Cina Respons Positif Permintaan Indonesia Ungkap Kematian ABK

Diperbarui pada Jumat, 21 Agustus 2020, pukul 20:00 WIB.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada Kamis (20/8) dalam kunjungannya di Cina menegaskan kembali tuntutan Indonesia agar Beijing memastikan keamanan anak buah kapal (ABK) Indonesia saat bekerja di kapal penangkap ikan Cina, setelah belasan pekerja dari Tanah Air meninggal dalam waktu kurang dari setahun di sejumlah kapal tersebut.

Dalam konferensi pers virtual dari kota Sanya di provinsi Hainan, pada hari kedua dari kunjungan kerja tiga hari ke Cina, Retno juga mengatakan dia telah menekankan kepada mitranya dari Cina bahwa penghormatan terhadap hukum internasional di Laut Cina Selatan diperlukan untuk hubungan yang kuat antara Beijing dan negara-negara Asia Tenggara.

“Saya kembali menyampaikan keprihatinan kami atas kasus-kasus yang menimpa ABK Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan Cina,” kata Retno.

“Saya menekankan bahwa isu ini sudah bukan merupakan isu antara swasta, namun pemerintah sudah harus terlibat untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan ini tidak terjadi di masa mendatang,” kata Retno.

Selama pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Retno mengatakan dia juga meminta bantuan hukum dalam menghadirkan saksi sebagai bagian dari penyelidikan tersebut.

“Adanya keperluan saksi WN Tiongkok dan investigasi transparan untuk tuduhan perdagangan manusia di kapal Long Xing 629,” kata Retno.

“Dan permintaan ini ditanggapi positif oleh State Councilor dan Menteri Luar Negeri Cina,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga mendesak adanya kerja sama hukum kedua negara yang saling menguntungkan dalam proses investigasi kasus kematian empat nelayan asal Indonesia di atas kapal Long Xing 629 pada April lalu.

Pada bulan April, pejabat Indonesia melaporkan kematian empat ABK Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629. Kejadian itu menjadi kasus pertama yang dipublikasikan tentang tewasnya warga Indonesia di atas kapal Cina dalam kondisi kerja yang disebut berat dan tidak manusiawi, demikian menurut para ABK, aktivis dan pejabat.

Tak lama kemudian, Menlu Retno mengatakan bahwa Jakarta dan Beijing akan melakukan penyelidikan bersama atas dugaan kekerasan terhadap pelaut Indonesia tersebut.

Sejak itu sejumlah kematian ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Cina kembali muncul, di mana sejumlah mayat dibuang ke laut.

Data yang dihimpun pejabat dan lembaga advokasi keselamatan ABK di Indonesia menyebut, sejak November 2019 hingga Agustus 2020, 16 pelaut Indonesia yang bekerja di sejumlah kapal penangkap ikan berbendera Cina telah meninggal dunia karena dugaan kekerasan fisik dan perbudakan.

Tidak dijelaskan mengapa Menlu Retno hanya meminta Cina untuk merespons kasus perdagangan manusia di kapal Long Xing 629.

Pada kasus terbaru, kepolisian membongkar penyelundupan tiga mayat yang berasal dari kapal Fu Yuan Yu 829 ke sebuah kapal nelayan lokal di perbatasan perairan Batam dan Singapura pada 12 Agustus 2020.

Sementara satu hari sebelumnya, seorang pelaut asal Indonesia dilaporkan meninggal dunia di atas kapal Long Xing 629 saat tengah berlayar di perairan Peru, demikian laporan Kementerian Luar Negeri.

Pemerintah Cina sebelumnya berjanji untuk melakukan penyelidikan atas kasus-kasus kematian ini, namun hingga saat ini hasil dari investigasi tersebut belum juga disampaikan kepada pemerintah Indonesia, sebut Kementerian.

Sementara itu, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Mohammad Abdi Suhufan, menilai Indonesia perlu melakukan moratorium pengiriman pekerja untuk kapal Cina karena dugaan kerja paksa dan perdagangan orang yang terjadi ini menurutnya sudah bisa dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi transnasional.

“Penanggulangannya membutuhkan komitmen dan kerja sama antar-negara. Presiden mesti memberikan perhatian pada masalah ini,” kata Abdi kepada BenarNews.

Stabilitas di kawasan

Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, Retno juga mengungkapkan perhatiannya atas ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan antara Cina, Amerika Serikat, dan negara-negara di Asia Tenggara.

Pada kesempatan itu, Retno menilai Cina perlu mematuhi hukum internasional yang mengatur pembagian wilayah laut untuk tetap menjaga hubungannya dengan ASEAN.

“Bagi ASEAN, RRT (Cina) adalah salah satu mitra penting,” kata Retno, seraya menambahkan Indonesia memiliki keyakinan bahwa kemitraan ASEAN-Cina tersebut dapat terus kokoh selama seluruh pihak menghormati hukum internasional, “termasuk pada saat kita membahas isu Laut Cina Selatan.”

Dalam KTT ASEAN yang digelar di Hanoi, Juni, para pemimpin negara-negara di ASEAN sepakat untuk “semakin menegaskan kembali pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan dan kebebasan navigasi dan penerbangan di atas Laut Cina Selatan."

Selain bersepakat untuk terus mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, para pemimpin ASEAN juga setuju untuk "bekerja secara aktif menuju implementasi penuh dan efektif dari Declaration on the Conduct 2002 " dan "penyelesaian dini dari Code of Conduct (COC) yang efektif dan substantif di Laut Cina Selatan".

Dalam jumpa pers pekan lalu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah berharap negosiasi dari COC turut mengedepankan penyelesaian klaim Cina atas sembilan garis putus-putusnya.

“Tentunya dalam proses negosiasi COC kita juga terus mendorong berlangsungnya confidence-building measures dalam hal bagaimana kita mendorong klaim nine-dash line ini tidak sebatas jadi kepentingan Indonesia saja tapi juga negara di kawasan lainnya,” kata Faizasyah.

Faizasyah tidak bisa memastikan apakah perundingan COC bisa selesai pada 2021, namun pihaknya memastikan bahwa Indonesia ingin terus memastikan bahwa isu substansif dalam persoalan Laut Cina Selatan bisa termuat dalam dokumen tersebut.

Dalam pertemuan bilateral virtual pada akhir Juli lalu, Menteri Retno mengatakan kepada Wang Yi pentingnya Cina sebagai penandatangan perjanjian kerjasama untuk mengikuti aturan yang ada dalam penyelesaian konflik dengan negara-negara ASEAN terkait Laut Cina Selatan. Indonesia sendiri tidak termasuk negara pengklaim dalam konflik tersebut.

Militerisasi Cina di Laut Cina Selatan

Cina dilaporkan mengirim sejumlah pesawat pengebom ke wilayah Laut Cina Selatan pada akhir Juli dalam sebuah pelatihan militer, demikian media Kementerian Pertahanan Cina. Setidaknya satu pesawat pengebom mendarat di Pulau Woddy, pangkalan militer Cina terbesar di Kepulauan Paracel, yang merupakan rantai bebatuan dan karang yang diperebutkan antara Cina, Taiwan dan Vietnam.

Vietnam memperlihatkan kecamannya atas pengiriman kapal pembom Cina itu.

“Fakta bahwa para pihak mengirim senjata dan pengebom… tidak hanya melanggar kedaulatan Vietnam tapi juga membahayakan situasi di wilayah itu,” demikian kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thu Huang, dalam pertemuan media hari ini.

Militerisasi Cina atas pangkalannya di wilayah perairan itu, namun demikian, tampaknya akan terus berlanjut.

Citra satelit menunjukkan tiga jet tempur di Pulau Woody pada 13 Agustus. Apa yang tampak seperti dua pesawat angkut militer Shaanxi Y-9 itu mendarat di Pulau Woody pada 17 Agustus, bersama dengan sebuah pesawat pengintai.

Sementara itu pesawat pengintai dan pesawat angkut militer lainnya terlihat di Fiery Cross Reef, salah satu pangkalan militer terbesar Cina dalam rangkaian fitur Spratly di Laut Cina Selatan, pada 16 Agustus.

Kerja sama teknologi vaksin

Agenda lain dalam kunjungan Menteri Luar Negeri bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke Cina juga meliputi penandatanganan kerja sama pengadaan bahan dasar vaksin dari perusahaan farmasi Cina, Sinovac Biotech, kepada Bio Farma.

Kerja sama itu meliputi pengadaan bahan produksi vaksin yang dibutuhkan dalam hal pengembangan teknologi dengan total mencapai 40 juta dosis vaksin untuk periode November 2020 hingga Maret 2021.

Dalam kerja sama itu, Sinovac juga disebut berkomitmen untuk memberikan prioritas impor kepada Bio Farma dalam hal impor bahan baku tersebut hingga akhir tahun depan.

“Ini adalah kerja sama yang cukup panjang antara Bio Farma dan Sinovac,” kata Erick dalam telekonferensi yang sama dengan Retno.

Indonesia mulai melaksanakan uji coba vaksin yang dikembangkan perusahaan farmasi Cina kepada 19 relawan pada pekan lalu.

Uji klinis ditargetkan melibatkan 1.620 relawan dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun. Jika berhasil, maka vaksin yang diberinama CoronaVac ini bisa mulai diproduksi pada awal tahun depan, sebut Presiden Joko “Widodo” Widodo.

Di sisi lain, Indonesia dengan Cina juga menyepakati pembukaan koridor perjalanan khusus untuk pebisnis yang berlaku secepatnya, kata Menteri Retno.

“Essential Business Travel Corridor Arrangement yang secara khusus mengatur perjalanan bisnis yang essensial dan perjalanan kedinasan yang mendesak secara aman, sekali lagi secara aman,” kata Retno.

Pada Kamis, Indonesia melaporkan 2.266 kasus terkonfirmasi COVID-19 baru sehingga total keseluruhannya menjadi 147,211. Total angka kematian berjumlah 6.418 atau naik 72 dalam 24 jam terakhir, demikian laporan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Radio Free Asia - Vietnam Service turut berkontribusi dalam laporan ini.