Ketua ASEAN Indonesia akui konsensus perdamaian untuk tangani krisis Myanmar belum efektif

Ketua ASEAN Indonesia memperingatkan militer Myanmar pada Kamis bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat ditoleransi, meskipun juga mengakui bahwa blok tersebut belum membuat kemajuan dalam mengimplementasikan rencana perdamaian di negara yang dilanda krisis pasca kudeta dua tahun lalu itu.

Pada akhir KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, para pemimpin Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya kekerasan di negara anggota Myanmar, namun tetap berpegang pada rencana perdamaian yang menurut para kritikus tidak efektif.

“Pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat ditolerir,” kata Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo dalam konferensi pers pada akhir KTT di Labuan Bajo, sebuah kota tepi laut di Pulau Flores.

Jokowi menekankan perlunya melibatkan semua pihak di Myanmar, menambahkan bahwa “kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan.”

Myanmar, yang tidak terwakili di KTT ASEAN ke-42 itu setelah junta dilarang mengirim perwakilan politik, telah berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih dalam pemilu pada Februari 2021.

Militer Burma telah mengabaikan rencana perdamaian atau Konsensus Lima Poin yang disepakati anggota ASEAN, termasuk Myanmar, pada April 2021. Salah satu poin utamanya adalah diakhirinya kekerasan.

Junta dilaporkan telah membunuh lebih dari 3.400 orang sejak kudeta dan PBB mengatakan lebih dari 1,8 juta orang di Myanmar terpaksa mengungsi untuk menghindari konflik.

Selain seruan untuk penghentian kekerasan, Konsensus Lima Poin itu mencakup diadakannya dialog konstruktif di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus ASEAN, penyediaan bantuan kemanusiaan, dan kunjungan delegasi ASEAN.

“Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi Five Point Consensus (Konsensus Lima Poin ) belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan," ungkap Jokowi.

Para pemimpin ASEAN, kendati demikian, menegaskan kembali dukungan mereka untuk melanjutkan konsensus tersebut, kata pernyataan ketua ASEAN pada akhir KTT.

“Kami membahas perkembangan di Myanmar dan menegaskan kembali posisi kami yang bersatu bahwa Konsensus Lima Poin tetap menjadi acuan utama kami,” kata pernyataan itu.

“Kami mendukung keterlibatan ketua (Indonesia) yang berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk menemukan solusi damai dan berkesinambungan bagi dan oleh Myanmar sendiri, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memfasilitasi dialog nasional yang inklusif.”

Jokowi serukan persatuan ASEAN

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sebagai ketua ASEAN siap mengadakan pembicaraan dengan semua pihak di Myanmar untuk alasan kemanusiaan.

“Keterlibatan bukan berarti pengakuan,” kata Jokowi.

Presiden memperingatkan atas campur tangan eksternal atau upaya mengeksploitasi konflik internal di Myanmar.

“Tanpa persatuan, akan mudah bagi pihak lain untuk menghancurkan ASEAN. Seharusnya tidak ada pihak di dalam maupun di luar ASEAN yang diuntungkan dari konflik di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan warga harus dilindungi,” kata Presiden.

Krisis di Myanmar telah merusak persatuan dan kredibilitas ASEAN. Kelompok negara-negara Asia Tenggara ini telah berjuang untuk menemukan sikap bersama dan memberikan pengaruh atas junta.

Banyak pengamat dan analis regional, serta mantan menteri luar negeri Malaysia, mengatakan sudah waktunya untuk meninggalkan Konsensus Lima Poin dan menyusun rencana baru dalam koridor yang mencakup mekanisme penegakan hukum.

Beberapa ahli mengatakan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar mencerminkan keterbatasannya sebagai organisasi berbasis konsensus yang mengutamakan stabilitas dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya.

Sementara pengamat lainnya berpendapat bahwa ASEAN masih memiliki peran, tetapi perlu lebih tegas dan kreatif dalam berurusan dengan junta.

“Tetap relevan untuk menyatukan ASEAN dan mencegah negara-negara ASEAN bergerak sendiri, tidak mengambil tindakan yang merusak upaya kolektif,” kata Muhammad Waffaa Kharisma, seorang peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.

“Tapi memang perlu dievaluasi efektivitasnya. Ini memberikan terlalu banyak kekuasaan pengambilan keputusan kepada junta militer, dengan tuntutan akses,” katanya kepada BenaerNews. “Jika junta militer tidak mengubah perilakunya, tidak ada mekanisme yang bisa dilakukan untuk mengubahnya.”

Namun demikian, pernyataan Jokowi menghasilkan beberapa kemajuan di bidang kemanusiaan, dengan dihasilkannya kebutuhan bersama (joint needs assessment) oleh ASEAN dan pengiriman sebagian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar minggu lalu.

Namun, para pemimpin mengutuk keras serangan oleh orang-orang bersenjata tak dikenal terhadap konvoi bantuan yang dipimpin ASEAN pada Minggu di negara bagian Shan. Anggota konvei yang di dalamnya termasuk diplomat Indonesia dan Singapura selamat dan tidak ada yang terluka.

Laut China Selatan

Dalam pernyataan tertulisnya, Jokowi mengatakan beberapa negara anggota ASEAN menyampaikan keprihatinan tentang reklamasi lahan, insiden serius dan kerusakan lingkungan laut yang disebabkan oleh aktivitas tertentu di Laut China Selatan yang disengketakan.

Laut Cina Selatan merupakan salah satu jalur perairan tersibuk di dunia dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Area ini sangat rentan sengketa maritim terkait proyek eksplorasi minyak dan gas serta hak penangkapan ikan.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk perairan dalam zona ekonomi eksklusif Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan adalah wilayahnya.

Para pemimpin ASEAN menegaskan kembali “kebutuhan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan percaya diri, menahan diri dalam melakukan kegiatan yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan dan memengaruhi perdamaian dan stabilitas, serta menghindari tindakan yang dapat semakin memperumit situasi,” kata pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut menyambut baik kemajuan dalam negosiasi kode perilaku, yang bertujuan untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

China dan ASEAN menandatangani deklarasi yang tidak mengikat tentang aturan perilaku para pihak di Laut China Selatan pada tahun 2002, tetapi negosiasi terkait kode perilaku berjalan lambat dan kontroversial.

Kedua belah pihak menyepakati satu draf teks pada tahun 2018, dengan putaran negosiasi terakhir berlangsung pada bulan Maret di Jakarta.

Kesepakatan lain

Jokowi mengatakan ASEAN sepakat untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dan menjadi bagian dari rantai pasokan global. Dia juga mengatakan bahwa organisasi tersebut akan memperkuat transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital di antara negara-negara anggota.

Inisiatif lain yang disepakati dalam KTT tersebut mencakup perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia serta peta jalan menuju keanggotaan penuh ASEAN untuk Timor Leste, negara kecil yang pernah menjadi  bagian dari Indonesia dan melepaskan diri pada 1999.  Tahun lalu ASEAN menyepakati prinsip untuk mengakui Timor-Leste sebagai anggota ke-11 kelompok itu.

Di sela-sela KTT, Jokowi mengajak para pemimpin lainnya untuk berlayar bersama menggunakan perahu kayu tradisional phinisi.

“ASEAN adalah satu keluarga. Ikatannya sangat kuat dan persatuan sangat penting untuk berlayar menuju tujuan yang sama,”kata Jokowi.

Tria Dianti di Jakarta berkontribusi pada laporan ini.