 Oktober dua video dirilis oleh TPN-OPM yang mengklaim bahwa kelompok tersebut bertanggung jawab atas penembakan dan serangan yang terjadi di wilayah Freeport pada bulan itu sebagai protes terhadap pemerintah atas segala kekerasan yang terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut dan kecaman terhadap Freeport untuk ke luar dari Papua.

Seorang anggota Brimob tewas dan enam lainnya mengalami luka-luka dalam serangan di sekitar Freeport saat itu.

Bersamaan dengan rilis video tersebut, sebuat surat pernyataan juga dikeluarkan yang berisi ancaman bahwa kelompok tersebut akan “melakukan aksi-aksi penyerangan di areal Freeport.”

Mobil lapis baja

Kondisi sekitar Freeport yang tak kondusif belakangan ini membuat perusahaan tambang emas raksasa itu harus menggunakan mobil lapis baja dan helikopter untuk mengangkut pekerja dari dan ke lokasi tambang.

Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengakui jika penembakan yang terjadi telah mencapai ruas jalan dimana para ekspatriat dan karyawan tinggal.

“Maaf, saya tidak bisa komentar soal keamanan. Sejauh ini (insiden penembakan) tidak berdampak pada produksi,” katanya.