PM Jepang Kecam Upaya Perubahan Status Quo di Laut Cina Timur dan Selatan

Jepang pada Jumat (29/4) mengecam upaya perubahan status quo secara sepihak di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, demikian disampaikan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Jumat (29/4) usai bertemu dengan Presiden Joko “Jokowi Widodo.

Pernyataan itu disampaikan Kishida menyusul patroli pesawat tempur canggih milik Cina, Chengdu J-20 di dua perairan tersebut sekitar dua pekan lalu.

Patroli Chengdu J-20 dilakukan Beijing setelah Komandan Angkatan Udara Pasifik Amerika Serikat Kenneth WIlsbach mengatakan bahwa F-35 Amerika juga berada di perairan Laut Cina Timur.

“Dalam hal kondisi regional, saya menyampaikan protes yang kuat terhadap upaya perubahan status quo secara sepihak dan tekanan ekonomi di laut China Timur dan Laut Cina Selatan dan untuk menjaga lautan yang terbuka dan bebas,” kata Kishida dalam pernyataan pers usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.

Sengketa Jepang dan Cina di laut Cina Timur terkait Kepulauan Senkaku yang disebut Beijing sebagai Kepulauan Diaoyu.

Indonesia merupakan destinasi pertama dari kunjungan lima negara Kishida usai dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang pada Oktober 2021.

Jokowi mengatakan perdamaian kawasan sejatinya membutuhkan kerja sama erat Indo-Pasifik. Maka, kata Jokowi, “Indonesia dan ASEAN siap melakukan kerja sama dengan mitra, terutama dalam bidang maritim, konektivitas, perdagangan, dan investasi.”

Guna mendukung pengawasan perairan, Jepang sendiri berencana menghibahkan kapal patroli kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla), salah satu badan yang bertugas menjaga keamanan perairan Indonesia, kata Kishida.

“Kami merencanakan untuk memulai studi pemberian kapal patroli kepada Bakamla agar potensi penjagaan laut bisa ditingkatkan,” lanjut Perdana Menteri Kishida.

Kerja sama pertahanan merupakan satu beberapa poin yang dibahas kedua pemimpin dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor.

Jokowi dan Kishida juga membicarakan perihal penuntasan konflik Rusia-Ukraina. Perdana Menteri Jepang mengatakan bahwa dia dan Jokowi sepakat serangan Rusia ke Ukraina “tidak dapat diterima.”

“Di wilayah manapun kedaulatan dan integritas teritorial tidak boleh diganggu oleh kekuatan militer maupun intimidasi,” kata Kishida.

“Perubahan status quo secara sepihak dengan kekerasan tidak dapat diterima dan konflik harus diselesaikan dengan resolusi yang damai dan berdasarkan hukum internasional, dan kami protes terhadap serangan kepada masyarakat dan fasilitas sipil sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional,” ujarnya.

Menurut Jokowi, investasi Jepang di Indonesia selama ini sudah tergolong besar terutama pada bidang otomotif, di mana dua perusahaan raksasa otomotif Jepang yakni Toyota dan Mitsubishi telah menjadikan Indonesia sebagai pusat (hub) otomotif kawasan.

Namun Jokowi berharap Jepang dapat meluaskan investasi di bidang lain seperti energi, industri semen, teknologi pertanian dan kesehatan,

“Kami berharap Indonesia menjadi rangkaian penting dalam rantai pasokan global industri asal Jepang,” ujarnya.

Hingga kuartal pertama 2022, Jepang merupakan negara penanam modal terbesar keempat di Indonesia yakni sebkitar US$800 juta, setelah Singapura, Hong Kong, dan Cina.

Adapun ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang pada periode sama mencapai US$5,07 miliar atawa naik 32,3 persen dibanding periode sama tahun lalu. Porsi ekspor itu mencapai 8,06 persen dari keseluruhan nilai ekspor Indonesia.

Sementara impor Indonesia dari Jepang pada kuartal pertama 2022 mencapai US$4,24 miliar, naik 35,4 persen dibanding periode sama tahun lalu. Nilai impor itu setara 8 persen dari keseluruhan total impor nonmigas.

Sejauh ini, Jepang juga telah terlibat dalam sejumlah proyek strategis nasional seperti Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, dan proyek fase pertama Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

“Ke depan, saya berharap Jepang berinvestasi pula di proyek infrastruktur di IKN (ibu kota negara) dan Pelabuhan Ambon,” lanjut Jokowi.

“Dalam bidang kelautan dan perikanan, kami mengajak Jepang untuk berpartisipasi membangun sentra kelautan dan perikanan di Natuna dan Biak yang sudah selesai, Serta komitmen di Sabang, Morotai, Saumlaki.”

Kishida menambahkan, pemerintahnya secara resmi telah menyetujui penambahan pinjaman untuk perluasan Pelabuhan Patimban dan berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama pembangunan MRT Jakarta, serta pembangunan pulau-pulau terpencil.

“Kami juga akan meningkatkan rantai pasok regional dan pemanfaatan teknologi digital sehingga bisa berkontribusi bagi permasalahan sosial yang dihadapi berbagai negara,” ujar Kishida.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai, ajakan investasi perikanan terutama di Natuna dapat dimaknai sebagai siasat pemerintah Indonesia untuk mengurangi ancaman Cina di Laut Cina Selatan.

Dengan keterlibatan Jepang di Natuna, terang Tauhid, negara tersebut akan merasa memiliki kepentingan dan merasa harus terlibat dalam keamanan Natuna.

“Kalau ada investasi Jepang di sana, Jepang akan punya kepentingan memperkuat Natuna,” kata Tauhid kepada BenarNews.

Sementara pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kerja sama Indonesia dan Jepang ini tak lebih sebagai langkah oportunis pemerintah untuk menggenjot perbaikan ekonomi nasional.

“Saya melihat pemerintah oportunis saja dengan membuka peluang investasi dari beragam negara. Sebelumnya kan Luhut (Panjaitan) jua ke Amerika untuk mendorong investasi mobil listrik dan Cina dengan investasi kereta cepat,” kata Yusuf kepada BenarNews.

“Jadi, semua dibuka saja dengan harapan perbaikan ekonomi nasional.”