14.000 TNI/Polisi Amankan KTT OKI

Lebih dari 14.000 personel TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam Luar Biasa (KTT-OKI) di Jakarta pada Senin dan Selasa, 6-7 Maret 2016.

Pengerahan aparat keamanan dalam jumlah cukup besar itu dilakukan untuk mengamankan para kepala negara dan pemerintahan yang akan menghadiri konferensi tersebut.

Menurut laporan, TNI mengerahkan 10.150 personel, termasuk pasukan elit. Sedangkan, Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya menyiagakan sekitar 4.000 personel.

"600 di antaranya adalah personel Korps Brigade Mobil," ujar Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal  Polisi, Tito Karnavian usai apel persiapan pengamanan KTT OKI di Markas Polda Metro Jaya, Kamis, 3 Maret 2016.

Persiapan pengamanan menjadi salah satu perhatian utama jelang KTT OKI karena, menurut Tito, ada sekitar 25 kepala negara yang telah mengonfirmasi kehadirannya di konferensi tersebut.

"Informasinya kami terima seperti itu. Secara total, sudah ada 49 negara yang telah mengonfirmasi kehadiran di KTT OKI," ujarnya kepada wartawan. "Jadi harus didukung keamanan yang baik. Karena bagi pemerintah, ini adalah kehormatan."

Ditanya kemungkinan potensi teror seperti terjadi di kawasan Jalan Thamrin pada 14 Januari lalu, saat pelaksanaan KTT OKI, Tito yakin tidak akan terjadi sebab konferensi itu akan membahas langkah dukungan terhadap Palestina, yang selama ini kerap disuarakan kelompok-kelompok radikal.

"Jadi kalau ada yang melakukan teror, berarti mereka berkhianat kepada dunia Islam," katanya.

Bersama TNI, kepolisian bertanggung jawab soal pengamanan pelaksanaan KTT. Meski secara struktur yang tertuang dalam surat Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2016 tentang panitia KTT, TNI adalah penanggung jawab utama dan Polri sebagai pendukung.

Sebagai penanggung jawab utama pengamanan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam pernyataannya pada Selasa lalu, berharap semua aparat keamanan tetap waspada dan bersinergi untuk menjaga keamanan konferensi.

"Tugas pengamanan KTT OKI ini adalah kehormatan sekaligus kepercayaan yang mengandung misi diplomatik karena akan dihadiri kurang lebih 57 negara Islam,” kata Gatot, seperti dikutip dari laman Kompas.com.

Gatot juga meminta setiap anggota TNI tidak menoleransi gelagat sekecil apa pun yang berpotensi menimbulkan kerawanan ketika KTT OKI berlangsung.

"Tindakan kewaspadaan, terutama pada gelagat terorisme, jangan ragu bertindak," tegas Gatot sebagaimana dilansir situs Tempo.co saat apel gelar pasukan pengamanan menjelang KTT OKI di Lapangan Monas, 1 Maret lalu.

Jakarta berbenah

Tak cuma aparat keamanan yang bersiaga menjelang KTT OKI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun turut berbenah, khususnya dalam menyiapkan fasilitas penunjang seperti jalan menuju lokasi KTT di Jakarta Convention Center, Senayan.

"Saya sudah minta Dinas Bina Marga untuk memperbaiki jika ada jalan yang berlubang," tutur Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat kepada BeritaBenar.

Beberapa ruas yang bakal diperbaiki adalah jalan MH. Thamrin, Sudirman, dan Rasuna Said.

"Memang hanya (lubang) kecil-kecil. Tapi demi keselamatan dan kenyamanan delegasi, kami benahi," ujar Djarot lagi.

Tak cuma memperbaiki jalan yang akan dilalui delegasi KTT OKI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempercantik beberapa titik di pusat ibukota. Salah satunya adalah kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta memasang pot bunga yang berisi anggrek warna warni, mengelilingi kolam bundaran yang menjadi ikon ibukota tersebut. Anggrek tersebut dipasang sejak Rabu, 2 Maret 2016.

Bukan sekadar seremoni

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Machmudi berharap pelaksanaan KTT OKI kali ini yang bertema "United for a Just Solution" bukan sekadar ajang seremoni, tanpa mampu menghasilkan solusi konkret seperti merealisasikan kemerdekaan Palestina.

"Sudah hampir 45 tahun OKI berdiri, tapi penyelesaian Palestina belum ada kemajuan berarti. Bahkan, Israel semakin brutal menduduki Palestina," ujar Yon kepada BeritaBenar.

"Makanya, harus ada deklarasi baru yang benar-benar memberikan solusi konkret terhadap Palestina dan Masjid Al-Aqsa."

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menepis anggapan konferensi ini hanya akan jadi seremonial tanpa solusi. Menurut dia, enam isu utama sudah disiapkan untuk dibahas dan dituangkan dalam dokumen resolusi dan Deklarasi Jakarta.

Isu pertama adalah tentang perbatasan Palestina yang makin lama tergerus. Kedua, nasib 4 juta orang pengungsi Palestina yang tak jelas akibat serangan Israel. Isu ketiga menyangkut status kota Yerussalem yang oleh Israel akan dijadikan sebagai ibukota baru.

"Wilayah itu semakin lama semakin tergerogoti seperti keju Swiss," ujar Retno seperti dilansir laman Kompas.com.

Sedangkan tiga isu lain adalah mengenai pemukiman ilegal, keamanan, dan akses air bersih untuk warga Palestina.

Menurut Menlu, sampai saat ini, 75 persen dari total rakyat Palestina masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hanya 41 persen yang bisa memiliki akses sekolah, 46 persen memiliki air bersih, dan 30 persen yang memiliki rumah berizin.

Menurut jadwal, tanggal 6 Maret 2016, akan berlangsung pertemuan tingkat Menlu dan pertemuan tingkat pejabat senior. Kemudian pada 7 Maret 2016 digelar KTT yang dihadiri 56 kepala negara dan pemerintahan anggota OKI. Selain itu juga hadir pengamat dari Amerika Serikat, PBB dan Uni Eropa.