Upaya mediasi Hun Sen gagal dalam tahun yang sulit sebagai ketua ASEAN

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mungkin adalah politisi yang lihai dan dikenal kejam, tetapi kepemimpinannya di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tahun ini tidak meningkatkan reputasinya sebagai negosiator.

Bahkan sebelum KTT ASEAN yang dibuka hari ini, menandai berakhirnya masa jabatan Kamboja sebagai ketua tahunan perhimpunan 10 negara Asia Tenggara itu, Hun Sen dihadapkan pada realitas kemunduran lain dalam upayanya untuk menengahi konflik internasional.

Pertama, terkait konflik sipil di Myanmar, dan sekarang tawaran Kamboja untuk menengahi pertemuan antara Rusia dan Ukraina di sela-sela KTT di Phnom Penh itu tampaknya tidak membuahkan hasil. Pemimpin dari kedua negara yang bertikai tidak akan hadir, demikian laporan media.

Pada bulan Januari, Hun Sen, yang telah menjadi perdana menteri sejak 1985 dan menjadi semakin tidak toleran terhadap perbedaan pendapat politik di Kamboja, mendapat kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia karena melakukan kunjungan pribadi ke Myanmar, di mana ia bertemu dengan kepala junta Min Aung Hlaing yang merebut kekuasaan di Myanmar dalam kudeta Februari 2021.

Hun Sen kemudian mengirim Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon ke Myanmar dua kali sebagai utusan khusus ASEAN – namun dua-duanya gagal membuat militer Myanmar berkomitmen untuk menghormati konsensus lima poin yang disepakati pada pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada April 2021, untuk membawa kembali Myanmar ke jalur demokrasi.

Sebaliknya, bukan berakhirnya kekerasan, namun eskalasi konflik semakin memburuk di Myanmar. Junta belum melakukan pembicaraan dengan para pemimpin sipil, namun Aung San Suu Kyi penasihat negara yang digulingkan telah dijatuhi hukuman 26 tahun penjara atas apa yang menurut sebagian besar pengamat independen adalah tuduhan bermotif politik.

Kelompok-kelompok kemanusiaan mengeluhkan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan bagi lebih dari 1 juta pengungsi yang terlantar yang menurut PBB telah dipaksa meninggalkan rumah mereka karena serangan junta dan pembakaran desa mereka.

“Para pengecam pemerintah Kamboja menegaskan bahwa Hun Sen memberi legitimasi kepada junta militer dengan mengunjungi negara itu,” kata Carl Thayer, profesor emeritus di Universitas New South Wales di Akademi Pertahanan Australia. Dia menambahkan bahwa Hun Sen juga melampaui batas dengan mengirim Prak Sokhon dua kali "tanpa menunjukkan intervensi diplomatiknya."

“Akhirnya, para kritikus mengecam Hun Sen karena mengeluarkan pernyataan tentang pembunuhan massal baru-baru ini di Myanmar tanpa menyebutkan pihak yang bersalah,” katanya merujuk pada serangan bom udara oleh junta terhadap sebuah konser di Negara Bagian Kachin, yang menewaskan lebih dari 60 orang.

“Para kritikus berpendapat sekarang adalah waktu untuk melakukan kontak dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), kelompok oposisi utama militer,” kata Thayer.

Hun Sen tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menekan pemimpin junta itu secara langsung karena Min Aung Hlaing tidak diundang ke KTT tersebut dan permintaan ASEAN agar Myanmar mengutus perwakilan non-militer diabaikan.

Sarah Cliffe, direktur eksekutif Pusat Kerjasama Internasional di Universitas New York, mengatakan komunike para pemimpin terakhir pada KTT ASEAN dapat menggemakan komentar para menteri luar negeri ASEAN yang pada bulan Oktober menyatakan ketidaksabaran dengan kurangnya kemajuan atas konsensus lima poin.

“ASEAN memiliki kesempatan untuk memimpin dalam kasus Myanmar – melalui kepemimpinan regional yang diperlukan dalam membujuk junta militer saat itu untuk memberikan akses kemanusiaan saat terjadi Topan Narghis pada 2008 – tetapi waktunya kini hampir habis untuk menunjukkan bahwa 'cara ASEAN' dapat membuahkan hasil," katanya.

Kamboja akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ASEAN kepada Indonesia, di tengah spekulasi bahwa Jakarta mungkin mengambil garis yang lebih keras terhadap junta, dengan menetapkan jadwal pencapaian konsensus lima poin dan mendorong pembicaraan langsung dengan pemerintah bayangan NUG, demikian laporan Nikkei Asia.

Sementara itu, Hun Sen telah mengalihkan fokus diplomatik Kamboja sebagai tuan rumah pertemuan puncak ke invasi Rusia di Ukraina. Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan perdana menteri Hun Sen bersedia menengahi pembicaraan antara pihak-pihak yang bertikai.

Tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk tidak menghadiri KTT ASEAN dan beberapa pemimpin keberatan dengan rencana pidato melalui video oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang dibatalkan minggu ini, menurut Khmer Times Kamboja. Kehadiran Putin di Phnom Penh diwakili oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Ukraina diwakili oleh menteri luar negerinya, Dmytro Kuleba.

Namun demikian tampaknya ada sedikit prospek kemajuan diplomatik antara Rusia dan Ukraina, di mana ketika para menteri luar negeri ASEAN bertemu menjelang KTT pada hari Kamis, Ukraina diterima sebagai penandatangan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama ASEAN – sebuah perjanjian damai yang dibentuk pada 1976 yang mencakup prinsip-prinsip seperti saling menghormati kedaulatan, integritas teritorial dan identitas nasional penandatangan. Itu mungkin dipandang sebagai semacam keberpihakan diplomatik terhadap Ukraina yang menolak invasi Rusia.

Konflik di Myanmar dan di Ukraina kemungkinan masih menjadi salah satu pokok pembicaraan utama dalam pertemuan puncak para pemimpin ASEAN yang diadakan Jumat – menjelang pertemuan puncak tambahan dengan para pemimpin dari Amerika Serikat, China dan kekuatan regional lainnya seperti Australia, India, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan.

Pejabat dan analis mengatakan hal-hal lain dalam agenda adalah pemulihan ekonomi pasca-COVID-19 dalam menghadapi lonjakan inflasi dan gangguan rantai pasokan; perdagangan antar-ASEAN, regional dan global; perubahan iklim; dan sengketa keamanan dan teritorial regional, termasuk di Laut China Selatan.

Rangkaian pertemuan ditutup pada hari Minggu dengan penyerahan resmi ketua ASEAN dari Kamboja ke Indonesia, diikuti dengan konferensi pers penutup dari pemimpin Kamboja.

Radio Free Asia (RFA), media yang terafiliasi dengan BenarNews, memproduksi laporan ini.