Menlu Thailand bertemu Aung San Suu Kyi yang sedang dalam tahanan

Menteri luar negeri Thailand pada Rabu mengungkapkan pertemuannya secara diam-diam dengan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan mengklaim bahwa tahanan politik pemerintah junta tersebut mendukung pembicaraan untuk mengakhiri kekerasan pasca-kudeta di negaranya.

Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai merupakan pejabat tinggi pemerintah asing pertama yang bertemu dengan pemimpin sipil Burma tersebut sejak Suu Kyi dijebloskan ke penjara setelah pemerintahannya yang menang dalam pemilu digulingkan oleh militer pada Februari 2021.

Sebelumnya, Suu Kyi menolak gagasan pembicaraan antara pemerintah dan anggota perlawanan bersenjata selama kunjungan pejabat junta ke Penjara Naypyidaw pada Mei dan Juni, menurut Radio Free Asia (RFA), sebuah layanan berita yang berafiliasi dengan BenarNews.

Don, yang berada di Jakarta untuk pertemuan ASEAN, memberi pengarahan kepada rekan-rekannya di negara-negara Asia Tenggara tentang interaksi tersebut, yang disetujui oleh junta Myanmar dan Aung San Suu Kyi, kata Kementerian Luar Negeri Thailand.

"Setidaknya dia dalam keadaan sehat dan itu saja, karena kebanyakan orang mengkhawatirkannya," kata Don kepada wartawan setelah berbicara dengan mitra-mitranya di ASEAN.

Pertemuan tersebut merupakan pendekatan dari teman-teman Myanmar, yang ingin melihat penyelesaian damai," kata Don, menambahkan bahwa dirinya mendorong terjadinya dialog.

Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Don berbicara dengan pemimpin sipil Myanmar tersebut  selama lebih dari satu jam dan menyaksikan Suu Kyi dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental.

Aung San Suu Kyi mendukung dialog dan menyatakan keprihatinannya tentang jumlah korban jiwa dan ekonomi Myanmar dalam dua tahun terakhir, kata pernyataan kementerian itu.

“Kejahatan transnasional yang meluas dan memburuk sebagai akibat dari gejolak politik dan keamanan di Myanmar menyerukan ASEAN untuk bersama-sama mengatasi masalah ini pada akar permasalahannya,” kata pernyataan itu.

Pejabat junta telah bertemu setidaknya dua kali dengan Suu Kyi dalam beberapa bulan terakhir untuk meminta bantuannya dalam negosiasi damai dengan perlawanan bersenjata, menurut RFA.

RFA sebelumnya melaporkan bahwa Suu Kyi menolak gagasan pembicaraan selama kunjungan pada 27 Mei dan 4 Juni di Penjara Naypyidaw.

Juru bicara kepresidenan Pemerintah Persatuan Nasional, pemerintahan bayangan pendukung kekuatan sipil, Kyaw Zaw, mengharapkan agar pembicaraan yang bermakna dapat terus dilakukan, seraya mendesak junta untuk pertama-tama harus membebaskan semua tahanan politik dan menghentikan semua tindakan kekerasan.

“Saya ingin mengatakan bahwa dewan militer mengadakan pembicaraan damai ini hanya untuk kepentingannya sendiri,” katanya seperti dikutip RFA. “Diskusi semacam itu tidak dapat memberikan hasil yang berarti.”

ASEAN telah berusaha untuk menengahi penyelesaian krisis di Myanmar, di mana lebih dari 3.000 orang telah tewas dan ribuan lainnya ditangkap oleh pasukan keamanan sejak kudeta Februari 2021, menurut organisasi pemantau. Junta juga memerangi kelompok etnis bersenjata dan pejuang perlawanan sipil di seluruh negeri.

Pada April 2021, para pemimpin ASEAN menyepakati rencana lima poin untuk mengakhiri kekerasan, memulai dialog memberikan bantuan kemanusiaan, dan menunjuk utusan khusus ke Myanmar. Namun rencana tersebut hanya mengalami sedikit kemajuan di tengah ketidaksepakatan di antara anggota ASEAN dan perlawanan dari junta.

Thailand, yang berbagi perbatasan panjang dengan Myanmar dan menampung jutaan migran dan pengungsi dari tetangganya, mempertahankan hubungan dekat dengan junta dan enggan mengkritik kebijakannyanya.

Khawatir akan memperkuat cengkeraman junta

Muhammad Waffaa Kharisma, analis politik di Center for Strategic and International (CSIS) di Jakarta, mengatakan pertemuan dengan Suu Kyi bisa mengubah dinamika konflik. "Ini cukup mengejutkan, sebenarnya," kata dia. "Ini berpotensi menjadi game-changer dalam krisis politik."

Namun, dia khawatir tujuan pertemuan itu adalah untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan junta, yang akan membuat khawatir negara-negara lain yang menginginkan pemerintah militer tersebut dan pelaku kekerasan lainnya di Myanmar diadili.

"Jika melihat situasi di lapangan, konflik sebenarnya telah melampaui kerangka Aung San Suu Kyi saja," ujar Waffaa.

Dia mengatakan bahwa banyak kelompok di Myanmar, terutama di kalangan etnis minoritas, memiliki agenda dan visi berbeda untuk masa depan negara, seperti amandemen konstitusi, federalisme, dan mengakhiri kekerasan dari junta, bukan hanya memulihkan dan membebaskan Suu Kyi.

“Karena Thailand yang menemukan jalan masuk, saya juga khawatir apakah kemajuan ini akan mengarah pada visi yang diperjuangkan dalam konsensus lima poin,” kata Waffaa.

Membuka pertemuan menteri ASEAN pada Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa konsensus lima poin adalah referensi utama untuk upaya blok regional untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik.

“Indonesia mengutuk keras penggunaan kekuatan dan kekerasan. Kami sangat mendesak semua pemangku kepentingan untuk mengecam kekerasan karena ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, dan ini juga penting untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan dialog,” kata Retno.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar Kompas terbitan Rabu bahwa negaranya mendukung peran ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.

Lavrov membuat pernyataan tersebut sebelum dia tiba di Jakarta pada Rabu untuk pertemuan dengan para menteri luar negeri ASEAN lainnya.

Rusia selalu menekankan “peran sentral yang dimainkan ASEAN dalam upaya internasional untuk menyelesaikan situasi di sekitar Myanmar,” kata Lavrov kepada Kompas.

Dia mengatakan bahwa upaya bersama dari 10 negara anggota ASEAN dan negara lain yang berkepentingan di jalur Myanmar harus didasarkan pada kerja sama yang erat dengan pihak berwenang di Naypyidaw, ibu kota Myanmar.

“Kami percaya bahwa masyarakat dunia terpanggil untuk membantu menormalkan situasi di Myanmar tanpa mencampuri urusan dalam negerinya,” kata Lavrov.

“Kami selalu berpegang pada prinsip dan posisi ini dalam membangun hubungan kami dengan kepemimpinan Myanmar, terlepas dari individu dan kekuatan politik yang berkuasa.”

Komentar Lavrov muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap junta militer Myanmar.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin dan entitas militer Myanmar.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan bertemu dengan rekan-rekannya di ASEAN pada hari Jumat di sebuah konferensi setelah pertemuan para menteri.

Dia juga akan bergabung dengan pejabat lain dari Forum Regional ASEAN dan KTT Asia Timur untuk membahas isu-isu regional dan global.

Forum Regional ASEAN merupakan satu-satunya forum keamanan yang mencakup seluruh negara di kawasan Indo-Pasifik.

KTT Asia Timur adalah forum strategis yang mencakup ASEAN dan delapan negara lainnya: China, Jepang, Korea Selatan, India, Rusia, Australia, AS, dan Selandia Baru.