Indonesia Minta Kamboja Konsisten Jalankan Konsensus Soal Myanmar

Indonesia pada Kamis (13/1) meminta Kamboja, yang menjadi ketua ASEAN tahun ini, untuk konsisten dalam melaksanakan konsensus regional untuk mengakhiri krisis politik pascakudeta menyusul kunjungan kontroversial Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Naypyidaw akhir pekan lalu.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Abdul Kadir Jailani, mengatakan posisi Indonesia tegas bahwa Myanmar hanya boleh diwakili oleh perwakilan non-politik dalam pertemuan ASEAN selama tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan lima butir konsensus yang disepakati oleh pemimpin ASEAN tahun lalu.

“Posisi kita sama, kita mengharapkan Chairmanship Kamboja dapat secara konsisten dapat menjalankan apa yang telah dicapai dalam pertemuan ASEAN sebelumnya yaitu implementasi five-point consensus dan mengupayakan kemajuan signifikan,” kata Jailani kepada wartawan di Jakarta.

“Itu yang harus kita upayakan bersama-sama,” tambahnya.

Lima poin konsensus yang disepakati dalam pertemuan pemimpin ASEAN tahun lalu di Jakarta antara lain seruan diakhirinya kekerasan di Myanmar, dialog konstruktif diantara semua pihak, mediasi oleh utusan khusus ASEAN dan diizinkannya bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer menekankan hal yang sama dalam percakapan dengan Hun Sen dalam pertemuan virtual awal tahun ini.

Ia mendesak pelaksanaan “Konsensus Lima Poin” ASEAN, yang selaras dengan keinginan rakyat Myanmar.

“Utusan Khusus menekankan bahwa proses yang dipimpin Myanmar, yang dipandu oleh kehendak rakyat, menuju masa depan yang damai, demokratis dan inklusif perlu didukung oleh pendekatan internasional yang koheren berdasarkan persatuan regional,” kata sebuah pernyataan PBB tentang percakapan Heyzer dengan Hun Sen saat itu.

“Ia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Ketua ASEAN dan anggotanya menuju tujuan ini, menyediakan beragam keunggulan komparatif dan keahlian PBB untuk memperkuat dan melengkapi tindakan regional, berdasarkan pada “Konsensus Lima Poin,” sebagai langkah penting.”

Kamboja sebagai ketua ASEAN yang baru memutuskan pada Rabu kemarin untuk menunda pertemuan ASEAN yang dijadwalkan akan berlangsung secara fisik pada 18-19 Januari karena beberapa anggota tidak dapat hadir.

Ditangguhkannya pertemuan tersebut, yang seharusnya merupakan pertemuan ASEAN pertama di bawah kepemimpinan Kamboja, menjadikan tertundanya pengesahan resmi Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn sebagai Utusan Khusus ASEAN yang baru untuk Myanmar.

Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kunjungan kontroversial Hun Sen ke Myanmar di mana dia bertemu dengan pimpinan junta militer dan melewatkan bertemu Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil yang digulingkan pada kudeta pada 1 Feb tahun lalu.

Analis mengatakan perpecahan di ASEAN terkait kunjungan Hun Sen ke Myanmar dan kemungkinan diundangnya menteri luar negeri junta untuk menghadiri retret menteri luar negeri ASEAN itu bisa jadi penyebab ketidakhadiran sejumlah diplomat.

Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyangkal jika lawatan Hun Sen merupakan dukungan dan legitimasi terhadap junta Myanmar.

Pada hari Senin, Hun Sen mengklaim kunjungannya telah mencapai tiga hasil utama dari konsensus lima poin: gencatan senjata, bantuan kemanusiaan untuk semua pihak, dan mengirim utusan khusus ASEAN untuk berdialog dengan semua pemangku kepentingan

Abdul Kadir mengatakan pihak Indonesia memahami penundaan tersebut mengingat angka kasus Omicron yang terus menanjak di berbagai negara, sehingga perjalanan ke luar negeri dibatasi, ditambah ada agenda domestik yang tidak dapat ditinggalkan.

“Namun pada saat yang sama kita juga harus akui bahwa memang di antara internal ASEAN masih banyak hal yang perlu kita satukan pandangan untuk menyamakan persepsi mengenai persoalan undangan terhadap wakil Myanmar,” ujar dia.

Ia menyayangkan, kemajuan untuk penyelesaian masalah Myanmar belum banyak namun ia memastikan Indonesia akan terus mendorong diplomasi dengan segala opsi pendekatan yang ada baik bilateral maupun multilateral.

“Selama ini kita mengetahui belum ada significant progress … maka Indonesia konsisten juga dengan keputusan yang pernah diambil oleh ASEAN sebelumnya yaitu Myanmar sebaiknya diwakili oleh perwakilan non-politis,” tegasnya.

Sembilan negara ASEAN setuju melarang militer Myanmar untuk hadir dalam pertemuan tingkat tinggi blok regional itu pada 2021, salah satunya karena pemimpin junta tidak memberikan akses kepada Utusan Khusus untuk Myanmar waktu itu, Erywan Yusof, untuk bertemu dengan semua pihak.

Sejak itu Myanmar absen dari pertemuan ASEAN lainnya.

Abdul Kadir mengatakan pihaknya masih belum mendapatkan kepastian kapan pertemuan “retret” menteri luar negeri ASEAN yang tertunda akan dilakukan mengingat situasi pandemi yang tak menentu.

“Yang kami tahu pertemuan fisik akan ditunda. Untuk kemungkinan tanggal berapa ataupun dilakukan secara virtual, kami masih melakukan komunikasi lebih lanjut,” ujarnya. 

Konflik yang terjadi di Myanmar antara masyarakat dan aparat pecah di negara itu sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih.

Setidaknya 1400 orang, sebagian besar adalah pengunjuk rasa prodemokrasi, tewas oleh pasukan militer sejak kudeta hampir 1 tahun lalu itu. Aung San Suu Kyi bahkan telah divonis 4 tahun dan 2 tahun penjara dengan rentetan dakwaan.  

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Arif menilai maju atau tidaknya diplomasi ASEAN terhadap Myanmar akan terlihat dalam pertemuan mendatang yang belum dipastikan kapan.

“Apabila nanti dalam meeting ASEAN selanjutnya perwakilan Myanmar datang dengan full official capacity dan full diplomatic credential itu jelas akan menjadi kemunduran dari posisi Indonesia yang sebelumnya relatif tegas menolak eksistensi junta militer di Myanmar,” katanya.

Menurutnya, yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh ASEAN adalah jika ada dukungan parsial apa pun yang hanya akan melanggengkan pemerintahan yang tidak demokratis di Myanmar.

“Dia (Hun Sen) harus berbicara dalam kapasitasnya sebagai ketua ASEAN dan rekomendasinya sejalan dengan lima poin konsensus. Penekannya harusnya pada mengupayakan 'dialog konstruktif melibatkan semua pihak',” katanya.