Indonesia-India Sepakat Tingkatkan Kerjasama Maritim di Indo Pasifik

Indonesia dan India pada Rabu, 30 Mei 2018, sepakat memperkuat kerjasama pertahanan dan maritim di wilayah Indo Pasifik, sebagai bagian dari 15 kesepakatan yang ditandatangani kedua negara dalam kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia.

Dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia tersebut, Modi dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo sepakat atas kesamaan visi dalam kerjasama maritim di wilayah Indo Pasifik.

India adalah negara dengan posisi sentral di Indo Pasifik dengan garis pantai sepanjang 7.500 kilometer, dari 1.380 pulau dan lebih dua juta kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif.

Sementara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total wilayah maritim sebesar 6.400.000 kilometer persegi.

Menurut dokumen Visi Bersama Kerjasama Maritim India-Indonesia di Asia Pasifik yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) India, kedua negara adalah poros utama yang menghubungkan Lautan Hindia dan Lautan Pasifik.

Kedua lautan itu mewakili gabungan wilayah maritim yang penting bagi perdagangan maritim dunia.

Sebagai negara yang mempunyai perbatasan maritim, Indonesia dan India juga sepakat meningkatkan konektivitas antarkedua negara dengan membangun jalur maritim antara Pulau Andaman dan Nikobar dengan Sabang di Aceh yang diharapkan akan membuka potensi ekonomi antar kedua wilayah.

“Kita sepakat memajukan kerjasama infrastruktur dan konektivitas,” kata Jokowi.

Kedua negara juga sepakat untuk mempercepat penyelesaian perundingan Perjanjian Kerjasama Transportasi Maritim ASEAN-India. Pada Januari lalu, India mengundang ke-10 pimpinan negara anggota ASEAN.

Kepemimpinan berfokus maritim

Kesepakatan dalam peningkatan kerjasama dalam kelautan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan kebijakan “Act East” India yang dicanangkan oleh PM Modi.

Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia telah meningkatkan pembelanjaan pertahanan untuk memodernisasi angkatan laut melalui peningkatan pelabuhan dan pembelian kapal baru, seperti dikutip di The Diplomat.

“Kami ingin Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tetap damai dan aman untuk perdagangan dunia, tidak digunakan sebagai platform untuk perebutan sumber daya alam, perselisihan teritorial atau supremasi maritim,” kata Jokowi menyampaikan visi pemerintahannya dalam KTT Asia Timur pada 2014.

Sedangkan sejak Modi memimpin India, ia mengembangkan kebijakan “Look East” India yang diterapkan pada 1992 menjadi “Act East”.

Sejak menjabat, Modi telah memperkuat hubungan pertahanan dengan beberapa negara ASEAN seiring dengan kemunculan China di Laut Cina Selatan dan di kawasan tersebut, seperti dilaporkan The Diplomat pada tahun 2016.

Terkait penguatan kerjasama maritim kedua negara, pakar hubungan Indonesia-India dari Paramadina Graduate School of Diplomacy, Ahmad Qisa’i menilai kesepakatan tersebut memberikan keuntungan yang lebih besar bagi India, terkait ketahanan pasokan energi negara tersebut.

“India memerlukan pasokan bahan baku nuklir dari Australia dan minyak dari Vietnam berkesinambungan, yang perlu melewati wilayah Indonesia dan ASEAN untuk sampai ke India,” pungkasnya.

Kerjasama lawan radikalisme

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi seorang Muslim yang merupakan kelompok mayoritas di Indonesia dan Modi yang beragama Hindu, agama mayoritas di India, juga menyepakati pentingnya dialog lintas agama sebagai cara efektif untuk membangun harmoni sosial serta mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia.

“Kedua pemimpin juga berbagi pandangan yang sama tentang pentingnya memberantas radikalisme dan menekankan kembali pentingnya promosi pluralisme yang damai yang akan menghasilkan peradaban yang harmonis dan moderasi mealui pendekatan yang holistik,” demikian pernyataan bersama kedua pemimpin.

Pernyataan itu juga menyebutkan kedua negara sepakat untuk mengadakan dialog lintas agama di Indonesia pada awal Oktober 2018 yang akan dilanjutkan dengan dialog serupa di India, tahun depan.

Modi dan Jokowi juga mengulang kecaman mereka terhadap terorisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, termasuk terorisme lintas batas serta aksi teror yang terjadi di Indonesia dan India.

Mereka meneguhkan bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan pada agama, kepercayaan, kewarganegaraan atau etnis tertentu.

Tentang ini, Ahmad Qisa’i mengatakan India bisa menjadi sekutu yang tepat bagi Indonesia untuk melawan ekstrimisme kekerasan berbasis agama dan juga sebaliknya karena kedua negara punya tantangan yang sama.

Tapi, Direktur Program Tata Kelola Demokrasi dan Keadilan di Kemitraan itu mengakui bahwa hal itu tidak cukup bila hanya dilakukan melalui dialog lintas agama.

“Harus ada jalur untuk pembelajaran dan pertukaran nyata yang difasilitasi pemerintah Indonesia dan India, yang melaluinya umat Islam Indonesia dapat belajar di pusat-pusat studi Islam moderat di India dan sebaliknya,” pungkasnya.