Pejabat: Upacara 17 Agustus tetap di IKN walaupun pembangunannya banyak tertunda

Indonesia akan tetap melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di ibu kota barunya di Kalimantan seperti direncanakan meskipun menghadapi kelambatan pembangunan termasuk belum tersedianya jaringan air bersih dan listrik satu bulan sebelum perayaan tersebut, kata pihak berwenang, Kamis (11/7).

Imam Santoso Ernawi, kepala satuan tugas perencanaan pembangunan infrastruktur proyek ibu kota negara (IKN)  yang bernama Nusantara mengatakan bahwa istana presiden dan kompleks sekretariat negara hampir selesai.

Ia juga menyatakan bahwa jaringan air minum di IKN akan siap tepat waktu untuk upacara hari kemerdekaan bulan depan.

Ernawi mengungkapkan bahwa hujan deras yang terus-menerus telah menghambat penyelesaian jaringan air bersih, yang semula dijadwalkan pada 8 Juli.

“Rupanya dalam pelaksanaannya, kemarin hujan nggak berhenti di sana. Sehingga terpaksa mundur, sehingga test and commissioning mundur juga kembali ke tanggal 17," kata dia dalam konferensi pers virtual, Kamis.

“Setelah tes commisioning tahap akhir itu, minimum yang akan kita operasionalkan itu 150 liter per detik, itu pasti. Dan itu memenuhi kebutuhan untuk air minum kawasan, yang sekarang beroperasi, sangat cukup banget lah," ujar dia.

Namun, para analis mengatakan masalahnya lebih dari sekedar hujan lebat yang sudah diperkirakan dalam musim-musim sekarang ini, namun penyebabnya adalah proyek yang terburu-buru tanpa penelitian yang cukup, kurang kohesi, dan merupakan korban dari ambisi politik.

Proyek ambisius yang menelan biaya lebih dari Rp 466 triliun itu telah terhambat oleh berbagai penundaan, pembebasan lahan, dan perjuangan untuk menarik investasi swasta.

Bulan lalu, kepala otorita IKN dan wakilnya mengundurkan diri tanpa penjelasan, yang kemungkinan akan semakin mengikis kepercayaan investor.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menetapkan target penyelenggaraan HUT ke-79 RI di IKN. Ernawi mengumumkan bahwa upacara itu akan difokuskan di kawasan inti pemerintahan, khususnya di halaman depan istana kepresidenan dan kantor presiden.

Menurut dia, pembangunan di area tempat upacara tersebut terus digenjot agar bisa menampung hingga 8.000 peserta.

Ernawi mencatat, hingga 4 Juli 2024, kawasan istana kepresidenan sudah rampung 82,73%. Selain itu, pembangunan sekretariat presiden dan gedung pendukungnya sudah mencapai 92,31%.

Ia memperlihatkan kepada awak media gambar halaman depan Istana Kepresidenan dan sekitarnya yang menunjukkan material konstruksi dan jalan yang sebagian sudah selesai dibangun.

Bagi Presiden Jokowi, laporan dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepadanya, yang menyatakan bahwa air minum dan listrik di IKN belum tersedia sudah cukup untuk meyakinkannya bahwa ia perlu menunda pemindahan kantornya ke sana.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Jakarta, Senin (8/7).

Sebelumnya ia sempat optimistis mengumumkan bulan ini ia akan mulai bekerja dari Nusantara.

Namun, menurut Ernawi, kurang dari separuh pekerjaan yang dikontrak untuk periode 2020-2024 telah selesai.

Ernawi melaporkan pembangunan IKN hingga saat ini telah menghabiskan anggaran sebesar Rp83,4 triliun yang dialokasikan untuk 106 paket pekerjaan.

Ia merinci, sekitar 45% dari total proyek telah rampung. Gelombang pertama, dari tahun 2020 hingga Maret 2023, meliputi 40 paket dengan anggaran Rp25 triliun dan progresnya mencapai 88,2%.

Gelombang kedua, April - November 2023, meliputi 31 paket dengan anggaran Rp27,6 triliun dan progresnya mencapai 46,7%, sementara gelombang ketiga, Desember 2023 hingga 2024, meliputi 35 paket dengan anggaran Rp30,7 triliun dan progresnya mencapai 8,6%.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur pertama kali dinyatakan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2019.

Permasalahan kompleks di Jakarta, seperti polusi, penduduk yang terlalu padat, risiko kota tersebut tenggelam hingga upaya pemerataan pembangunan ke luar wilayah Jawa disebut sebagai faktor relokasi ibu kota.

Ambisi politik

Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, menyoroti sejumlah masalah yang menghambat pembangunan IKN dan pembatalan rencana Presiden Jokowi untuk memulai pembangunan di sana pada bulan Juli lalu.

Jokowi seharusnya malu karena tidak menepati janjinya untuk mulai bekerja di IKN pada Juli mendatang.

Trubus menilai pembangunan IKN terkesan terburu-buru, terutama untuk memenuhi ambisi politik Jokowi dan mengamankan warisannya setelah lengser dari jabatannya.

"Pembangunan IKN butuh waktu lama. Saat ini air, listrik, dan infrastruktur belum siap," ujarnya kepada BenarNews.Trubus juga menilai presiden terpilih  Prabowo Subianto kurang berminat mempercepat proyek IKN karena kebutuhan dana yang besar.

"Beliau lebih cenderung mengutamakan program makan siang gratis yang memang sudah menjadi fokusnya sejak awal," kata Trubus.

Menurut Trubus, kendala signifikan lain dalam pembangunan IKN adalah masih enggannya investor asing untuk berinvestasi, dengan alasan sengketa lahan yang belum tuntas dan berbagai masalah lainnya.

"Selain itu, Prabowo juga bisa jadi tidak mendukung pembangunan IKN ke depannya, sehingga investor pun mempertimbangkan kembali keterlibatannya," imbuhnya.

Agus Pambagio, analis kebijakan publik, mendukung pemindahan ibu kota, tetapi menggarisbawahi perlunya pendekatan bertahap. Ia mengingatkan agar tidak tergesa-gesa memenuhi target Presiden Jokowi untuk merayakan 17 Agustus di IKN.

"Di dunia internasional, pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang lama, minimal 15 tahun. Harus realistis, tidak dipaksakan dalam waktu singkat," tegasnya kepada BenarNews.

Agus juga menyatakan kekhawatiran tentang potensi proyek tersebut mangkrak, dengan mengacu pada proyek Hambalang pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pizaro Idrus Gazali berkontribusi dalam artikel ini.