Indonesia akan gunakan diplomasi lunak selesaikan krisis di Myanmar

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Senin (30/1) tidak mungkin ASEAN dapat menyelesaikan krisis di Myanmar dalam satu tahun kepemimpinan Indonesia dan berjanji tidak akan menggunakan "diplomasi megafon" terhadap negara itu.

Namun demikian, Retno meminta junta militer di Myanmar untuk mengambil langkah yang memungkinkan ASEAN memfasilitasi dialog nasional yang inklusif.

“Kita tahu persis sejarah Myanmar, kompleksitas yang dihadapi Myanmar, sehingga mengharapkan bahwa semua selesai pada tahun ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi," kata Retno dalam dengar pendapat dengan para anggota DPR di Jakarta.

“Masing-masing pihak memerlukan ruang untuk bergerak, untuk berpikir dan untuk bersikap. Untuk itulah Indonesia tidak akan menggunakan megaphone diplomacy,” ujarnya.

Diplomasi megafon merujuk pada pernyataan yang keras dan mengancam dengan tujuan agar suatu negara melakukan apa yang diminta.

Menurut Retno, langkah yang akan diambil Indonesia akan selalu berdasarkan pada Konsensus Lima Poin dan Piagam ASEAN, antara lain kepatuhan pada hukum, pemerintahan yang baik dan prinsip demokrasi.

Konsensus Lima Poin, yang disepakati pada April 2021, bertujuan untuk membawa perdamaian dan memulihkan demokrasi di Myanmar pasca terjadinya konflik berdarah setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih pada 1 Februari di tahun yang sama di negara itu.

Konsensus menyerukan diakhirinya kekerasan, penyediaan bantuan kemanusiaan, penunjukan utusan khusus ASEAN, dialog dengan semua pihak, dan mediasi oleh utusan tersebut.

Beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menyatakan kekecewaannya atas kegagalan junta melaksanakan konsensus tersebut.

Banyak pengamat dan analis regional, serta mantan menteri luar negeri Malaysia, mengatakan sudah waktunya untuk meninggalkan Konsensus Lima Poin dan menyusun rencana baru yang terikat waktu dan termasuk mekanisme penegakan hukum.

Retno menambahkan Indonesia sendiri mendorong pendekatan inklusif dalam penyelesaian konflik di Myanmar melalui jalan dialog. “Namun, dialog yang inklusif memerlukan situasi yang kondusif. Situasi yang kondusif akan tercipta bila kekerasan dihentikan dan masyarakat dapat memperoleh bantuan kemanusiaan."

Sejak kudeta, militer Myanmar telah dituduh oleh PBB dan aktivis hak asasi melakukan penyiksaan yang meluas, penangkapan sewenang-wenang dan serangan yang menargetkan warga sipil.

Lebih dari 2.700 orang telah tewas dan lebih dari 17.000 telah ditangkap di Myanmar, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik yang berbasis di Thailand.

Junta memberlakukan kembali hukuman mati tahun lalu untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade, kata Human Rights Watch.

Jokowi: ASEAN masih penting dan relevan

Pada Minggu (29/1), Presiden Joko “Jokowi” Widodo, dalam sambutannya saat membuka secara resmi kick-off keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Jakarta, mengatakan bahwa perhimpunan negara-negara Asia Tenggara tersebut masih memiliki peran signifikan.

“Saya meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia,” ujar Presiden, seperti dikutip portal resmi Sekretaris Kabinet Indonesia.

Presiden juga menyebut bahwa saat ini Indonesia menjadi ketua ASEAN di tengah situasi global sulit, mulai dari krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan, hingga perang yang masih terjadi.

Meski demikian, kata Jokowi, melalui pengalaman presidensi G20, Indonesia akan terus meningkatkan kontribusi ASEAN, baik dalam bidang perdamaian maupun pertumbuhan ekonomi.

“Bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Bahwa ASEAN akan terus dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan ASEAN Matters, Epicentrum of Growth,” ucap Presiden.

Kompleks dan sensitif

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah setuju persoalan Myanmar tersebut merupakan isu yang kompleks dan sensitif sehingga pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomasi lunak, terutama karena Indonesia belum meratifikasi konvensi penanganan pengungsi.

“Ya jadi memang harus menggunakan soft diplomacy, bagaimana mengangkat isu-isu kemanusiaan di Myanmar misalnya terkait Rohingya,” kata Anis kepada BenarNews.

Anis menambahkan karena sensitivitas isu Myanmar tersebut maka diperlukan kehati-hatian diplomasi antar negara ASEAN melalui prinsip non-intervensi yang juga harus dihormati oleh sesama anggota perhimpunan tersebut.

“Tetapi bahwa saya setuju keketuaan kita dalam ASEAN tahun ini mesti mengangkat isu-isu hak asasi manusia secara umum di ASEAN,” kata Anis.

Anggota DPR Komisi I Sukamta mengingatkan Retno bahwa kegagalan menyelesaikan krisis di Myanmar akan berdampak pada stabilitas di ASEAN sendiri.

“Kita punya ganjalan besar namanya Myanmar... menjadi tantangan bagaimana ASEAN menjadi motor perdamaian dan sekaligus menjadi tantangan pertumbuhan ASEAN ketika Myanmar tidak stabil lagi,” kata Sukamta dalam rapat dengar pendapat DPR.

“Ketika rezim makin brutal, pengungsi merajalela, sekarang pengungsi sudah menjadi komoditas penyelundupan orang dan Indonesia menjadi salah satu jalur traffic penyelundupan itu. Ini tantangan yang sangat luar biasa bagi keketuaan Indonesia.”

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan kebijakan diplomasi lunak oleh Indonesia dalam menyelesaikan isu Myanmar bertujuan agar junta tidak kehilangan muka atau merasa disudutkan.

“Saya yakin Menlu akan turun langsung terkait isu junta ini bersama dengan special envoy,” kata Hikmahanto kepada BenarNews.

Menurut dia, Indonesia atas nama ketua ASEAN harus membuka dialog dengan junta militer dan rakyat Myanmar guna memunculkan keinginan dari semua pihak untuk melakukan pemilu.

“Pemilu nanti diawasi oleh relawan asal ASEAN,” kata Hikmahanto.