Jokowi, Presiden Pertama yang Mengunjungi Asmat

Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya menginjakkan kakinya di Asmat, kabupaten di Papua yang baru mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak sehingga mengakibatkan 70 lebih anak-anak meninggal dunia.

Didampingi Ibu Negara Iriana, Jokowi tiba di Pelabuhan Agats, Kamis sekitar pukul 12.40 WIT, 12 April 2018, dengan menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Darat.

Dengan kunjungannya ini, Jokowi menjadi presiden pertama Indonesia yang melawat ke Asmat.

Dia menekankan pada pemerintah setempat agar memperhatikan persoalan gizi anak-anak.

“Untuk masalah gizi anak-anak, saya berpesan kepada Pak Bupati (Asmat Elisa Kambu) agar hal ini betul-betul diperhatikan,” kata Jokowi.

Dia memberikan apresiasi pada Pemerintah Kabupaten Asmat dan kementerian terkait yang telah menjalankan berbagai program sejak status KLB dicabut.

Jokowi juga berharap semua fasilitas penampungan air yang dibangun bisa selesai pada Agustus nanti.

Kunjungan Jokowi untuk kedelapan kalinya ke Papua sejak menjadi presiden pada 2014 itu, didampingi Menteri Pekerjaan Umur dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Moeljono dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

Presiden juga meninjau proyek pembangunan rumah sehat di Asmat.

Melihat rumah-rumah warga yang dibatasi rawa, Jokowi meminta perumahan memiliki fasilitas jembatan yang menghubungkan rumah-rumah warga.

Dia juga menyempatkan diri bertemu ibu-ibu dan anak-anak Asmat di Gedung Serba Guna Widya Mandala dan menanyakan perkembangan gizi mereka.

"Kita perlu gizi, kesehatan bagi ibu-ibu atau mama-mama dan anak-anak kita di sini,” kata Jokowi.

Selama berada di Asmat, Jokowi tampak mengendarai sepeda motor listrik – kendaraan utama di daerah itu – bersama Iriana untuk pergi dari satu lokasi ke tempat acara lain.

Setelah mengunjungi Asmat, Jokowi bertolak ke Timika untuk kemudian terbang ke Sorong melanjutkan kunjungan kerjanya di Bumi Cendrawasih sejak Rabu.

Jembatan Holtekamp

Sebelum mengunjungi Asmat, Jokowi mengunjungi pembangunan jembatan Holtekamp di Kota Jayapura.

Jembatan sepanjang 732 meter itu menghubungkan jantung Kota Jayapura dan Distrik Muara Tami yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Jokowi juga menyerahkan 3.331 sertifikat tanah kepada warga Jayapura setelah pada malam sebelumnya berkunjung ke Pasar Mama-Mama Papua.

"Jembatan Holtekamp dimulai Mei 2015. Kita harapkan akhir tahun 2018 sudah selesai. Jembatan ini akan menumbuhkan titik perekonomian baru di Jayapura dan sekitarnya," ujar Jokowi.

Ia menyempatkan diri berjalan di atas jembatan senilai Rp943,6 miliar yang diharapkan selesai pada September 2018 itu

Kunjungan ini adalah kunjungan kedelapan Joko Widodo ke Papua sejak ia menjabat Presiden Indonesia.

Kunjungan pertamanya dilakukan pada Desember 2014 ketika mengikuti perayaan Natal bersama yang digelar di Stadion Mandala Jayapura.

Kasus HAM

Meski merupakan presiden yang paling sering berkunjung ke Papua, Jokowi dinilai belum memenangkan hati masyarakat Papua sehubungan dengan komitmennya untuk menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di provinsi yang masih menghadapi ancaman kelompok yang ingin membebaskan diri dari Indonesia.

“Komnas HAM ingatkan Presiden Jokowi soal kasus HAM berat Wasior dan Wamena yang berkasnya sudah ada di Kejaksaan Agung untuk segera dinaikkan statusnya ke persidangan,” ujar Frits Ramandey, Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua kepada BeritaBenar.

“Jika tidak, maka semua komitmen pembangunan Jokowi akan tersandera dengan ketidakpercayaan masyarakat Papua atas komitmen pemerintah dalam penyelesaian kasus HAM.”

Ramandey menambahkan, terkait kasus Paniai Berdarah, Presiden Jokowi sebaiknya menginstruksikan panglima TNI mencontoh tindakan Kapolri Tito Karnavian yang mengijinkan anggotanya untuk dimintai keterangan oleh Komnas HAM.

Menurutnya, hingga kini Panglima TNI belum juga menjawab surat Komnas HAM untuk meminta keterangan anggota Koramil dan Pasukan Khas yg bertugas saat insiden yang menewaskan empat anak siswa SMA - diduga akibat timah panas yang ditembakkan aparat TNI.

Insiden pada 7 Desember 2014 itu sempat menjadi perhatian Jokowi dalam kunjungan pertamanya ke Papua usai dilantik menjadi presiden.

Sejumlah langkah politik telah dilakukan dalam pemerintahan Jokowi untuk mempromosikan HAM di Papua, seperti membebaskan sejumlah tahanan politik pada 2015 dan pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM pada tahun 2016. Namun dalam kenyataannya, seperti diungkapkan dalam laporan sejumlah organisasi HAM, pelanggaran HAM masih tetap terjadi di propinsi tersebut.