Polisi Gandeng Komnas HAM Ajak Pengikut MIT Menyerah
2016.08.10
Palu

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengajak sekitar 16 pengikut kelompok bersenjata Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang tersisa di Poso untuk menyerahkan diri.
Kepala Polda Sulteng, Brigjen. Pol. Rudy Sufahriadi mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Komisioner Komnas HAM terkait kerjasama tersebut.
"Saya sudah bicara dengan Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, melalui telepon. Mereka akan segera ke Palu untuk membicarakan soal teknisnya," terang Rudy di Palu, Selasa, 9 Agustus 2016.
Dari pembicaraan itu, tutur Rudy, Siane menjelaskan tentang Tim 13 yang dibentuk untuk mengajak belasan anak buah Santoso alias Abu Wardah menyerah. Santoso telah tewas dalam kontak senjata dengan TNI pada 18 Juli lalu.
Tim 13 bentukan Komnas HAM ini terdiri dari 13 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang memfokuskan pada penanganan kasus konflik di Poso.
"Mereka sudah membentuk Tim 13 dengan beberapa pihak. Ini akan bersinergi dengan kami di lapangan," imbuhnya.
Ke-16 pengikut MIT yang tersisa diyakini bersembunyi di hutan dan pegunungan Poso. Meski keberadaannya sudah terdeteksi, tapi menyulitkan ribuan personel TNI dan Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Operasi Tinombala 2016 untuk menangkap kelompok militan yang dilaporkan telah berbaiat kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) itu.
Polda Sulteng memastikan jika kekuatan MIT makin melemah paska-tewasnya Santoso.
"Sudah pasti melemah apalagi jumlah mereka semakin sedikit dan tidak dapat dukungan logistik lagi dari luar," ujar Kabid Humas Polda Sulteng, AKB Hari Suprapto.
Tim 13
Sesuai rencana, Tim 13 tersebut akan masuk ke Poso pekan depan.
"Semua masih dikoordinasikan. Saya masih di Jakarta untuk rakor soal pembentukan Tim 13 ke Poso," kata Ketua Komnas-HAM Sulteng, Dedi Askari, saat dihubungi BeritaBenar dari Palu, Rabu, 10 Agustus 2016.
Menurutnya, banyak hal yang dibicarakan dalam rakor, termasuk soal koodinasi lebih lanjut dengan Polri dan TNI yang masih melakukan operasi di Poso.
"Inti koordinasi bagaimana Polri dan TNI yang melakukan operasi bisa bersinergi dengan Tim 13 di lapangan agar seluruh harapan terwujud dengan baik," ujar Dedi.
Dia menyebutkan tidak ada persiapan khusus yang dibawa Tim 13 ke Poso. Pendekatan akan dilakukan dengan keluarga para DPO.
"Selama ini tim sudah jalan di Poso dan melakukan banyak pendekatan dengan keluarga para DPO. Makanya kami sangat optimistis cara ini akan berhasil mengajak sisa-sisa MIT itu turun gunung dan menyerahkan diri," terang Dedi seraya menambahkan anggota Tim 13 didukung semua pihak.
Hentikan operasi
Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Sulteng, Moh. Affandi, menyatakan pihaknya mendukung pendekatan secara persuasif yang dilakukan Komnas-HAM bersama sejumlah pihak yang terlibat dalam Tim 13. Untuk mempermudah kerja tim tersebut di Poso, LPS-HAM minta TNI dan Polri menghentikan operasi di Poso.
"Kalau dihentikan operasi, bisa leluasa Tim 13 bergerak di lapangan. Sekarang operasi masih berlangsung, secara otomatis Tim 13 akan kesulitan bergerak," katanya kepada BeritaBenar.
Meski operasi dihentikan, tambahnya, TNI dan Polri juga ikut bersama Tim 13 bergerak di lapangan. "Ikut dalam artian untuk memberikan keamanan. Dan jangan lagi pakai pola kejar lalu tembak jika menemukan para DPO tersebut," tegasnya.
Affandi berharap, langkah yang diambil Tim 13 bisa benar-benar berhasil sehingga tidak ada lagi gangguan keamanan di Sulteng, khususnya Poso dari kelompok sipil bersenjata.
Amnesti diperlukan
Seorang tokoh pemuda Poso, Rafiq, menyatakan pemerintah perlu memikirkan untuk memberikan amnesti kepada pengikut MIT apabila mereka bersedia turun gunung dan menyerah.
"Pakai langkah seperti di Aceh, itu saya pikir akan membuahkan hasil yang baik. Kenapa tidak dicoba untuk memberikan amnesti," katanya.
Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada kelompok bersenjata pimpinan Nurdin bin Ismail Amat alias Din Minimi di Aceh pada awal tahun ini setelah mereka turun gunung dan menyerahkan senjatanya.
Rafiq menyatakan meski amnesti belum dijanjikan pihaknya sangat setuju dengan Tim 13 yang mencoba melakukan pendekatan agar sisa-sisa anggota MIT menyerah.
"Kami sebagai warga Poso sangat berharap Tim 13 bisa bekerja dengan baik sehingga 16 DPO itu benar-benar menyerahkan diri," pungkasnya.