Jepang Ungkap Kekhawatiran Soal Peraturan Penjaga Pantai Cina

Jepang menyampaikan “keprihatinan serius” atas pengesahan peraturan terbaru Cina yang memberi lampu hijau bagi kapal penjaga pantai negara Tirai Bambu tersebut menembak kapal asing yang masuk ke wilayah Laut Cina Selatan karena dinilai berpotensi meningkatkan ketegangan di perairan tersebut, kata kedua pemerintah, Senin (29/3).

Kehawatian itu disampaikan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada Minggu di Tokyo. 

Kedua Menteri juga menekankan pentingnya kebebasan navigasi dan penerbangan di atas wilayah maritim yang strategis tersebut, kata siaran pers yang dikeluarkan kementerian kedua negara.

Cina mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada 22 Januari 2021, yang sejumlah beleidnya memungkinkan negara itu mengambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk penggunaan senjata ketika kedaulatan nasional, hak kedaulatan dan yurisdiksi dinilai dilanggar oleh individu atau institusi di laut yang diklaim menjadi wilayah perairannya. 

“Menteri Kishi menggarisbawahi perlunya untuk meneguhkan dan memperkuat Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka berdasarkan aturan hukum dan mencatat kekhawatiran serius tentang Hukum Penjaga Pantai Cina, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari,” kata Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataan tertulis.

Sementara Prabowo memandang perlunya diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan sengketa antarnegara serta penegakan supremasi hukum dalam menangani setiap persoalan. 

“Kedua menteri menegaskan pentingnya kebebasan penerbangan dan navigasi, menegaskan kembali perlunya mematuhi hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS),” tambah pernyataan tertulis Kementerian Pertahanan Indonesia yang diterima BenarNews. 

Meski Indonesia tidak menganggap memiliki klaim di Laut Cina Selatan, pemerintah kerap memprotes masuknya kapal ikan dan patroli laut Cina ke wilayan zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna.

Cina bersikeras bahwa mereka memiliki hak sejarah atas perairan itu, hal yang ditentang Indonesia karena dinilai melanggar UNCLOS.

Prabowo berada di Jepang sejak Sabtu (27/3), dalam rangkaian diplomasi pertahanannya untuk membahas isu-isu keamanan regional, peningkatan kerja sama di bidang pertahanan serta menghadiri pertemuan “2+2” bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. 

Dalam pertemuan dengan Kishi, Prabowo juga membahas rencana kunjungan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke Jepang dalam rangka dialog militer dengan militer pada tahun ini, yang meliputi konsultasi kerja sama alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan teknologi pertahanan secara spesifik. 

“Lebih lanjut, mereka menegaskan pentingnya melanjutkan dan memperkuat kerja sama pertahanan bilateral yang berkontribusi pada ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang dikeluarkan ASEAN pada Juni 2019 dan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) oleh Jepang,” sambung pernyataan Kementerian Pertahanan Jepang.

Jepang dan Indonesia juga sepakat untuk melakukan latihan militer bersama, termasuk melakukan port of call bagi kapal dan jet tempur Japan Self-Defense Force (JSDF) di Indonesia, kata siaran pers kedua negara. 

Kedua Menteri Pertahanan juga sepakat melanjutkan kerja sama di bidang bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance and disaster response (HA/DR), termasuk penanggulangan COVID-19. 

Disamping itu, Prabowo dan Kishi juga membahas situasi di Myanmar dan mengekspresikan keprihatinan yang mendalam atas situasi di sana, di mana kekerasan yang dilakukan junta militer terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta telah menewaskan sekitar 300 orang.

"Kedua Menhan menegaskan niat kedua negara untuk bekerja sama secara erat dalam masalah ini," kata juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak. 

Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia, pertemuan “2+2” antara Menlu dan Menhan dua negara pada Selasa (30/3), dilakukan untuk melanjutkan tradisi yang dimulai sejak 2015. 

Indonesia dan Jepang bakal membahas beragam isu, termasuk upaya penanganan pandemi COVID-19, percepatan pemulihan ekonomi masing-masing negara dan kawasan, serta masalah strategis regional dan global. 

"Kunjungan ini merefleksikan arti penting kemitraan strategis RI-Jepang, yang terus berkembang sejak tahun 2005, terutama dalam mempererat kerja sama di masa pandemi COVID-19 yang penuh tantangan ini," tulis Kemenlu RI.

Prabowo di Rusia dan Inggris

Sebelum tiba di Jepang, Menteri Pertahanan Prabowo lebih dulu melakukan lawatan ke Inggris dan Rusia sebagai bagian dari diplomasi pertahanannya pada tahun 2021. 

Dilansir dari situs resmi Kementerian, Sabtu (27/3), di Moskow, Prabowo bertemu dengan Deputi Menteri Pertahanan Rusia Kolonel Jenderal Andrei Kartapalov dan membahas kerja sama bidang pertahanan kedua negara. 

Kedua pihak juga membahas kerja sama multilateral dalam format pertemuan para Menteri Pertahanan ASEAN dan negara mitra (ADMM-Plus). 

“Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kemungkinan pengembangan teknis kerja sama militer kedua negara dan mengungkapkan kesepahaman atas keinginan yang sama dalam upaya peningkatan kerja sama pertahanan kedua negara,” tulis kementerian. 

Sementara di Inggris, Prabowo bertemu dengan Menteri Pertahanan Ben Wallace pada hari pertama kunjungannya, Selasa (22/3). 

Juru Bicara Menhan, Dahnil, mengatakan keduanya membahas peran dan kerja sama pertahanan di kawasan serta di tingkal global. Kedua pihak juga sepakat melanjutkan dialog pertahanan yang setiap tahun dilaksanakan melalui Joint Defence Cooperation Dialogue (JDCD). 

Selain dengan Wallace, Prabowo juga dikabarkan bertemu dengan Utusan Khusus Perdagangan Perdana Menteri Inggris Richard Graham. 

“Hubungan bilateral RI-Inggris, secara umum berjalan sangat baik yang ditandai dengan saling kunjung para pejabat di kedua negara di berbagai tingkatan,” kata Dahnil dalam pertanyaan tertulisnya.