Jokowi: Indonesia marah atas krisis kemanusiaan di Palestina, segera kirim bantuan

Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo pada Senin (30/11) mengungkapkan kemarahan atas semakin buruknya situasi kemanusiaan di Gaza dan mengutuk keras serangan Israel terhadap warga sipil dan fasilitas umum di Palestina.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan warga Palestina.

“Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan di sana. Kita terus ikuti perkembangan secara dekat di Gaza,” kata Presiden dalam pernyataan resminya, Senin

Indonesia melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza, kata Jokowi.

“Kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Ini adalah bantuan gabungan dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat Indonesia,” kata dia.

Perang Israel- Hamas telah memasuki minggu ke-4 yang dipicu oleh serangan mendadak dan brutal kelompok militan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober terhadap kota-kota di Israel dan menewaskan lebih dari 1.400 warga dan menyandera lebih dari 200 orang lainnya, termasuk anak-anak.

Kementerian Kesehatan Palestina yang dikuasai oleh Hamas pada Minggu (29/10), seperti dilansir Al-Jazeera, menyampaikan jumlah warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel ke Jalur Gaza sebagai pembalasan atas seragan Hamas itu terus bertambah menjadi lebih dari 8.100 orang, atau 6 kali lebih banyak ketimbang korban jiwa Israel.

Sebagian besar dari korban merupakan warga sipil yang terdiri dari 3.324 anak-anak, ungkap kementerian tersebut seperti dirilis organisasi Save the Children.

“Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas mengutuk keras serangan Israel terhadap masyarakat sipil di Gaza dan fasilitas sipil di Gaza,” ujar Presiden Jokowi.

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk kecaman atas pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Presiden menegaskan kekerasan di Palestina harus segera dihentikan dengan mengupayakan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas, serta mempercepat bantuan kemanusiaan.

Bantuan material untuk warga Palestina terus mengalir baik dari pengusaha maupun masyarakat Indonesia.

Beberapa hari lalu, melalui Kementerian Luar Negeri, yayasan swasta Tahir Foundation memberikan donasi kemanusiaan senilai Rp7,5 miliar untuk Gaza, yang diterima langsung melalui Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun.

Palang Merah Indonesia (PMI) akan mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Gaza berupa peralatan medis senilai Rp2,9 miliar pada Selasa (31/10).

Sekretaris Jenderal PMI, A.M Fachir, mengatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan oksigen concentrator, tabung oksigen, masker N95, masker respirator, sarung tangan lateks, apron, perlengkapan bayi, perlengkapan kebersihan, kantong mayat dan genset.

“Kami berharap proses pemberian bantuan ini akan berjalan dengan baik melalui koordinasi lintas sektor,” ujar Fachir.

Selain alat medis, PMI juga berencana mengirimkan bantuan berupa alat penjernih air dengan kapasitas produksi air minum sebanyak 1500-2000 liter air per jam.

Resolusi gencatan senjata 

Sementara itu, resolusi gencatan senjata akhirnya berhasil disahkan pada Jumat (27/10) melalui jalur pemungutan suara di Majelis Umum PBB setelah sebelumnya empat kali gagal dalam dua minggu terakhir pada rapat Dewan Keamanan PBB.

Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, yang merupakan sekutu Israel pekan lalu memveto usulan resolusi DK PBB yang didukung oleh 12 anggota lainnya. Alasannya, resolusi tersebut tak memberikan hak Israel untuk membela diri.

Resolusi tersebut disetujui 120 suara, 45 suara memilih abstain dan 14 negara anggota lainnya menolak - termasuk di antaranya Israel dan Amerika Serikat.

Dalam resolusi tersebut, Majelis Umum PBB menuntut agar semua pihak dalam perang mematuhi hukum kemanusiaan serta prinsip hak asasi manusia internasional terutama perlindungan warga dan objek sipil.

Resolusi juga mendesak adanya perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan, orang-orang yang tidak mampu berperang serta mendesak pembukaan fasilitas dan akses bantuan di jalur Gaza.

Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Arrmanatha Nasir mengakui meskipun keputusan yang diambil dalam majelis umum PBB tidak bersifat mengikat, namun setidaknya ada keputusan bersifat politis atau keputusan diambil berdasarkan keterikatan moral.

“Sehingga 193 negara yang terdaftar di majelis umum PBB tidak punya kewajiban untuk menerapkan ketetapan itu, hanya moral saja,” kata dia dalam press briefing minggu lalu.

Israel menolak perintah gencatan senjata itu - menyebut resolusi PBB itu sebagai “penghinaan”.

Dalam pidatonya Sabtu malam, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa militernya mempersiapkan perang tahap dua yang “panjang dan sulit” untuk membasmi Hamas.

“Ini adalah tahap kedua dari perang ini, dengan tujuan yang jelas: untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas dan membawa semua tawanan pulang,” kata Ntenyahu seerti dikutip

Menurut laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), layanan telepon rumah, seluler dan internet terputus di seluruh Gaza pada Jumat lalu atau setelah Israel mengumumkan perluasan operasi militer itu. Menara telekomunikasi juga dilaporkan diserang.

Pakar Hubungan Internasional Timur Tengah dari Universitas Paramadina Reza Widyarsa mengatakan perang diperkirakan akan sulit dihentikan selama kepemimpinan Israel masih di tangan Netanyahu.

“Pada akhirnya itu kembali ke warga Israel sendiri, selama memilih Netanyahu akan sulit karena dia dikenal keras terhadap Palestina. Harus sama-sama memilih partai politik yang pro-perdamaian,” kata dia kepada BenarNews.