PM Australia kunjungi Indonesia di tengah desakan atasi pengaruh China

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese akan melawat ke Jakarta akhir pekan ini di saat pemerintah baru di Canberra berusaha menggalang dukungan dari negara sahabat di kawasan untuk menghalau pengaruh China di Indo-Pasifik.

Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto mengatakan Jakarta menjadi tujuan kunjungan bilateral pertama Albanese, yang baru dilantik pada 31 Mei lalu, menunjukkan bahwa dia melihat Indonesia sebagai negara yang penting.

“Hal ini menunjukkan arti penting dari Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia, yang dibentuk sejak 2018,” kata Santo kepada BenarNews, Jumat (3/6).

Santo mengatakan kedua negara saat ini lebih fokus pada kerja sama ekonomi namun pakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris dan AS yang dikenal sebagai AUKUS juga akan dibahas selama kunjungan Albanese.

Tahun lalu, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat membentuk kerja sama pertahanan trilateral yang disebut AUKUS, yang memungkinkan Canberra memperoleh armada kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat dengan kemampuan jelajah bawah laut tanpa batas dan sulit terdeteksi.

Indonesia dalam beberapa kesempatan menyatakan kekhawatiran langkah Australia itu bisa memicu persaingan senjata di kawasan.

Dalam pertemuan pekan lalu dengan para pemimpin AS, Jepang dan India - negara yang tergabung dalam kelompok yang disebut Quad, Albanese membahas bagaimana keempat negara dapat terlibat lebih banyak di Indo-Pasifik dan “mendorong nilai-nilai bersama mereka di kawasan itu pada saat China jelas berusaha untuk menanamkan lebih banyak pengaruh”.

“Prioritas pemerintah Australia yang baru selaras dengan agenda Quad – bertindak melawan perubahan iklim, dan membangun kawasan Indo-Pasifik yang lebih kuat dan tangguh, melalui keamanan ekonomi yang lebih baik, keamanan siber yang lebih baik, keamanan energi yang lebih baik, serta keamanan lingkungan dan kesehatan yang lebih baik,” kata Albanese seperti dikutip di The Guardian.

“Kami akan berdiri teguh pada nilai-nilai dan keyakinan kami, pada apa yang kami tahu akan meningkatkan kemakmuran dan stabilitas kawasan kami dan apa yang menjadi kepentingan semua orang yang menganggap Indo-Pasifik sebagai rumah mereka

Albanese akan bertolak dari Canberra pada Minggu menuju Jakarta, mengikuti tradisi beberapa pemimpin Australia terdahulu yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan pertama setelah menjabat.

“Selama kunjungan, saya berharap kita dapat membangun hubungan lebih jauh, termasuk untuk merevitalisasi kerja sama perdagangan, mempromosikan isu perubahan iklim, infrastruktur, dan energi,” kata Albanese dalam keterangan tertulis pemerintah Australia, Jumat.

Albanese bersama Menteri Luar Negeri Penny Wong, Menteri Perdagangan Don Farrell, Menteri Perindustrian Ed Husic, dan Senator Luke Gosling OAM, akan menghadiri pertemuan tahunan pemimpin negara dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Jakarta, tulis pernyataan itu.

Dalam pertemuan mereka, Albanese dan Jokowi akan membahas perdagangan dan investasi bilateral, kerja sama di bidang iklim dan energi, serta kepentingan regional dan global.

“Kami bermitra erat dalam isu-isu perdagangan, pembangunan, pendidikan, dan keamanan regional,” kata Albanese, yang berencana kembali ke Australia pada 7 Juni.

Australia mengatakan Albanese ingin membicarakan kemajuan dari perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) dan rencana Canberra untuk memberikan bantuan senilai AU$200 juta (Rp2 triliun) untuk menanggulangi perubahan iklim dan membangun infrastruktur.

IA-CEPA, yang mulai berlaku bulan Juli 2020, memungkinkan sebagian besar ekspor barang Australia ke Indonesia masuk bebas bea.

Selain itu, Indonesia akan mengeluarkan izin impor secara otomatis untuk produk-produk utama Australia seperti sapi hidup, daging sapi dan hasil pertanian.

Albanese juga dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi untuk membahas komitmen negaranya terhadap Asia Tenggara dan sentralitas organisasi negara-negara di blok itu.

Kekhawatiran senjata nuklir dalam AUKUS

Pakar Politik Internasional di Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dewi Fortuna Anwar mengatakan keputusan Australia memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjunginya merupakan tanda bahwa Jakarta merupakan mitra paling strategis bagi kepentingan politik luar negeri Australia.

“Jadi (kunjungan ini) ada simbolis ada substantif juga di situ,” kata Dewi.

Dalam konteks AUKUS, perhatian Indonesia bukan pada aliansinya tetapi pada kekhawatiran atas sistem pertahanan nuklirnya, kata Dewi.

Menurut Dewi, jika Australia, yang bukan negara nuklir, memiliki kapal selam tenaga nuklir akan menciptakan ancaman bagi negara-negara kawasan dan bisa mendorong negara-negara lain juga mengembangkan sistem persenjataan yang sama.

“Kalau kita lihat pemerintahan Scott Morrison dulu melakukan safari politik ke Indonesia menjelaskan AUKUS ini kan. Saya kira hal yang sama akan dilakukan juga oleh pemerintahan yang baru ini. Bagi Indonesia yang lebih kepada akuisisi nuklirnya,” kata Dewi.

Kedua, tambah Dewi, kekhawatiran pada isu AUKUS ini soal penggunaan nuklir yang bukan untuk tujuan damai di mana kalau itu terjadi dapat memicu konflik di kawasan.

Senada dengan Dewi, Ahli Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga menyampaikan Indonesia bisa mendesak Australia untuk melakukan evaluasi dalam berbagai isu kebijakan luar negeri, termasuk AUKUS.

“Diharapkan PM (Australia) menjelaskan bagaimana AUKUS tidak perlu menjadi kekhawatiran bagi Indonesia dan kawasan,” kata Hikmahanto kepada BenarNews.

Dia melihat kebijakan luar negeri Australia sangat terkait dengan kebijakan Partai Buruh yang lebih mengedepankan negara itu sebagai bagian dari Asia ketimbang Eropa.

“Ini bagus bagi Indonesia tentunya seperti pada masa PM Keating,” kata Hikmahanto, merujuk pada Paul John Keating mantan perdana menteri Australia ke-24 dari Partai Buruh yang menjabat pada 1991 - 1996.