Jokowi: Perang Bisa Terjadi di Indo-Pasifik Jika Hukum Internasional Tidak Dihormati

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengingatkan perang seperti di Ukraina bisa terjadi di kawasan Indo-Pasifik jika hukum internasional tidak diindahkan dan multilateralisme ditinggalkan.

“Perang di Ukraina menciptakan tragedi kemanusiaan yang luar biasa dan berdampak terhadap ekonomi global,” kata Jokowi dalam pidatonya di hadapan anggota Kongres AS dalam rangkaian KTT Khusus AS-ASEAN di Washington DC, seperti dikutip di situs Sekretariat Kabinet.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengulangi pernyataan Jokowi di Kongres AS dalam pernyataan pers yang disiarkan di YouTube. 

“Presiden menekankan perang terjadi karena hukum internasional tidak dihormati secara konsisten, multilateralisme ditinggalkan dan aksi unilateralisme di kedepankan,” kata Retno di Washington DC.

“Presiden khawatir apa yang terjadi di Ukraina dapat terjadi di kawasan lain, termasuk Indo-Pasifik,” tambah Retno.

Jokowi berada di Washington dalam rangka pertemuan tingkat tinggi khusus ASEAN-AS yang berlangsung Kamis dan Jumat, serta pembicaraan dengan pemimpin bisnis untuk menarik mereka untuk berinvestasi di Indonesia.

Presiden Jokowi juga mengajak Amerika Serikat untuk menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama inklusif di Indo-Pasifik dalam acara jamuan santap siang pemimpin negara-negara ASEAN oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi di Washington DC, Kamis.

“Sejak 2019, ASEAN telah menyepakati ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, memastikan keberlangsungan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Saya mengajak AS untuk terus menjadi bagian dari jangkar perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan selama lebih dari lima dekade negara-negara ASEAN menikmati perdamaian dan stabilitas, serta bekerja keras membangun arsitektur kawasan yang mengedepankan kerja sama.

“Paradigma win-win diperjuangkan, budaya dialog diperkokoh, kerja sama inklusif di kedepankan, dan hukum internasional dan nilai-nilai multilateral menjadi panglima,” jelas Presiden.

Jokowi juga mengajak AS untuk terus menjadi mitra strategis ASEAN yang saling menguntungkan.

“Kita juga ingin Amerika menjadi mitra strategis ASEAN dalam kerja sama yang inklusif dan saling menguntungkan. Saya yakin kita bersama dapat menyaksikan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik,” ujarnya.

Hubungan AS-ASEAN telah ditingkatkan dalam bentuk kemitraan strategis sejak 2015 dalam pertemuan antara Presiden AS saat itu, Barrack Obama, dengan para pimpinan ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 21 November 2015.

Dalam pertemuan AS-ASEAN pada 26 Oktober 2021 yang dilakukan secara daring, Presiden Biden menyatakan telah menyediakan dana sekitar US$102 juta untuk inisiatif peningkatan kemitraan strategi AS-ASEAN dalam berbagai bidang termasuk penanggulangan global COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya, kerjasama terkait perubahan iklim, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi.

Pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan para pimpinan ASEAN diperkirakan akan membahas isu keamanan Indo-Pasifik, Myanmar, Ukraina, dan hubungan ekonomi.

Beberapa analis memperkirakan hasil pertemuan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang signifikan, selain dari pernyataan bersama yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap ekspansi Beijing di Laut China Selatan.

Dari 10 negara ASEAN, hanya delapan kepala negara atau kepala pemerintahan yang akan hadir. Pemimpin junta Myanmar tidak diundang, dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang akan mengakhiri masa jabatannya, memilih untuk tidak hadir.

Pertemuan ini adalah konferensi tingkat tinggi kedua yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat dan kali ini untuk memperingati 45 tahun hubungan AS-ASEAN.

Sementara itu, Jokowi mengajak pebisnis AS untuk berinvestasi di ASEAN dan khususnya Indonesia dalam pertemuan pemimpin bisnis ASEAN dan AS pada Kamis.

“PDB (produk domestik bruto) ASEAN kini telah mencapai 3,3 triliun dolar AS, namun ASEAN harus bekerja keras untuk lebih bisa menikmati rantai nilai global agar mampu menaiki tangga kemajuan,” tambahnya.

“Saya berharap para CEOs perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerja sama yang konkret di G20 dan kerja sama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia,” ujarnya.

Pada Jumat, Jokowi dan para pemimpin negara-negara ASEAN lainnya dijadwalkan akan bertemu dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris di Departemen Luar Negeri AS, dilanjutkan dengan KTT dengan Presiden AS Joe Biden.

Pemerintahan Biden berulang kali mengatakan bahwa Asia Tenggara adalah salah satu prioritas utama Washington, dan wilayah Asia Tenggara dianggap penting karena pengaruh Beijing yang sangat besar di sana. Sejak tahun lalu, sejumlah pejabat tinggi termasuk Wakil Presiden AS Kamala Harris, Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah mengunjungi Asia Tenggara.

Analis memperkirakan pertemuan akan menghasilkan pernyataan yang cukup keras terhadap klaim China di Laut China Selatan (LCS).

Anne Marie Murphy, profesor di Sekolah Diplomasi dan Hubungan Internasional Universitas Seton Hall, mencatat bahwa ASEAN telah menjadi lebih keras dalam hal kata-kata yang digunakan mengenai Laut China Selatan selama beberapa tahun terakhir.

“Jadi saya pikir akan terlihat pernyataan kuat dalam hal tidak mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, tetapi terhadap prinsip-prinsip yang mendasarinya,” kata Murphy.

Tetapi karena ketua ASEAN tahun ini Kamboja yang pro-China, maka pernyataan itu mungkin akan diperlunak, kata pakar lainnya.

“Mereka mungkin membuat pernyataan yang lebih kuat mengenai LCS, tetapi harus ada konsensus – Kamboja tidak akan mau ada pernyataan yang lebih kuat,” ujar Josh Kurlantzick , rekan senior untuk Asia Tenggara di Council on Foreign Relations, kepada BenarNews.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk perairan di dalam zona ekonomi eksklusif Taiwan dan negara-negara anggota ASEAN, yaitu Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Indonesia tidak menganggap pihaknya bersengketa di Laut China Selatan, namun Beijing mengklaim hak bersejarah atas bagian laut yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.