Indonesia luncurkan bursa berjangka aset kripto pertama

Indonesia pada Jumat (28/7) secara resmi meluncurkan bursa berjangka aset kripto, sekaligus konsep bursa aset kripto pertama di dunia, di tengah fatwa haram terkait transaksi kripto yang dinilai spekulatif tanpa aset dasar.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Didid Noordiatmoko mengatakan peluncuran disertai penetapan resmi pengelola (kustodian), kliring, pedagang dan pelanggan.

Bappebti menunjuk PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai pengelola bursa berjangka komoditi kripto, PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai penjamin dan penyelesai perdagangan pasar fisik kripto, dan PT Tennet Depository Indonesia sebagai penyimpan aset kripto.

“Pembentukan bursa, kliring dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto adalah bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian hukum dan berusaha melindungi masyarakat sebagai pelanggan,” kata Didid dalam sambutan acara peluncuran yang ditayangkan langsung di Jakarta, Jumat.

Didid menjelaskan peluncuran ini merupakan ekosistem awal bursa kripto, sebelum dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 24 bulan mendatang.

Pengalihan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK tercantum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disahkan DPR pada 15 Desember 2022.

Masa transisi akan berlangsung selama 24 bulan, sementara peraturan pemerintah akan disusun dalam waktu 6 bulan ke depan.

Menurut Didid, sejak 2018 perdagangan aset kripto berkembang luar biasa. Per Juni 2023, pelanggan kripto mencapai 17,54 juta orang dan bertambah 490 ribu orang per bulan dalam setahun.

Dari jumlah tersebut, 48 persennya merupakan generasi muda berusia 18-35 tahun dengan nilai transaksi mulai dari Rp500 ribu.

“Memang investasi mereka tidak besar tapi berkali-kali dan ini menunjukkan minat masyarakat terus tumbuh,” kata dia.

Berdasarkan data Bappebti, transaksi aset kripto di tahun 2023 menurun drastis dibanding 2021.

Pada 2021, total transaksi mencapai Rp859,4 triliun, sementara 2022 hanya Rp306 triliun dan tahun 2023 angka itu menurun lagi ke Rp66 triliun.

Bappebti mencatat, saat ini ada lebih dari 500 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia – melalui penilaian analytical hierarchy. Dari jumlah itu, 15 dari aset kripto adalah koin lokal yang berasal dari dalam negeri.

Ketua MUI bidang fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh tak menjawab telepon dari BenarNews, yang meminta respons institusi itu terhadap pendirian bursa kripto. Namun tahun lalu MUI mengeluarkan fatwa bahwa aset kripto seperti Bitcoin sebagai menyerupai gharar atau bersifat spekulasi yang merugikan orang lain.

“Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil’ah (barang atau komoditas yang bisa diperdagangkan) secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli,” kata MUI di situsnya.

Gharar artinya spekulatif, sementara dharar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerugian. Qimar merupakan transaksi yang menguntungkan hanya salah satu pihak.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengingatkan bursa aset kripto harus menaati peraturan yang berlaku di Indonesia.

“Minat investasi digital kaum generasi milenial harus dikelola dengan baik, agar mereka memperoleh informasi yang benar mana pelaku yang legal dan pelaku ilegal yang merugikan masyarakat. Pada intinya kita ingin melindungi masyarakat, jangan sampai (minat) menurun dan memilih investasi di negara lain,” kata Zulkifli.

Menurut data, kata Zulkifli, potensi digital ekonomi Indonesia menjadi yang terbesar di ASEAN dengan angka $146 miliar (Rp2,2 triliun), dengan pangsa pasar 40 persen. Jumlah ini, kata dia, diikuti jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 202 juta penduduk telah mengakses internet.

“Kunci ekonomi digital adalah menjaga kepercayaan publik... memberikan literasi... memberikan perlindungan dan membuat publik nyaman dan percaya dalam pelayanan digital,” ujarnya.

“Risiko yang tinggi harus disampaikan ke masyarakat.”

Sambut Baik

Direktur Utama PT Bursa Komoditi Nusantara, Subani mengatakan pihaknya akan mengedukasi masyarakat tentang produk kripto.

“Kami menjamin adanya keterbukaan, tata kelola, dan transparansi dengan dukungan para stakeholders. Ini merupakan regulasi baru dalam dunia kripto yang penuh inovasi dan tantangan,” kata dia.

Subani menjabarkan hingga kini ada 24 perusahaan yang mendaftar sebagai anggota bursa aset kripto (CFX), antara lain Ajaib, Indodax, Gudang Kripto, dan Tokocrypto.

Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, Robby mengatakan peluncuran ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu sejak lama. “Ada yang mengawasi dan aset sudah aman, dan ketiga lembaga ini sudah hadir dan diharapkan memberikan dampak positif,” kata dia

 “Harapan kami bisa bersaing bukan hanya dengan pedagang lokal tapi juga global,” ujar Robby.

Kurang momentum

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Andri Perdana menilai momentum peluncuran ini kurang optimal karena volume transaksi aset kripto sekarang menurun dibanding tahun sebelumnya.

“Sementara yang menarik investor itu kalau return (keuntungan) sedang tinggi-tingginya. Kalau return rendah jadi kurang minat,” kata dia.

Penyelenggara bursa kripto juga mengalami ketidakpastian, kata Andri, karena ini masih masa transisi dari Bappebti ke OJK.

“Kalau ujungnya OJK maka ada kemungkinan perubahan dalam regulasi, aturan dalam pengawasan. Harus dipastikan dulu ke depan tidak ada lagi perubahan-perubahan,” kata dia.

Namun demikian, ujar Andri, konsep kripto itu seharusnya terdesentralisasi dan didagangkan oleh pihak-pihak swasta. Namun konsekuensinya adalah risiko keamanan oleh mayoritas investor dan pelanggan aset kripto. “Jadi kita lihat saja bagaimana pasar perdagangan aset kripto di Indonesia merespon adanya bursa ini,” kata dia.

Andri berharap keberadaan bursa kripto bisa mengurangi penipuan-penipuan yang mengatasnamakan aset kripto ilegal, atau skema Ponzi, sebab masyarakat dapat mengetahui apa saja aset kripto yang sudah terdaftar sebagai anggota bursa kripto.

“Lebih terjamin, setidaknya pedagang tidak bisa tiba-tiba lari kemudian pelanggan tidak bisa withdraw karena sudah ada lembaga kustodian dan lainnya,” ujar dia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan harus ada pengawasan jelas terhadap alat transaksi kripto, dan jaminan keamanan data.

“Kripto sebagai alat transaksi nilainya bisa naik-turun, jangan sampai kemudian mengganggu sistem stabilitas keuangan,” kata dia.

“Literasi kripto ke masyarakat juga penting, memasuki bursa kripto sangat membutuhkan ilmu pengetahuan. Jangan kaget apabila nilai anjlok karena ini investasi yang tidak bisa dijamin. Diperlukan literasi, apa beda antara bursa kripto dan yang lain,” ujar Tauhid.