Pengamat: Reshuffle Kabinet Jokowi, Strategi Jelang 2019

Diperbarui  Kamis, 18 Januari 2018, 07:00 WIB

Presiden Joko “Jokowi” Widodo, hari Rabu memilih politisi Partai Golkar dan purnawirawan TNI dalam reshuffle kabinetnya, yang dilihat oleh pengamat politik sebagai strategi Jokowi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Jokowi melantik Idrus Marham yang menjabat Sekretaris Jenderal Golkar sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018, menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang mundur karena mencalonkan diri sebagai kandidat Gubernur Jawa Timur.

"Ini reshuffle bersifat teknis, disamping memang kebutuhan. Namun pemilihan Idrus cukup mengejutkan karena jatah partai jatuh ke Golkar lagi, bukan ke PKB. Padahal di kalangan PKB dan NU untuk isu sosial juga banyak calonnya," ujar peneliti dari Center For Strategic and International Studies (CSIS), Tobias Basuki kepada BeritaBenar.

Idrus adalah orang kedua yang terpilih mewakili Golkar yang menjabat sebagai menteri dalam kabinet Jokowi, disamping Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang dilantik pada Juli 2016.

Dalam Pilpres 2014, Golkar mendukung kandidat presiden Prabowo Subianto yang kalah dari Jokowi. Namun pada 2016, partai yang menjadi alat politik Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto tersebut, beralih haluan mendukung koalisi partai pemerintah di bawah pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Golkar masih dianggap cukup penting," kata Tobias.

"Reshuffle kali ini memang momen bulan madu Jokowi dan Golkar. Ini sekaligus sebagai strategi Jokowi untuk meningkatkan bargaining position Golkar berhadapan dengan PDI Perjuangan," ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, kepada BeritaBenar.

Selain Partai NasDem dan Hanura, Golkar juga sudah menyatakan dukungan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019. Sementara, PDI-P hingga kini belum mengumumkan siapa yang bakal diusung dalam Pilpres tahun depan.

Hal senada disampaikan pengamat politik Burhanudin Muhtadi yang mengatakan kalau reshuffle ini merupakan kemenangan Golkar.

"Sejak Golkar masuk kabinet, stabilitas politik terbukti membaik dan terjaga," katanya saat dihubungi.

Usai pelantikan, Jokowi mengatakan pengalaman yang dimiliki Idrus cocok ditempatkan di Kementerian Sosial mengingat banyak program belum selesai.

"Urusan di Kementerian Sosial banyak sekali. Seperti sekarang PKH [Program Keluarga Harapan], sekarang meloncat dari 6 juta menjadi 10 juta. Ini pekerjaan besar sekali, ," ujar Jokowi.

Jokowi tetap mempertahankan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian walaupun yang bersangkutan terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pada Desember lalu menggantikan Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk eletronik.

Ia beralasan Airlangga boleh rangkap jabatan karena ia telah menjabat menteri sebelum jadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Pak Airlangga ini di dalam sudah menjadi menteri. Ini tinggal satu tahun saja. Kalau ditaruh orang baru, kalau tidak cepat menguasai bisa setahun [adaptasi menguasai]," kata Jokowi menjelaskan.

Pada awal pemerintahannya, Jokowi berkomitmen tak memperbolehkan rangkap jabatan dalam pemerintahan dan partai politik.

Menanggapi berbagai komentar pengamat, Airlangga hanya menjawab hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.

"Saya serahkan ke Bapak, saya ikut saja," ujarnya kepada wartawan.

Kepala Staf Presiden

Jokowi juga melantik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) menggantikan Teten Masduki.

Jokowi mengatakan Teten, mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) itu, akan mendapat tugas baru, tanpa merinci lebih lanjut tugas tersebut.

“Pak Teten sekarang ada di dekat saya setiap hari, di koordinator staf khusus. Setiap hari harus di dekat saya,” ungkap Presiden seperti dikutip di laman Sekretariat Kabinet.

Pada hari yang sama Presiden melantik Agum Gumelar menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, jabatan yang sebelumnya kosong pasca meninggalnya Hasyim Muzadi pada Maret 2017.

Presiden juga melantik Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) setelah KSAU sebelumnya, Hadi Tjahjanto, diangkat menjadi Panglima TNI.

Masuknya dua jenderal purnawirawan tersebut ditanggapi Tobias sebagai cara meredam lawan politik militer.

"Strateginya mencari yang sama-sama militer karena perlu orang yang punya ranah yang sama untuk menandingi," katanya.

Tobias meyakini Moeldoko akan turun tangan dalam pemenangan Jokowi dalam Pilpres nanti.

Khawatir

Namun, penempatan Moeldoko sebagai KSP dikhawatirkan kalangan aktivis.

"Kami mencemaskan agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, yang sebelumnya telah dirintis KSP. Di tangan Moeldoko, apakah pelanggaran HAM menjadi prioritas yang dianggap penting?" kata Hendardi, ketua lembaga advokasi HAM, Setara Institute.

Meskipun Moeldoko tidak terkait langsung dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, lanjutnya, latar belakangnya sebagai pimpinan TNI meragukan independensinya.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menyangsikan latar belakang militer sesuai dengan KSP yang menurutnya lebih menangani persoalan pembangunan sosial ekonomi.

"Kami prihatin penggantian ini memberikan sinyal keliru bahwa military person lebih capable dari civilian person. Kami sangat yakin kalaupun Teten harus diganti ada lebih dari cukup kandidat sipil yang mampu," ujar Leonard.

"Kami cukup khawatir background militer Pak Moeldoko umumnya lebih dekat dengan kalangan korporasi, sementara peran KSP sangat krusial untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat korban ke Presiden," tambahnya.