Komisioner HAM PBB: Krisis Rohingya Ancam Keamanan Kawasan

Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein memberi peringatan keras bahwa persekusi terhadap Muslim Rohingya yang menyebabkan ratusan ribu kaum minoritas di Myanmar tersebut melarikan diri ke Bangladesh, bisa memicu keamanan kawasan.

“Myanmar menghadapi krisis sangat serius, dengan dampak berpotensi parah terhadap keamanan kawasan ini. Terkadang dikatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia [HAM] saat ini akan menjadi konflik besok,” katanya dalam diskusi di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

“Kantor saya menganggap bahwa tindakan genosida dan pembersihan etnis mungkin telah terjadi di sana,” tambahnya.

Akhir Agustus 2017, hampir 700.000 etnis Rohingya terpaksa mengungsi ke negara te tangganya, Bangladesh, setelah militer Myanmar melakukan operasi brutal terhadap mereka sebagai respons atas diserangnya pos-pos polisi oleh sekelompok tentara pemberontak Rohingya. Ribuan orang dilaporkan terbunuh dalam konflik tersebut.

“Jika krisis Rohingya memicu konflik lebih luas berdasarkan identitas keagamaan, perselisihan selanjutnya bisa menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan,” imbuhnya.

Zeid mengaku bahwa timnya telah mendengar keterangan dari para pengungsi Rohingya di Bangladesh, tentang apa yang mereka alami.

"Mereka mengalami pembunuhan brutal, penghilangan paksa, penahanan tanpa proses hukum, kekerasan seksual, serta rumah-rumah mereka dirusak. Kekerasan terakhir ini adalah puncak dari lima dekade diskriminasi dan kekerasan terhadap Rohingya,” katanya.

Dalam pidatonya, Zeid juga menyinggung bahwa pertumbuhan ekonomi di Myanmar yang tergolong pesat, tidak sebanding dengan pertanggungjawaban negara itu untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia warga negaranya.

"Padahal, pemenuhan terhadap HAM akan memberikan kesejahteraan, tak hanya bagi Myanmar, namun juga negara lain yang menerapkan prinsip tersebut," ujarnya.

Ia mendesak agar Myanmar dan masyarakat internasional untuk segera menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya. Jika tidak, konflik dan polemik di Rohingya terus menjadi masalah yang berkepanjangan di kawasan Asia Tenggara.

Pada 2015, gelombang ratusan manusia perahu dari kelompok Rohingya dan warga Bangladesh terdampar di Indonesia dan Malaysia setelah mereka sempat terkatung-katung di lautan selama beberapa pekan. Mereka melarikan diri dari tempat tinggal mereka untuk menghindari persekusi dan mencari kehidupan yang lebih baik.

Dorong komitmen ASEAN

Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi mengatakan, Indonesia terus berupaya memperkuat performa kinerja the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), yang merupakan mekanisme ASEAN untuk pemajuan HAM di kawasan.

“Indonesia meyakini bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus universal dan progresif karena setiap negara menghadapi tantangan tersendiri dan memilki fasenya masing-masing" ujarnya.

Retno memberikan penekanan pada tiga poin utama, yaitu pentingnya perlindungan dan promosi HAM di tingkat nasional, memperkuat mekanisme HAM, dan kerja sama inter-regional.

“Kerja sama dan perhatian terhadap isu HAM penting bagi kita bersama, hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan HAM", ucapnya.

Saat krisis  Rohingya memuncak, Retno langsung dikirim Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk berunding dengan sejumlah tokoh penting Myanmar seperti National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

Retno juga mendekati pemerintah Bangladesh untuk membuka jalur bantuan bagi para pengungsi Rohingya. Saat itu Indonesia juga mengirimkan 34 ton bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi yang tinggal di kamp-kamp di perbatasan Myanmar-Bangladesh itu.

Harapan pada Indonesia

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak, menyatakan bahwa sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan tingkat demokrasi lebih baik dari negara-negara kawasan, Indonesia menjadi harapan terbesar bagi etnis minoritas Rohingya di Myanmar.

Menurutnya, bantuan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya telah cukup baik. Apalagi hingga kini bantuan kemanusian dari Indonesia terus dikirim untuk pengungsi Rohingya.

“Ada harapan besar bagi kita bahwa Indonesia dapat ikut lebih jauh dalam mengatasi krisis Rohingya,” katanya kepada BeritaBenar, “Indonesia harus berlaku tidak hanya sebatas mengirim bantuan semata, tapi berupaya memperbaiki keadaan di sana.”

Bertemu perwakilan lembaga

Selain menjadi pembicara seminar di Kemlu, Zeid juga bertemu perwakilan Komnas HAM dan para aktivis pegiat HAM di Indonesia.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan pihaknya memberi masukan terkait kondisi HAM di Indonesia terutama upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, potensi konflik agraria di sejumlah daerah, serta makin berkembangnya kekerasan dan kelompok intoleran di tanah air seiring dengan bangkitnya konservatisme agama di Indonesia .

“Beliau menerima masukan dari kita, dan beliau berharap dengan kondisi Indonesia punya potensi untuk menjadi pemenang dalam pemajuan hak asasi dan demokrasi. Indonesia harus bisa lebih baik bagi negara-negara di kawasan,” kata Taufan saat dihubungi.

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM juga meminta pimpinan HAM PBB tersebut untuk ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua, seperti dikutip di Tirto.id.

Zeid dijadwalkan bertemu dengan Presiden Jokowi dan beberapa Menteri Kabinet Kerja pada Selasa.