Lebih dari 500 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh

Tiga perahu membawa total lebih dari 500 pengungsi Rohingya pada Minggu (19/11) mendarat di berbagai perairan Aceh setelah terkatung berminggu-minggu di lautan, demikian keterangan UNHCR dan polisi, setelah pada minggu lalu ratusan warga Rohingya lainnya tiba di provinsi itu dalam dua gelombang.

Juru bicara UNHCR Indonesia Mitra Salima Suryono mengatakan dari jumlah itu, sebanyak 249 Rohingya mendarat di Kabupaten Bireuen, 241 di Kabupaten Pidie, dan 35 di Kabupaten Aceh Timur, dengan jumlah akumulasi kedatangan pengungsi Rohingya dalam satu pekan terakhir menjadi 866 orang.

“Kurang lebih jumlahnya hampir 900 orang,” ujar Mitra kepada BenarNews.

Humas Polres Bireuen Ipda Marzuki mengatakan sebanyak 249 Rohingya yang tiba pada hari ini adalah mereka yang sempat ditolak oleh warga untuk mendarat pada Kamis (16/11).

“Mereka yang mendarat hari ini adalah yang sebelumnya ditolak mendarat di Kecamatan Jangka, Bireuen kemarin,” ujar Marzuki kepada BenarNew, menambahkan akibat penolakan warga, para pengungsi Rohingya tersebut sempat kembali lagi ke laut setelah dibekali makanan oleh warga Aceh.

Perahu tersebut kemudian berlayar kembali dan berusaha berlabuh di Lhokseumawe di Aceh utara, namun mendapat perlawanan serupa dari warga lokal, kata Salman Alfarisi, juru bicara polisi setempat.

Marzuki mengatakan bahwa mereka mendarat di perairan Kecamatan Ganda Pura pada dini hari dan langsung masuk ke wilayah warga.

“Sekarang pengungsi sudah dibawa dengan mobil bak terbuka ke balai nelayan dusun,” jelas Marzuki,

Menurut keterangan polisi, alasan penolakan warga adalah karena warga Rohingya dinilai sering berbuat cabul, onar, keluyuran, jorok, dan sering kabur setelah diselamatkan.

UNHCR sebelumnya mengapresiasi sikap masyarakat Aceh yang menerima dua gelombang pengungsi Rohingya pada 14 dan 15 November di Pidie dengan total 341 orang.

BenarNews telah menghubungi salah satu pengungsi yang mendarat di Pidie pada Rabu lalu, namun tidak merespons.

Pada Minggu (19/11) dini hari, kapal berpenumpang 241 pengungsi Rohingya mendarat di Desa Kulee, Kecamatan Batee, Pidie. Kapal itu masuki perairan Pidie menjelang pagi.

”Para pengungsi kini beristirahat sementara di balai desa,” kata Ikhsan, Camat Batee, lansir Kompas.

Menurut dia, pihak kecamatan mulai kesulitan menangani pengungsi yang jumlahnya banyak itu. Warga telah membantu makanan seadanya. Tim medis juga memeriksa kesehatan pengungsi.

Namun, ia berharap pemerintah segera menyiapkan lokasi baru bagi para pengungsi tersebut.

“Nelayan tak pernah tolak pengungsi Rohingya”

Wakil Sekretaris Jenderal Panglima Laot Miftachuddin Cut Adek menegaskan para nelayan tidak pernah menolak kehadiran para Rohingya dan senantiasa menerima pengungsi yang terkatung-katung dengan tangan terbuka.

“Kami menerima mereka atas dasar kemanusiaan,” jelas Miftachuddin kepada BenarNews.

Sebaliknya, Miftachuddin menuding bahwa yang menolak para pengungsi mendarat adalah pemerintah pusat.

“Kalau mau menolak, tolak lah di perbatasan. Jangan pas sampai bibir pantai, lalu pengungsi ditolak. Kasihan mereka sudah terkatung-katung di laut, pas sampai bibir pantai, tapi ditolak,” ujarnya kepada BenarNews.

Menurut Miftachuddin, kondisi para pengungsi yang mendarat di Bireuen terlihat lemas dan sakit.

“Mereka tampak mengalami malnutrisi karena kekurangan bekal selama di perjalanan,” ujar Miftachuddin,  “kadang nelayan yang menemukan mereka di tengah laut, memberikan makanan sebagai bekal di lautan.”

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk mengizinkan para pengungsi turun, menyediakan bantuan kemanusiaan, keselamatan dan tempat berlindung.

“Mereka adalah saudara kita sesama manusia,” ucap Usman dalam keterangannya kepada BenarNews.

Usman mengatakan respons kalangan tertentu yang menolak ratusan pengungsi Rohingya dan meminta pengembalian mereka ke negara asal adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, karena di negara asalnya, Myanmar, Muslim Rohingya yang merupakan etnis minoritas itu dipersekusi.

"Itu mencerminkan kemunduran besar keadaban Indonesia. Padahal masyarakat sebelumnya menunjukkan kemurahan hati dan rasa perikemanusiaan kepada pengungsi Rohingya," ucap Usman.

Pada 2017 sekitar satu juta warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ketika junta militer untuk kesekian kalinya melakukan kekerasan terhadap warga di negara bagian Rakheen tersebut.

Banyak dari mereka ditampung di kamp pengungsi Cox’s Bazar di Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar.

Kehidupan di penampungan kumuh itu tidak lebih baik, menyebabkan warga Rohingya yang disebut sebagai salah satu etnis paling teraniaya di dunia mengambil tantangan menggunakan jalan laut untuk pergi ke negara lain dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Menurut analis, Indonesia menjadi tempat transit mereka, sedangkan tujuan akhirnya adalah negara lain seperti Malaysia.

“Indonesia wajib menolong mereka. Kebijakan pengembalian mereka ke negara asal jelas melanggar non-refoulement principle, sendi dasar kehidupan bangsa-bangsa beradab,” ucap Usman.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh Azharul Husna mengatakan absennya pemerintah pusat dalam hal penanganan pengungsi Rohingya di Aceh amat disayangkan mengingat bulan Oktober lalu terpilih dengan suara terbanyak sebagai Dewan Ham PBB.

“Walau hari ini mereka diterima, cuma ada potensi dari Forkopimda (Forum koordinasi pimpinan daerah) akan mengusir dan memutuskan tidak menerima. Kami sedang berdebar-debar juga,” ujar Husna kepada BenarNews.

Menurut analis, Indonesia menjadi tempat transit mereka, sedangkan tujuan akhirnya adalah negara lain seperti Malaysia.

Sejak satu dekade lebih, Aceh telah menerima dan membantu para pengungsi Rohingya yang masuk ke perairannya.

Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa penyelundup dan penjahat pelaku perdagangan manusia telah memanfaatkan kebaikan rakyat Aceh bdengan mengambil keuntungan finansial dari para pengungsi. Tiga nelayan Indonesia pada pertengahan Juni 2021 dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena terbukti menyelundupkan puluhan warga Rohingya ke Aceh.