Luhut: Jepang, AS akan Investasi di Natuna

Jepang dan Amerika Serikat (AS) akan melakukan investasi di Natuna, demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, Jumat (10/1/2020), pasca ketegangan antara Jakarta dan Beijing menyusul masuknya kapal nelayan Cina ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

“Dengan Jepang, kita konkritkan dan melanjutkan rencana investasi mereka di Pulau Natuna dan sekitarnya yang ada gas itu, yang kedua mengenai hydro power di Kalimantan Utara, yang ketiga mengenai sampah,” kata Luhut usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Motegi Toshimitsu di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengungkapkan keinginannya agar Jepang berinvestasi di wilayah yang dalam beberapa minggu belakangan ini menjadi ajang konflik Beijing – Jakarta seputar keberadaan kapal-kapal ikan dan coast guard Cina di wilayah ZEE Indonesia itu.

“Saya ingin mengajak Jepang untuk melakukan investasi di Natuna,” kata Jokowi saat menerima  kunjungan Motegi Toshimitsu di Istana Merdeka, Jumat.

Menlu Retno Marsudi yang mendampingi Jokowi menyampaikan kedua belah pihak sepakat investasi tersebut diutamakan untuk pengembangan pulau-pulau terluar Indonesia termasuk Natuna yang berada di Provinsi Kepulauan Riau itu.

“Khusus untuk Natuna, kita sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT),” kata dia dalam pernyataan bersama di Jakarta.

Sebelumnya Indonesia dan Jepang sudah bekerja sama dalam pembangunan SKPT Selat Lampa di Natuna, yang mulai dibangun di atas lahan 5,8 hektar empat tahun lalu dengan nilai Rp221,7 miliar dan telah beroperasi pada Oktober 2019.

“Indonesia mengharapkan agar SKPT fase kedua dapat segera ditindaklanjuti, seperti pembangunan pelabuhan dan pasar ikan, peningkatan kapasitas untuk nelayan, dan pengawasan perikanan,” kata Retno.

“Bisa dimulai dengan membangun proyek pembenahan pelabuhan dan pasar ikan di pulau-pulau terluar,” respons Menlu Motegi Toshimitsu, menambahkan proyek SKPT tahap kedua tersebut akan dimulai Februari 2020.

Motegi juga mengatakan pihaknya akan melakukan kerjasama teknik pengamanan laut (coast guard) dengan pihak Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Kami ajak semua pihak untuk menahan diri untuk menjaga kestabilan keamanan di wilayah ASEAN,” kata dia.

Ucapannya itu terkait ketegangan Indonesia – China yang  terjadi sejak akhir Desember lalu ketika puluhan kapal ikan asing Cina memasuki wilayah ZEE Indonesia didampingi beberapa kapal penjaga laut mereka.

Indonesia merespons dengan memanggil Duta Besar Cina dan mengerahkan kapal dan pesawat tempur F-16 ke wilayah yang menurut Cina adalah wilayah perairan tradisionalnya - didasarkan pada apa yang disebut Negara Tirai Bambu itu sebagai wilayah dalam 9 garis putus-putus imaginer Cina.

Indonesia menyanggah klaim Cina itu, mengatakan hal itu tidak sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB, UNCLOS 1982.

Jokowi akhirnya berkunjung ke Natuna Rabu lalu. Pasca kunjungan Jokowi itu, TNI mengatakan tidak ada lagi kapal Cina di ZEE Indonesia.

Investasi Amerika

Investasi di Kepulauan Natuna tidak hanya datang dari Jepang.

“Nantinya bukan hanya Jepang, ada Amerika Serikat juga. Adam Boehler dari DFC juga mau masuk kesitu dan joint dengan Jepang,” kata Luhut merujuk pada pimpinan eksekutif U.S. International Development Finance Corporation (DFC) Adam Boehler, yang mengungkapkan keinginannya untuk berimvestasi di berbagai sector dan tidak hanya di Natuna.

“Miliaran dolar, angka spesifiknya segera kami sampaikan. Kita akan menyusun daftar investasi potensialnya terlebih dulu,” kata Boehler, kepada wartawan setelah bertemu Jokowi di Jakarta, Jumat.

DFC merupakan bagian dari Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dan Development Credit Authority (DCA), di bawah United States Agency for International Development (USAID). Modal yang terhimpun dalam DFC saat ini mencapai US$ 60 miliar.

Fokus utama lembaga ini adalah membantu bisnis negara berkembang serta memperkuat kebijakan luar negeri AS dan kepentingan keamanan nasional.

DFC juga disebut berminat untuk bergabung dalam sovereign wealth fund (SWF) yang tengah disusun Indonesia bersama Uni Emirat Arab (UEA).

“Ini yang paling penting. Jadi pendekatan kita betul-betul pendekatan yang sangat fleksibel untuk melakukan pembangunan dan terawasi dengan baik,” kata Luhut, didampingi Boehler.

Pembangunan ibu kota baru

SWF pertama di Indonesia akan dibentuk bersama Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dengan salah satu tujuan instrumen investasi yang diincar adalah pembangunan di ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Sementara itu perusahaan investasi raksasa Jepang, SoftBank Group, juga menyatakan ketertarikan berinvestasi di Indonesia walaupun menolak menyebutkan nilai investasi yang akan ditanamkan.

“Kami belum memutuskan angkanya, kami baru mendiskusikan potensi-potensinya,” kata CEO SoftBank Group, Masayoshi Son, usai bertemu Jokowi, Jumat.

Kendati demikian, Son secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk mendukung pembangunan ibu kota baru melalui konsep kota pintar (smart city).

“Konsep kota pintar dengan teknologi terbaru, kota hijau, serta pengembangan kecerdasan buatan. Kami tertarik dengan itu,” sambungnya.

Jokowi menginformasikan kepada Son bahwa luas lahan DKI Jakarta saat ini hanya 66.000 hektare, jauh lebih kecil dari luasan calon ibu kota baru, yakni 410.000 hektare.

“Dengan proyek ibu kota baru yang Anda siapkan, saya pikir ada kesempatan kerja sama potensial yang dapat kita diskusikan,” kata Son kepada Jokowi.