Jokowi tunjuk mantan relawan pendukung jadi pengganti Johnny Plate

Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Senin (17/7) melantik mantan relawan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan Johnny Gerard Plate yang ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi pembangunan infrastruktur komunikasi daerah terpencil di Indonesia yang dikelola kementerian tersebut.

Budi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disumpah dalam acara seremonial di Istana Negara Jakarta.

Pemilihan Budi yang merupakan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) — kelompok relawan yang mendukungnya dalam pemilihan presiden — otomatis menghapus satu jatah menteri milik Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Langkah itu dinilai pengamat sebagai peringatan keras Jokowi kepada partai tersebut usai perbedaan pandangan. Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kandidat presiden pada pemilihan umum 2024.

Nasdem kini hanya memiliki dua posisi menteri di kabinet Jokowi, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Mengenai alasan tak lagi menunjuk politikus Nasdem sebagai pengganti Johnny, Jokowi mengatakan, "Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat," ujarnya, merujuk proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G yang tersendat setelah Johnny terseret dugaan korupsi.

Saat ditanya apakah ia telah berkomunikasi dengan Nasdem terkait menteri baru, Jokowi lagi-lagi menjawab, "Agar ini (proyek) selesai dengan kecepatan... Penyelesaian BTS tetap harus berjalan karena menyangkut pelayanan daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal)."

Pada Senin, Jokowi juga melantik lima wakil menteri dalam waktu bersamaan.

Mereka adalah Paiman Raharjo yang mengisi jabatan yang ditinggalkan Budi, mantan wartawan Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Kominfo, Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Saiful Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Nasdem, Effendi Choirie, tak mempermasalahkan keputusan Jokowi yang tak lagi memilih kadernya sebagai menteri Kominfo.

"Terserah, itu hak prerogatif Jokowi. Kami juga tidak lagi berharap posisi itu," kata Effendi kepada BenarNews.

Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, dalam keterangan pers tak lama usai penetapan Johnny sebagai tersangka sempat menyinggung soal intervensi politik dalam kasus hukum yang menjerat kadernya, menyusul keputusan partai mencalonkan Anies.

Dalam pidato kepada kader dan simpatisan di Jakarta pada Minggu (16/7), Surya bahkan terang-terangan kembali menyerang pemerintah dengan menyebut slogan revolusi mental yang digaungkan Jokowi telah gagal sehingga beralih mengusung Anies.

Seiring beragam serangan kepada pemerintah tersebut, apakah Nasdem berencana menarik kedua kader tersisa dari pemerintahan? Effendi hanya mengatakan, "Kami tetap mendukung Jokowi hingga kepemimpinan berakhir pada 2024."

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Jokowi tidak mengganti Johnny dengan kader Nasdem karena dia telah melihat partai tersebut sebagai lawan politik yang bergabung dengan partai oposisi PKS dan Demokrat dan mengusung Anies “yang dianggap antitesa Jokowi."

"Jokowi ingin memberi peringatan keras dengan tak lagi memilih kader Nasdem. Bahwa ketika berbeda pandangan, harus menerima konsekuensi."

Perihal sikap Nasdem yang menyatakan tidak akan menarik dua kader tersisa dan menyatakan tetap mendukung Jokowi hingga 2024, ia pun menyebutnya sebagai manuver "dua kaki".

Semestinya, kata Ujang, Nasdem bersikap tegas apakah akan menjadi oposisi atau bagian dari pemerintahan.

Pengajar politik Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, menilai penunjukan Budi didasarkan pada kedekatan.

“Saya melihat Budi dipilih karena presiden sudah kenal secara personal. Soal apakah layak dan berkompeten, kita lihat nanti,” katanya kepada BenarNews.

Idil mengatakan keputusan Nasdem tak menarik dua kader tersisa sebagai upaya untuk menunjukkan kedewasaan politik kepada masyarakat bahwa partainya memiliki komitmen politik membangun bangsa meski berbeda pandangan dengan Jokowi.

"Tetap berada di kabinet akan memberi keuntungan. Mereka menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka berkomitmen menjaga pemerintahan," kata Idil.

Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi dan Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan, membiarkan Siti Nurbaya dan Syahrul Yasin Limpo dalam kabinet memang pilihan paling baik yang bisa dilakukan Nasdem saat ini, sebab menarik keduanya akan menimbulkan persepsi buruk bahwa Nasdem tak berkomitmen bekerja untuk masyarakat.

"Mendukung pemerintahan sekarang menjadi opsi rasional, menunjukkan bahwa Nasdem berkomitmen penuh hingga 2024," kata Wasisto kepada BenarNews.