Indonesia: Persatuan G20 diperlukan untuk hindari “bencana” kemanusiaan di negara berkembang

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada hari Jumat mengatakan sangat penting bahwa anggota G20 bekerja sama untuk menangani krisis pangan yang membayangi yang disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina, karena jika tidak maka negara berkembang paling rentan menghadapi konsekuensi bencana.

“Pandemi COVID-19 yang belum terselesaikan serta perang yang sedang berlangsung di Ukraina kemungkinan akan memperburuk ketahanan pangan akut pada tahun 2022 yang sudah parah yang sudah kita semua lihat. Selain itu, krisis pupuk yang mengancam juga berpotensi memperburuk dan memperpanjang krisis pangan bahkan pada tahun 2023 dan seterusnya,” kata Sri Mulyani, Ketua Menteri Keuangan G20 tahun ini dan tuan rumah pertemuan itu.

"Kami sangat menyadari bahwa biaya kegagalan kita untuk bekerja sama lebih dari yang kita mampu. Konsekuensi kemanusiaan bagi dunia, dan terutama bagi banyak negara berpenghasilan rendah akan menjadi bencana besar," kata Sri Mulyani dalam sambutan pembukaan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20.

Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, Moskow telah memblokir semua akses pelabuhan-pelabuhan Ukraina ke Laut Hitam dan memutus akses terhadap hampir semua ekspor negara itu, terutama biji-bijian, yang memicu kekhawatiran akan krisis pangan global.

Dalam laporan Global Crisis Response Group pada April, yang disusun oleh sekretaris jenderal PBB, disebutkan bahwa Ukraina dan Rusia menyuplai 30 persen gandum dan jelai dunia, seperlima jagung, dan lebih dari setengah minyak bunga matahari. Rusia juga merupakan pengekspor gas alam terbesar di dunia dan pengekspor minyak terbesar kedua.

Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan kepada forum diplomat keuangan dan ekonomi terkemuka G20 di Bali untuk menjadwalkan forum para perwakilan keuangan dan pertanian kelompok itu untuk menyusun rencana penanganan kekurangan pangan dan pupuk.

“Ini persis seperti yang telah kami lakukan atau yang sedang kami lakukan dengan menteri keuangan dan kesehatan bersama ketika kita menghadapi COVID-19 dan menyiapkan mekanisme kesiapsiagaan pandemi.”

Walaupun Sri Muyani menyerukan persatuan G20, bukan rahasia lagi bahwa kelompok itu terpecah – antara Barat, yang mengutuk Rusia atas invasinya ke Ukraina dan anggota lainnya seperti China, Indonesia dan India yang menolak mengecam Kremlin dan terus menjaga hubungan dengan Moskow.

Perpecahan itu ditandai dengan bagaimana menteri keuangan AS, Inggris dan Kanada keluar dari KTT Menteri Keuangan G20 sebelumnya di Washington bulan April ketika menteri Rusia berbicara dalam forum itu. Sebaliknya Menteri luar negeri Rusia juga ke luar dari sebuah sesi pertemuan menteri luar negeri G20 minggu lalu di Bali yang diwarnai kecaman atas invasi Moskow atas Ukraina.

Media melaporkan tidak ada yang meninggalkan sesi pertemuan menteri keuangan G20 di Bali pada Jumat, yang dihadiri secara virtual oleh oleh Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov namun dihadiri secara langsung oleh deputinya.

Pertemuan akan diakhiri besok. Belum diketahui apakah dengan adanya perbedaan pendapat antara anggotanya terkait invasi Rusia sebuah komunike bisa diraih pada Sabtu.

Ketahahanan pangan

Mantan Wakil Menteri Perdagangan Indonesia Bayu Krisnamurthi mengatakan semua negara G20 memiliki kepentingan dalam menjamin ketahanan pangannya, bahkan bagi beberapa negara anggotanya, ketahanan pangannya sangat bergantung pada pasokan global dari negara lain, antara lain China, India, Arab Saudi, dan Eropa.

“Jadi, menjaga ketahanan pangan adalah kepentingan bersama, dan tentunya sebagai kelompok negara dengan kekuatan ekonomi terbesar, G20 seharusnya tidak hanya memikirkan kepentingan kelompok, tetapi juga kepentingan global,” kata Bayu kepada BenarNews, menambahkan beberapa anggota G20 adalah produsen makanan utama dunia, termasuk AS, Brasil, Australia, Argentina, dan juga Indonesia – untuk minyak nabati.

“Wujud konkretnya adalah dengan memastikan arus perdagangan barang dan pangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Bayu yang juga Guru Besar Pertanian IPB University ini.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bustanul Arifin mengatakan dia setuju dengan inisiatif menteri keuangan untuk memanggil negara-negara G20 untuk mengatasi krisis pangan, mengingatkan kelompok itu bahwa semua menteri pertanian G20 telah menangani komunike bersama tentang keberlanjutan dan sistem pangan tangguh.

"Jadi, ajakan itu bukan hal baru, karena sudah ada basis atau pengikat sebelumnya. Kalau Pokja G20 mau mulai mengonkretkan hal itu, maka pembahasan awal sudah wajib dilakukan sekarang. Nanti, pada saat KTT di Bali, ya tinggal gong-nya saja,” kata Bustanul.

Pakar pertanian dari IPB University, Dwi Andreas Santoso, mengatakan sistem perdagangan pangan dunia perlu ditinjau lagi, karena hanya menguntungkan negara-negara maju dan menyebabkan ketergantungan untuk negara berkembang.

Menurut dia, ajakan untuk menangani kerawanan pangan global dari Menteri Sri Mulyani tidak boleh makin meliberasi perdagangan pangan dunia.

"Jika sistem perdagangan pangan dunia makin liberal, maka akan mematikan negara berkembang. Kapasitas petani di negara berkembang tidak bersaing dengan petani di negara maju," ujarnya.