Loloskan Calon Bermasalah, Pansel KPK Disebut ‘Berjudi’

Para penggiat antikorupsi tak puas dengan kinerja panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menilai panitia seleksi "berjudi" karena masih meloloskan beberapa calon bermasalah.

"Ada yang rekam jejaknya di bidang antikorupsi tidak ada, kok, bisa sampai ke tahap saat ini? Itu bahaya," kata peneliti Indonesia Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar, di Sekretariat Indonesia Corruption Watch, Kamis, 27 Agustus 2015.

Erwin menolak memerinci nama-nama yang dinilainya tak punya rekam jejak bagus dalam pemberantasan korupsi itu dengan alasan menjaga ketenangan proses seleksi. 

Beberapa nama memang sudah ramai dibicarakan sejak awal proses seleksi karena memiliki rekening tak wajar dan rekam jejak buruk soal pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah bekas Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Yotje Mende. 

Yotje ramai diperbincangkan karena jumlah hartanya meningkat pesat dalam kurun dua tahun. Pada 2013, harta Yotje tercatat Rp 1,3 miliar. Dua tahun berselang, hartanya melonjak hingga Rp 6 miliar.

Menurut Koordinator Divisi Kampanye Publik ICW, Tama S. Langkun, panitia seleksi seharusnya bisa mengorek dalam-dalam muasal lonjakan harta tersebut pada saat wawancara. Namun, panitia seleksi tak melakukannya. 

"Mereka puas dengan jawaban Yotje," ujar Tama.

Panitia seleksi memang sempat bertanya perihal peningkatan harta Yotje pada Rabu lalu. Yotje beralasan, peningkatan harta itu karena keuntungan dua bisnisnya: pusat belanja dan penyewaan mobil, bersama saudaranya, di Gorontalo dan Sorong.

Calon lain yang juga mendapat pertanyaan terkait sumber kekayaan adalah mantan Asisten Pengamanan KASAD, Hendardji Soepandji. Ia ditanyakan terkait hartanya yang berjumlah Rp 32,2 miliar dan USD 406 ribu.

Dalam jawabannya kepada tim seleksi, Hendardji menyebut kekayaan tersebut dikumpulkannya bersama sang istri selama 32 menjadi pegawai negeri sipil.

Terus mengawal proses seleksi

Meski kecewa dengan beberapa nama hasil seleksi panitia, namun para penggiat antikorupsi menyatakan akan terus mengawal proses seleksi pimpinan KPK hingga akhir. Hal itu ditegaskan peneliti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Isnur, di Sekretariat ICW.

"Jika ternyata nanti yang terpilih tidak sesuai harapan, masyarakat antikorupsi akan mempertanyakannya," ujar Isnur.

Koreksi dan kritikan, kata Isnur, akan mudah dilakukan karena panitia seleksi sudah menetapkan kriteria calon pimpinan KPK. "Jadi, bisa tahu apa yang terjadi terhadap pansel," katanya.

"Apakah mereka diintervensi atau dalam tekanan?"

Isnur sendiri enggan menjawab ketika ditanya apakah panitia seleksi mendapat intervensi saat meloloskan 19 calon yang ada pada saat ini. Ia menyerahkan penilaiannya kepada publik.

Namun, Isnur tak memungkiri bahwa panitia seleksi belum bekerja maksimal. Salah satu buktinya terlihat saat wawancara terbuka, kemarin. Isnur mengaku kecewa karena panitia tak menanyakan soal laporan harta kekayaan kepada semua calon.

Tak hanya itu, ia juga menilai panitia tak berani mencecar para calon lebih detail soal harta kekayaan mereka. 

"Ada yang menjawab kasih modal ke anak, keponakan, atau saudara. Padahal di Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 itu juga dilarang," ujarnya lagi.

Panitia seleksi tepis mendapat intervensi

Menanggapi kecaman karena meloloskan beberapa nama bermasalah, panitia seleksi calon pimpinan KPK menyatakan sudah bekerja maksimal. Panitia pun menepis jika mereka disebut mendapat intervensi dan tekanan politik.

Mengenai calon yang disebut-sebut memiliki rekening dan transaksi mencurigakan, juru bicara Pansel KPK Betti Alisjahbana mengatakan dugaan itu masih ditelusuri pihak independen.

"Ada transaksi mencurigakan dalam jumlah besar, kan belum tentu terkait pidana," kata Betti saat dihubungi BeritaBenar.

Ketika ditanya mengapa Pansel KPK tidak mencecar semua calon soal laporan harta kekayaan, Betti mengatakan, "Laporan kekayaan (hanya) wajib untuk penyelenggara negara."

Seleksi calon pimpinan KPK kini sudah memasuki tahapan akhir dan menyisakan 19 orang. Pada 24-16 Agustus lalu, ke-19 nama tersebut sudah menjalani tes wawancara terbuka di kantor Sekretariat Negara. 

Kini, kata Betti Alisjahbana, panitia seleksi menunggu hasil tes kesehatan para calon dari RS Angkatan Darat Gatot Subroto. Hasil tes kesehatan diumumkan Jumat, 28 Agustus.

Nama delapan orang terpilih nantinya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Agustus untuk selanjutnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rayat.