Jokowi Diminta Tegas Atasi Pertikaian Menteri

Presiden Joko “Jokowi” Widodo diminta bisa bersikap tegas dalam menyikapi kegaduhan yang terjadi di antara para menteri kabinetnya agar situasi politik dan ekonomi nasional tetap kondusif.

"Sudah saatnya Presiden menunjukkan leadershipnya," ujar pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Erwan Agus Purwanto ketika diwawancara BeritaBenar, Jumat, 11 Maret 2016.

"Harus ada peringatan. Jika tak juga selesai dengan peringatan, presiden bisa menggantinya."

Hal sama disampaikan Idil Akbar. Menurut pengamat politik dari Universitas Padjadjaran itu, hanya ketegasan Jokowi yang bisa menghentikan kegaduhan di kabinet.

"Makanya, Presiden harus menunjukkan sikap tegas dan proaktif," ujar Idil.

Wujud ketegasan, tambahnya, bisa diwujudkan dengan memanggil para menteri yang bertikai.

"Lalu diberikan arahan konkret, misalnya, soal tugas masing-masing kementerian. Kalau tetap nggak memenuhi ekspektasi nantinya, ya, tinggal diganti saja," tegas Idil.

"Presiden, kan, punya hak prerogatif (mengganti menteri). Kalau memang bikin gaduh, hanya akan memberi pengaruh buruk bagi pemerintahan," tambahnya.

Bukan yang pertama

Kegaduhan dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi kembali terjadi usai Menteri Koordinator Maritim Rizal Rambil bersilang pendapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Mereka bertikai ihwal pengelolaan Blok Masela di Laut Arafura.

Penyebabnya, Sudirman mendukung keberadaan kilang gas Masela terapung di laut. Sedangkan, Rizal menilai kilang gas itu seharusnya dibangun di darat lantaran bisa memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat dan berbiaya lebih murah.

Secara terbuka, Presiden Jokowi belum bersikap terhadap perdebatan kedua menteri meskipun kedua pembantunya itu berulang kali saling sindir di media massa.

Pertikaian bahkan kian meruncing saat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta kedua menteri berdebat terbuka di gedung parlemen.

Ketika dikonfirmasi BeritaBenar, Sudirman tak memberi tanggapan terkait pertentangannya dengan Rizal menyangkut Blok Masela, termasuk ajakan debat terbuka yang diajukan DPR.

Tapi dalam pernyataannya yang dikutip media, Sudirman mengaku Presiden Jokowi telah menginstruksikan dirinya dan Rizal untuk tak memperpanjang polemik di ruang publik.

"Arahan Presiden sudah jelas, jadi jangan ditanya lagi (soal Masela)," ujar Sudirman, seperti dikutip dari laman SindoNews.

Jika merunut ke belakang, silang pendapat di ruang publik antara Sudirman dan Rizal sebenarnya bukanlah yang pertama. Agustus tahun lalu, mereka sempat bikin kegaduhan dalam menyikapi proyek listrik 35.000 MW.

Sempat mereda sebentar, tatapi kemudian keduanya kembali bersitegang di media mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia pada Oktober 2015.

Banyak sumber kegaduhan

Khusus Rizal, silang pendapat dengan Sudirman Agustus tahun lalu bukan kegaduhan pertama yang dimunculkannya dengan menteri dalam Kabinet Kerja.

Pada bulan yang sama, dia juga sempat bersilang pendapat secara terbuka dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno soal pembelian Airbus A350 yang dilakukan perusahaan penerbangan plat merah, Garuda Indonesia.

Rini juga tak hanya berbeda pendapat secara terbuka dengan Rizal. Januari lalu, Rini tak sejalan dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, terkait pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Kegaduhan lain di kabinet juga muncul dari Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Tak lama usai menggantikan Rahmat Gobel, Thomas langsung membikin gaduh karena berbeda haluan dengan Menteri Pertanian Andi Sulaiman menyangkut impor beras pada Oktober 2015.

Dalam bulan yang sama, Thomas juga bersitegang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Masalahnya mengenai impor produk ikan olahan.

Yang terbaru adalah saling balas komentar di media massa antara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi dengan Menteri Sekretris Kabinet Pramono Anung. Mereka berbeda pendapat soal rapor para menteri.

Penyelesaian internal

Perihal seringnya para menteri Kabinet Kerja bertikai di media, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengaku heran.

"Parlemen enggak mengganggu, kok, (anggota kabinet) bertikai sendiri?" ujar Jazuli. "Jangan saling serang, lah. Nanti malah dibilang dagelan."

Ketua Fraksi PKS ini menilai, perbedaan pendapat antar-menteri sebenarnya merupakan hal wajar. Ia pun memakluminya. Hanya saja, ditambahkan Jazuli, perbedaan pendapat itu tak perlu dibawa ke ruang publik.

"Mereka kan bisa menyelesaikannya di rapat kabinet. Jangan saling serang terbuka begini," ujarnya kepada BeritaBenar.

"Kalau terbuka begini, saya malah curiga mereka punya kepentingan masing-masing. Bukannya memperjuangkan kepentingan rakyat."