“Misi damai” Jokowi dipuji di dalam negeri, tetapi hasilnya dipertanyakan

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mendapat pujian di dalam negeri untuk klaim mengupayakan perdamaian antara Ukraina dan Rusia serta menghindari krisis pangan dunia, tetapi apakah misi itu membawa hasil positif masih menjadi pertanyaan, demikian sejumlah analis.

Jokowi yang memegang presidensi G20 tahun ini bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Kyiv pada Rabu (29/6), disusul pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sehari berselang di Moskow, sebagai bagian dari apa yang disebutnya “misi perdamaian”.

Dalam pernyataan seusai bertemu dengan Zelenskyy, Jokowi menawarkan diri untuk membawa pesan kepada Putin, sementara di Moskow Jokowi menyatakan kesiapannya untuk menjadi "jembatan" komunikasi kedua negara.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patti Djalal mengatakan kunjungan Jokowi merupakan sebuah upaya baik, tapi ia ragu rangkaian pertemuan kemarin bakal menghasilkan perdamaian antara kedua negara.

"Itu (pertemuan) adalah usaha bagus, tapi dalam hal hasil belum ada terobosan karena yang responsif dalam rangkaian pertemuan kemarin hanya Zelenskyy," kata Dino kepada BenarNews.

Dikatakan Dino, Putin terlihat tidak responsif dengan justru lebih banyak menyinggung hubungan bilateral kedua negara, salah satunya ihwal peningkatan kerja sama ekonomi.

"Bahkan, sewaktu Presiden Jokowi mendarat di Moskow, Rusia terus membombardir Ukraina. Itu sangat buruk," katanya lagi.

Seorang analis Aaron Connelly mengatakan bahwa diplomasi mediasi paling efektif bila dilengkapi dengan dialog lebih lanjut.

“Kita harus menunggu dan melihat apakah Presiden Putin memenuhi komitmen yang diucapkan pada Presiden Jokowi,” kata Connelly, seorang rekan senior di International Institute for Strategic Studies.

“Biasanya diplomasi mediasi seperti itu membutuhkan tindak lanjut yang gigih untuk memastikan implementasinya. Belum jelas bagi saya apakah Presiden atau menteri luar negerinya memiliki rencana seperti itu,” katanya kepada BenarNews.

“Dimanfaatkan Rusia”

Pengamat Eropa Timur Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra mengatakan, Putin terlihat memanfaatkan Indonesia sebagai alat diplomasi untuk keuntungan Rusia di mata internasional.

Kunjungan Jokowi, menurutnya, digunakan Putin sebagai bukti bahwa dirinya tidak terasing di dunia internasional, pasca invasi militer Rusia ke negara tetangganya yang kini telah memasuki bulan kelima.

“Intinya Putin menggunakan kehadiran Jokowi untuk menunjukkan bahwa masih ada negara non-Barat yang berteman dengan Rusia,” kata Radityo kepada BenarNews.

"Putin enggak akan mendengarkan Jokowi. Yang ada, ia malah memanfaatkan kunjungan ini untuk berbicara soal Islam atau kereta cepat."

"Pidato Putin sangat bernostalgia. Melihat sejarah Soviet yang membantu Indonesia, memosisikan Indonesia sebagai negara kecil yang perlu dibantu," papar Radityo kepada BenarNews.

Bagi Rusia, mitra penting mereka di Asia adalah China dan Vietnam untuk wilayah Asia Tenggara, terang Radityo.

Begitu pula pandangan pengajar hubungan internasional Universitas Jenderal Soedirman Nuriyeni Bintarsari yang mengatakan, "Indonesia dipandang sebagai market produk ekonomi Rusia dan potensial untuk dijadikan mitra ekonomi dan bisnis produk militer Rusia."

Namun demikian, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi, mengatakan walau Putin terkesan tidak antusias soal perdamaian, kunjungan Jokowi memberikan harapan.

"Saya kira memberi citra baik bagi dunia internasional karena Jokowi adalah pemimpin Asia pertama yang datang ke negara berkonflik, sekaligus menunjukkan bahwa kita tidak terafiliasi kubu manapun," ujarnya.

"Karena kita tentu tidak bisa memaksa Putin untuk langsung berhenti menyerang," kata Wahid seraya menambahkan, "bahwa ada pembukaan blokade pangan yang merupakan permintaan (Volodymyr) Zelenskyy, lalu ada garansi dari Putin. Artinya, ada pertanda positif dalam misi Jokowi."

Setelah pertemuan dengan Putin pada Kamis, Jokowi mengatakan Presiden Rusia menjanjikan akan memudahkan ekspor pangan dan pupuk dari negaranya dan Ukraina, untuk mencegah krisis pangan global.

Namun klaim Jokowi bahwa Putin telah berjanji untuk mengizinkan ekspor barang Ukraina diragukan Radityo.

“Pak Jokowi mengatakan ada komitmen dari Putin untuk membuka blokade, tetapi Putin tidak mengatakan apa-apa tentang ini dalam pidatonya,” kata Radityo.

Menurut laporan Global Crisis Response Group yang dibentuk oleh sekretaris jenderal PBB dan dirilis pada April 2022, Ukraina dan Rusia memasok 30 persen gandum dan jelai dunia, seperlima jagung, dan lebih dari setengah dari produksi dunia dari minyak bunga matahari.

Rusia juga pengekspor gas alam terbesar dan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia.

Pengajar hubungan internasional Universitas Bina Nusantara Tirta Nugraha Mursitama menilai terlalu dini untuk menilai sukses atau tidaknya Jokowi dalam menjembatani komunikasi Rusia-Ukraina.

“Yang terpenting, usaha sudah dilakukan. Pintu sudah didobrak dan saya yakin akan banyak negara serta lembaga internasional yang bersimpati dan mendukung," ujarnya kepada BenarNews.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan bahwa pemerintah telah “memaksimalkan kunjungan” tersebut untuk membuka ruang dialog.

Mengenai langkah yang akan dilakukan Indonesia untuk menjaga komitmen Rusia, Faizasyah mengatakan ihwal tersebut akan dibahas terlebih dahulu sebelum diputuskan.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyatakan bahwa per 26 Juni, lebih dari 4.700 warga sipil Ukraina, termasuk anak-anak, tewas akibat serangan militer Rusia di Ukraina dan sekitar 5.900 orang lainnya luka-luka.

Jumlah sebenarnya korban tewas dikhawatirkan jauh lebih dari itu. PBB melaporkan sekitar 12 juta penduduk Ukraina tercerabut dari tempat tinggalnya dimana sekitar 5 juta diantaranya harus mengungsi ke luar negeri akibat serangan militer Rusia.

Dalam pemungutan suara resolusi Majelis Umum PBB bulan Maret lalu, Indonesia bersama sebagian besar negara lainnya ikut mengutuk serangan militer Rusia di Ukraina, namun para pejabat pemerintah Indonesia tidak pernah secara langsung mengkiritik Moskow dan menyebutnya sebagai "invasi".

Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lainnya telah mendesak Indonesia untuk tidak mengundang Rusia hadir di KTT G20, yang dijadwalkan pada November di Bali, tetapi Jakarta sejauh ini menolaknya.

Alvin Prasetyo dan Dandy Koswaraputra berkontribusi dalam laporan ini.