Jokowi siap berkantor di IKN meski kelengkapan fasilitas dipertanyakan

Presiden Joko "Jokowi" Widodo siap memulai tugas resminya di Ibu Kota Nusantara akhir pekan ini, menandai transformasi pusat pemerintahan negara ke Kalimantan Timur, meski sempat tertunda karena infrastruktur yang belum lengkap termasuk belum adanya pasokan air ketika itu.

Jokowi berencana berkantor di ibu kota baru Indonesia ini hanya sebentar dalam rangka mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan ke-79, pada 17 Agustus, kata Sekretaris Kepresidenan Heru Budi Hartono.

Menurut Heru, pemerintah telah sejak lama merencanakan untuk bisa menggelar upacara kemerdekaan  di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini.

“Kami mempersiapkan segala kebutuhan Bapak Presiden untuk berkantor di IKN," ujar Heru kepada jurnalis di Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan Presiden Jokowi kemungkinan akan menginap selama dua hari di IKN pada akhir Juli.

Menurut Heru, persiapan untuk kunjungan Presiden difokuskan pada memastikan infrastruktur penting sudah tersedia, terutama untuk mempersiapkan perayaan 17 Agustus.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang juga adalah pelaksana tugas kepala Otorita IKN melaporkan keberhasilan uji coba sistem penyediaan air yang mengalir dari instalasi pengolahan ke reservoir utama.

Targetnya, sistem tersebut sudah bisa beroperasi penuh pada akhir Juli, kata Basuki di situs Kementerian PUPR.

Jokowi mengatakan langkah tersebut bergantung pada kesiapan infrastruktur seperti listrik, air, dan fasilitas perkantoran.

Ketika ditanya apakah ia akan memimpin rapat kabinet dalam kunjungan mendatang, Jokowi mangatakan, “Kalau semuanya sudah siap. Kalau kursinya belum ada, gimana? Duduk, masa lesehan, sidang kabinet masa lesehan?"

Seorang pejabat Kementerian PUPR mengatakan kepada media lokal pada Jumat bahwa perlengkapan kantor kepresidenan telah siap digunakan.

Jokowi sebelumnya telah menetapkan batas waktu relokasi awal 1.800 pegawai negeri sipil ke Nusantara pada Agustus, tiga bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Analis mengkritik langkah yang terburu-buru tersebut, menunjukkan bahwa hal itu didorong oleh ambisi politik dan keinginan Jokowi untuk membuat “monumen” bagi dirinya sebelum dia lengser Oktober ini.

Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan pada 2019, dengan alasan kepadatan penduduk, banjir, polusi, dan risiko tenggelamnya Jakarta.

Langkah pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, di mana proyek mercusuar ini dijadwalkan selesai pada 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Masalah pembebasan lahan dan kesulitan menarik investor swasta mewarnai keterlambatan proyek senilai lebih dari Rp500 triliun ini.

Mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe pada awal Juni, semakin mengikis kepercayaan investor.

Proyek IKN ini juga menghadapi kritik karena potensi dampaknya terhadap kerusakan lingkungan.

Aktivis hak asasi manusia telah menyuarakan kekhawatiran bahwa pemindahan tersebut dapat menyebabkan terhapusnya identitas budaya masyarakat adat dan hancurnya ekosistem.

Nusantara direncanakan untuk menampung sekitar 1,9 juta penduduk, yang mencakup area seluas 260.000 hektar, yang kira-kira setara dengan 2.600 km persegi.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Nusantara yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut mulai terbentuk.

Pembangunan istana presiden baru tuntas pekan ini dengan pemasangan bagian ke-4.650 dan terakhir dari struktur logam raksasa berbentuk burung Garuda, kata Kementerian PUPR.

Struktur yang dirancang oleh pematung kawakan Nyoman Nuarta ini memiliki berat 1.398,3 ton, tinggi 77 meter, dan lebar 177 meter. Struktur ini terdiri dari kuningan dan baja antikarat, yang masing-masing beratnya 300 kg.

Istana presiden IKN akan menjadi latar upacara Hari Kemerdekaan mendatang. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dipusatkan di Istana Merdeka di Jakarta, pada tahun ini acara akan diadakan di dua tempat yaitu di Nusantara dan Jakarta. Jokowi bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, akan memimpin upacara di ibu kota baru.

Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka - yang juga adalah putra sulung Jokowi, akan memimpin upacara dari Jakarta.

Kementerian PUPR mengatakan semua persiapan berjalan dengan baik terkait upacara Hari Kemerdekaan.

Infrastruktur utama, termasuk istana negara, lapangan upacara, dan kantor presiden, hampir selesai, kata Menteri Basuki.

Jokowi menunda penandatanganan keputusan presiden untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, mengisyaratkan bahwa hal itu bisa jadi merupakan tugas penggantinya, Prabowo Subianto, yang dijadwalkan akan dilantik pada 20 Oktober.

Prabowo berjanji untuk melanjutkan proyek ambisius dari pendahulunya itu tetapi tampak kurang berminat dalam mempercepat penyelesaian pembangunan IKN karena keterbataan dana dan memprioritaskan inisiatif lain seperti makan siang gratis yang merupakan janji dari kampanye kepresidenannya, kata beberapa analis.

“Anggaran akan jadi hambatan utama yang menentukan IKN pasca-Jokowi,” kata Bhima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) kepada BenarNews.

“Yang jelas APBN akan terbagi untuk jalankan program prioritas Prabowo soal makan siang gratis, food estate dan bio-energi. Sementara mengandalkan investor asing juga bukan hal mudah karena imbal hasil yang belum pasti.”

Pendanaan untuk program makan siang gratis bagi 82 juta anak sekolah di Indonesia jauh lebih besar daripada anggaran tahunan yang diusulkannya untuk pembangunan IKN.

Pemerintah telah sepakat untuk mengalokasikan Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis tahun depan.

Sebaliknya, Prabowo mengatakan pada awal Mei bahwa pemerintahnya berencana untuk mengalokasikan Rp16 triliun per tahunnya untuk pembangunan Nusantara.

Jimly Asshiddiqie, pakar hukum dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan IKN belum akan siap untuk sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk upacara pelantikan Prabowo sehingga pelantikan presiden kemungkinan akan dilakukan di Jakarta.

“Ya, belum mungkin kayaknya,” kata Jimly kepada BenarNews.

“Keppres perpindahan resmi bisa saja oleh ‘Presiden Prabowo’. Namun sekarang pembangunan sedang dikebut, bisa saja ada kejutan, pelantikan di sana dan Keppres pindah diteken oleh Jokowi. Mungkin baru mudah diprediksi di akhir Agustus.”

Menurut Kementerian PUPR, pembangunan istana negara dan lapangan upacara telah mencapai 87,6% per 18 Juli, sementara kantor kepresidenan mencapai 88,5%.

Semua kantor kementerian diharapkan sudah beroperasi pada bulan Agustus untuk mendukung upacara tersebut, kata Kementerian PUPR.

Jalan tol dari kota Balikpapan ke Nusantara juga sedang dalam proses pembangunan, yang akan dibuka saat presiden berkunjung pada bulan Agustus, katanya.

Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik di Universitas Trisakti Jakarta, mengatakan langkah Jokowi merupakan upaya untuk meyakinkan publik.

“Jokowi berupaya meyakinkan publik dengan berkantor di sana di tengah banyak keraguan akan kelanjutan proyek IKN,” kata Trubus kepada BenarNews.

Meskipun Jokowi berupaya menarik investor dengan menyederhanakan perizinan usaha, investasi asing masih jarang di tengah kekhawatiran Prabowo akan menghentikan proyek tersebut karena alasan anggaran, kata Trubus.

“Jadi Investor tidak yakin bahwa kebijakan Jokowi akan dilanjutkan oleh Prabowo. Karena Prabowo masih mengutamakan kebijakan makan bergizi gratis,” kata Trubus.

Tria Dianti di Jakarta berkontribusi pada laporan ini.