Kamboja Tunda Pertemuan ASEAN Pertama di Tengah Laporan Perpecahan Diantara Negara Anggota

Kamboja pada Rabu (12/1) menunda pertemuan ASEAN pertama di bawah kepemimpinannya, demikian kata seorang pejabat pemerintah, di tengah laporan adanya perbedaan pendapat anggota blok regional tersebut atas kunjungan Perdana Menteri Hun Sen ke Myanmar pekan lalu di mana ia tidak menemui para pemimpin demokrasi di negara itu.

Menteri Penerangan Kamboja Khieu Kanharith mengatakan retret para menteri luar negeri secara langsung di Siem Reap yang dijadwalkan pada 18-19 Januari ditunda karena beberapa diplomat tinggi Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara itu mengatakan mereka akan kesulitan untuk bepergian.

“Retret Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM Retreat) yang semula dijadwalkan pada 18-19 Januari 2022 di provinsi Siem Reap telah ditunda,” kata Khieu dalam sebuah pernyataan di Facebook, tanpa mengumumkan tanggal baru untuk pertemuan tersebut.

Alasan penundaan tersebut adalah karena “banyak perwakilan dari ASEAN yang mengalami kesulitan bepergian untuk menghadiri pertemuan tersebut,” tambah pernyataan itu.

Penundaan tersebut secara efektif menunda pengesahan resmi Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn sebagai Utusan Khusus ASEAN yang baru untuk Myanmar.

Radio Free Asia (RFA), yang berafiliasi dengan BenarNews, mencoba menghubungi juru bicara pemerintah Kamboja Phay Siphan, dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Koy Koung, tetapi tidak segera mendapat tanggapan.

Perpecahan di ASEAN terkait perjalanan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar dan potensi diundangnya menteri luar negeri junta untuk menghadiri retret diplomat ASEAN itu mungkin menjadi alasan ketidakhadiran sejumlah diplomat itu, kata para analis.

Sophal Ear, seorang pakar Kamboja, mengatakan kepada RFA, negara-negara anggota ASEAN yang menyebut alasan kesulitan perjalanan adalah cara sopan mereka untuk tidak mengatakan hal sebenarnya bahwa mereka tidak mau hadir.

“Ini bukan boikot resmi, tetapi [beberapa menteri luar negeri negara anggota] mengajukan beberapa alasan mengapa mereka tidak dapat bergabung dalam pertemuan tersebut. Ini adalah karna dari  ‘Diplomasi Koboi’ Kamboja,” Ear, seorang dekan dan profesor di Sekolah Manajemen Thunderbird Arizona State University di Phoenix, Amerika Serikat, mengatakan kepada RFA.

“Ketika Anda melakukan hal-hal yang diinginkan oleh orang lain, mereka tidak akan mau datang ke acara Anda dengan berbagai alasan… Bersiaplah dengan daftar panjang alasan mengapa mereka tidak bisa hadir,” tambahnya.

Analis masalah Asia Tenggara lainnya, Hunter Marston, mengatakan kepemimpinan Kamboja telah dimulai dengan "awal yang sulit".

“Tampaknya perpecahan internal atas undangan ketua (ASEAN) kepada Wunna Maung Lwin, Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk militer, telah menciptakan jalan buntu,” Marston, seorang mahasiswa doktoral di College of Asia and the Pacific di Australian National University, mencuit di Twitter.

'Perwakilan non-politik'

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang tahun ini mengambil alih kepemimpinan bergilir ASEAN, telah mengatakan sebelum perjalanannya pada 7-8 Januari bahwa ia ingin junta Burma diwakili dalam pertemuan blok tersebut.

Namun Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo dengan tegas mengatakan bahwa jika pemimpin kudeta Burma Min Aung Hlaing tidak menerapkan peta jalan lima poin yang disepakati sebelumnya menuju demokrasi, Myanmar seharusnya hanya diwakili oleh perwakilan non-politik di pertemuan ASEAN.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Malaysia, sementara itu, mengatakan kepada BenarNews pada hari Senin bahwa Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah akan menghadiri pertemuan Siem Reap hanya secara virtual.

Para kritikus mengatakan bahwa Kamboja telah merusak blok regional itu dengan bertemu dengan pemimpin junta Burma setelah dia tidak diundang dari KTT ASEAN karena mengingkari janjinya untuk menerapkan konsensus lima poin blok tersebut. Saat itu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura telah mendukung tidak diundangnya pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dalam pertemuan- pertemuan puncak puncak blok regional itu.

Dengan mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan Min Aung Hlaing, Hun Sen memberikan legitimasi kepada pemimpin junta Burma, kata aktivis pro-demokrasi di Myanmar.

Pemimpin yang menggulingkan pemerintah Burma terpilih Februari lalu, antara lain, berjanji untuk mengakhiri kekerasan dan memberikan akses kepada utusan khusus ASEAN ke semua pihak dalam krisis politik. Namun janji tersebut tidak ditepati Junta.

Min Aung Hlaing menolak untuk mengizinkan utusan khusus ASEAN bertemu para pemimpin demokrasi pada tahun lalu.

Lebih dari 1.400 warga Burma, sebagian besar adalah pengunjuk rasa pro-demokrasi telah dibunuh oleh pasukan keamanan di negara itu sejak kudeta 1 Februari 2021. Dan sehari setelah Hun Sen meninggalkan Myanmar, Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi dijatuhi lagi hukuman empat tahun penjara atas apa yang dikatakan banyak orang sebagai tuduhan yang sewenang-wenang.

Hun Sen telah memecah blok regional karena apa yang oleh beberapa orang digambarkan sebagai “diplomasi koboi” dengan Myanmar, yang mengakibatkan negara-negara anggota yang lebih otoriter berkonflik dengan negara-negara demokrasi liberal, kata para analis.

'China hargai kesiapan Myanmar'

Sementara itu, pemerintah Jepang pada hari Selasa “menyambut keterlibatan aktif Kamboja sebagai Ketua ASEAN terkait situasi di Myanmar, dan kedua menteri berbagi pandangan untuk berkoordinasi secara erat,” kata sebuah pernyataan dari kementerian luar negeri Jepang.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengatakan bahwa diplomat top Thailand, yang juga merupakan negara anggota ASEAN,  mengirim “pesan ucapan selamat” yang mengatakan “dia sangat mendukung hasil siaran pers bersama Kamboja-Myanmar,” lapor media lokal.

Sekutu dekat Myanmar, China, pada hari Senin berbicara mendukung Hun Sen dan Kamboja, serta Myanmar.

“China menghargai kesiapan Myanmar untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi utusan khusus ASEAN untuk memenuhi tugasnya, dan bekerja menuju penyelarasan yang efektif antara peta jalan lima poin Myanmar dan konsensus lima poin ASEAN,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin, kepada wartawan.

Kedua peta jalan tidak memiliki kesamaan.

“China akan sepenuhnya mendukung Kamboja, ketua bergilir ASEAN, dalam memainkan peran aktif dan memberikan kontribusi penting untuk mengelola perbedaan di antara pihak-pihak Myanmar dengan benar.”

Layanan Khmer Radio Free Asia yang terafliasi dengan BenarNews, ikut berkontribusi dalam laporan ini.