Hanya 3 Negara ASEAN di KTT Demokrasi AS? Cukup Bagus, Kata Analis

Bahkan ketika Amerika Serikat menjadikan Asia Tenggara sebagai prioritas diplomatik, AS hanya mengundang tiga anggota ASEAN ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Demokrasi minggu ini, demikian para analis di kawasan yang melihat bahwa strategi Washington dalam melakukan hal tersebut cukup masuk akal.

Indonesia, Malaysia, dan Filipina adalah tiga negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang diundang.

Dengan memasukkan Filipina, terlepas dari ribuan pembunuhan di luar proses hukum sejak tahun 2016, tidaklah membingungkan seperti apa yang terlihat, kata seorang analis. Yang lainnya mencatat bahwa dengan mengundang Manila, AS memprioritaskan tujuan keamanan strategisnya.

KTT Demokrasi, yang akan diadakan pada tanggal 9-10 Desember, merupakan bagian dari strategi Presiden AS Joe Biden untuk melawan pengaruh negara-negara otokratis seperti Rusia dan China, kata Gilang Kembara, peneliti hubungan internasional di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Indonesia.

Dan “melalui forum demokrasi, AS berusaha membawa ideologi yang lebih berbobot,” kata Gilang kepada BenarNews.

“Sementara AS mengejar kepentingan keamanan dan ekonominya, AS juga akan terus mempromosikan nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan gender, peluang bagi perempuan di berbagai bidang, dan lain-lain.”

Mengenai daftar undangan, Etta Rosales, mantan ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Filipina, mencatat, “sebagian besar negara Asia Tenggara dikendalikan oleh pemerintah yang otoriter.”

Dia mengacu pada negara-negara anggota ASEAN, seperti Brunei, sebuah monarki absolut; Laos dan Vietnam yang dikuasai komunis; Kamboja, yang secara nominal merupakan negara demokrasi tetapi partai yang berkuasa memegang semua kursi parlemen; Myanmar, di mana militer pada bulan Februari menggulingkan pemerintah terpilih; Thailand, di mana pemerintah bermula dari kudeta militer; dan Singapura, yang didominasi oleh satu partai sejak kemerdekaannya.

Oleh karena itu, dia mengatakan kepada BenarNews, “tujuan konferensi adalah untuk mengkonsolidasikan negara-negara demokrasi di wilayah dan sub-wilayah tertentu, alih-alih menggunakan kebijakan pintu terbuka dan persuasif ke negara-negara yang telah lama tenggelam dalam tradisi otoriter.

“Filipina, di sisi lain, memiliki tradisi panjang pemerintahan demokratis yang didasarkan pada pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Ini yang mendasari kenapa negara ini diundang.”

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada BenarNews bahwa tujuan dari daftar undangan itu “adalah untuk memastikan KTT mencerminkan demokrasi yang beragam.”

“Amerika Serikat merangkul berbagai negara demokrasi regional yang kemajuan dan komitmennya akan memajukan dunia yang lebih adil dan damai. Tujuan kami adalah menjadi seinklusif mungkin, dalam batasan logistik,” kata juru bicara yang menolak disebutkan namanya itu.

“Filipina adalah penyangga utama AS”

Presiden terpilih Biden pada bulan Desember lalu di tahun pertamanya menjabat sebagai presiden mengumumkan bahwa ia akan mengadakan “KTT Demokrasi”

Setahun kemudian, KTT Demokrasi yang diselenggarakan Biden itu diadakan pada 9-10 Desember, meskipun secara virtual, dikarenakan pandemi COVID-19. Sekitar 100 negara telah diundang untuk berpartisipasi.

Tiga tema utama, seperti yang diumumkan oleh Gedung Putih, adalah: melawan otoritarianisme, menangani dan memerangi korupsi, dan memperjuangkan penghormatan terhadap HAM.

Gilang dari CSIS Indonesia mencatat, bahwa Washington masih mempertahankan hubungan dengan pemerintah yang tidak demokratis seperti yang ada saat ini di Filipina, Thailand dan Vietnam, yang tidak terlalu memprioritaskan HAM, praktik demokrasi maupun pemerintahan yang bersih.

Dalam kasus Filipina, yang memiliki klaim yang tumpang tindih dengan klaim Beijing di Laut China yang disengketakan, kepentingan keamanan AS tidak diragukan lagi dalam memainkan perannya, kata Naing Lin, dosen ilmu politik di Universitas Chiang Mai Thailand.

“Dari segi strategi, tidak bisa dipungkiri bahwa Filipina merupakan penyangga utama bagi AS untuk mengimbangi kekuatan melawan China, khususnya di Laut China Selatan,” kata Naing kepada BenarNews.

Washington dan negara-negara demokrasi maritim lainnya seperti Inggris dan Australia mengatakan mereka berusaha untuk mempertahankan wilayah Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas dalam menghadapi meningkatnya agresi dan ekspansionisme China di wilayah tersebut.

Tetapi “demi tata krama yang lebih baik, [AS] seharusnya tidak mengundang Filipina. Dari segi administrasi negara, Filipina bahkan cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran HAM dibandingkan Thailand,” kata Naing.

Naing mengacu pada ribuan pembunuhan di luar proses hukum dalam perang melawan narkoba yang dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte, ratusan pengunjuk rasa pro-demokrasi yang ditahan sejak Juli 2020 di Thailand, serta puluhan yang didakwa melanggar undang-undang pencemaran nama baik kerajaan.

'Tiga dari sepuluh tidaklah buruk'

Washington, di bawah pemerintahan Biden, telah meningkatkan keterlibatannya dengan Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri Antony Blinken dijadwalkan untuk melakukan tur Asia Tenggara pertamanya sebagai diplomat top negara itu minggu depan, di tengah meningkatnya ketegangan dengan China.

Wakil Presiden Kamala Harris dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga telah mengunjungi wilayah tersebut, seperti halnya dua pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, yang terbaru adalah Asisten Menteri Luar Negeri Daniel Kritenbrink.

Sebagian besar negara di Asia Tenggara sekarang berada di bawah pengaruh kekuatan ekonomi Beijing, dengan China sebagai investor atau mitra dagang utama. Namun, Washington selektif dalam menjadi tuan rumah KTT ini, kata Rosales, mantan ketua Komisi HAM Filipina.

“Di bawah Administrasi Joe Biden, terdapat kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam membuat daftar negara yang diundang ke pertemuan puncak demokrasi,” katanya.

Mohd. Azizuddin Mohd. Sani, seorang profesor di Universitas Utara Malaysia (UUM), mengatakan Malaysia layak diundang.

“Meskipun kami masih membutuhkan reformasi kelembagaan di Malaysia, tidak ada keraguan bahwa Malaysia adalah negara demokrasi,” kata Azizuddin kepada BenarNews.

Malaysia telah diperintah oleh dua pemerintah yang tidak dipilih berturut-turut sejak Februari 2020, ketika pemerintah sebelumnya jatuh di tengah pertikaian. Keduanya menindak kebebasan berbicara, dan mencoba memanipulasi institusi demokrasi untuk kepentingan mereka, kata para kritikus.

Analis Malaysia lainnya, Azmi Hasan, mengatakan bahwa meskipun Asia Tenggara terwakili tipis di KTT demokrasi, ASEAN masih merupakan blok regional yang penting bagi Washington.

“Tiga dari sepuluh tidak buruk dibandingkan dengan apa yang dilakukan AS dengan mengundang Taiwan tetapi mengabaikan China. Tujuannya bukan karena demokrasi, tapi geopolitik,” kata Hasan, pakar hubungan internasional dan mantan profesor di Universiti Teknologi Malaysia, kepada BenarNews

Namun demikian, diundangnya Taiwan membuat China geram, karena Beijing menganggap Taiwan bagian dari Republik Rakyat China itu sendiri.

Azizuddin dan Naing dari Universitas Chiang Mai Thailand sama-sama percaya bahwa Washington tidak akan rugi dalam keputusannya untuk tidak mengundang sebagian besar anggota ASEAN dalam KTT demokrasi ini.

Bagi Azizudin, “ini hanya sebuah KTT.”

“Tidak mengundang yang lain tidak berarti AS mengasingkan negara-negara Asia Tenggara.”

Dan Naing berkata: “Itu bisa berarti AS secara tidak langsung telah menekan negara-negara yang demokrasinya cacat.”

Kunnawut Boonreak di Bangkok, Ahmad Syamsudin di Jakarta, Nisha David di Kuala Lumpur dan Camille Elemia di Manila turut berkontribusi dalam laporan ini.