Pengamat: Mundurnya pimpinan otorita IKN menandakan masalah serius

Pengunduran diri dua pejabat utama pembangunan ibu kota baru Nusantara tanpa penjelasan pada Senin (3/6), mungkin menandakan bahwa proyek senilai sekitar Rp 500 triliun itu sedang menghadapi masalah serius, demikian kata pengamat.

Menteri Sekretariat Negara Pratikno, pada Senin mengumumkan pengunduran diri Ketua Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, menambahkan pemerintah sudah menerbitkan Keputusan Presiden terkait pemberhentian dengan hormat kedua pejabat tersebut.

Pratikno tidak merinci alasan kedua petinggi otorita IKN itu mengundurkan diri hanya dua bulan sebelum lokasi tersebut akan digunakan Presiden Jokowi merayakan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.

Namun sejumlah pengamat menduga penyebabnya adalah karena kedua petinggi IKN tersebut tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan Jokowi untuk pembangunan proyek yang menjadi legasinya itu, tersebut, dan hal itu menandakan proyek itu menghadapai masalah serius.

Pengamat ekonomi Universitas Padjajaran Yayan Satyakti menduga mundurnya Bambang terjadi karena adanya problem dalam pengerjaan proyek IKN.

“Jika kita lihat master plan yang dimiliki IKN saat ini memang sepertinya proses teknokratismenya tidak begitu direncanakan dengan matang.

Direktur eksekutif Centre of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan bahwa investor bisa menduga pengunduran diri kepala dan wakil kepala Otorita IKN sebagai tanda beratnya tantangan proyek tersebut.

“Tantangan yang lain adalah target waktu yang sangat singkat, padahal pekerjaannya sangat besar. Selain itu pembiayaan juga jadi masalah, sebenarnya ada atau tidak dana untuk IKN,” ujar Faisal kepada BenarNews.

Ahli Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyudi Kumorotomo mengatakan spekulasi sebab pengunduran diri pejabat otorita IKN ada berbagai macam, termasuk progres proyek yang lambat sehingga membuat Jokowi tidak puas.

“Tapi memang perencanaan IKN sebagai proyek besar nasional masih belum betul-betul matang,” ujar Wahyudi kepada BenarNews.

Tanpa penjelasan

Pratikno menepis anggapan kinerja sebagai alasan mundurnya kedua petinggi IKN tersebut seraya menegaskan bahwa kedua pejabat tersebut mendapatkan penugasan baru dari pemerintah, tanpa merinci lebih detail menyangkut alasan pengunduran diri mereka. 

“Tidak ada alasan pengunduran diri yang diberikan,” tukas Pratikno dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta pada Senin.

Pratikno menjelaskan bahwa presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas kepala otorita IKN.

Presiden juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Raja Juli Antoni, sebagai pelaksana tugas wakil kepala IKN.

Dalam konferensi pers, Pratikno mengatakan pembicaraan mengenai pengunduran diri Bambang sudah dilakukan sejak lama. Namun surat resmi mengenai pengunduran diri baru disampaikan hari ini.

"Pembicaraan sudah lama, tapi surat memang baru," ujar Pratikno.

BenarNews telah menghubungi Bambang perihal alasan di balik pengunduran dirinya, namun tidak memperoleh balasan.

Juru bicara Istana, Ari Dwipayana, menolak berkomentar lebih jauh terkait keputusan Bambang.

“Tadi kan sudah dijelaskan Pak Pratikno bahwa dalam surat tidak disebutkan alasannya,” ujarnya kepada BenarNews.

Menurut kantor berita Reuters, Jokowi dijadwalkan mengunjungi Nusantara pada hari Selasa untuk meresmikan beberapa proyek di sana, termasuk sekolah-sekolah, seperti yang telah dilakukannya selama beberapa bulan terakhir.

Fokus pertanahan dan investasi

Dalam konferensi pers di Istana Negara pada Senin, Basuki mengaku akan fokus menangani dua masalah utama dalam pembangunan IKN, yakni pertanahan dan investasi.

"Fokusnya pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa Beliau (Raja Juli,) dipilih sebagai wakil kepala IKN, karena ini menyangkut status tanah," kata Basuki.

Basuki mengatakan dirinya akan memutuskan apakah status tanah ini dijual, disewa, atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sehingga investor tidak ragu-ragu berinvestasi.

“Mereka juga akan jelas status hukumnya sebagai investor di IKN,” ujar Basuki.

Basuki juga menyampaikan soal penanganan dampak sosial di IKN di mana ada 2.086 hektare lahan yang bermasalah dengan penduduk lokal.

“Arahan Bapak Presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ, pembangunan okay, atau IKN yang akan ngalah," ungkap Basuki.

Basuki juga diminta untuk menyiapkan pembentukan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Ia menyebutkan bahwa regulasi terkait pembentukan pemerintah daerah khusus IKN ini telah disiapkan dalam bentuk peraturan presiden.

Pada Maret lalu, koalisi masyarakat sipil di Kalimantan Timur mengecam Otorita IKN yang memaksa 200-an warga di Kecamatan Sepaku untuk membongkar rumah mereka yang dinilai menyalahi rencana tata ruang wilayah dan baru berdiri setelah proyek ibu kota baru itu berjalan.

Menurut Koalisi, batas waktu tujuh hari yang diberikan kepada warga yang tinggal di sekitar 5 kilometer dari Istana Negara di IKN tersebut terlalu pendek. Koalisi juga menilai pemilihan waktu tidak tepat, karena masyarakat sedang menjalani ibadah di bulan suci Ramadan.

Warga membantah klaim Otorita IKN bahwa masyarakat mendirikan bangunan ilegal karena mereka telah mendiami rumah mereka selama berpuluh-puluh tahun, jauh sebelum proyek IKN dimulai.

Warga juga mengatakan tidak ada kejelasan ganti rugi ketika rumah mereka dirobohkan.

Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan pertama kali disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2019, dengan alasan Jakarta yang sudah terlalu padat, rawan banjir dan tenggelam, polusi, hingga untuk pemerataan ekonomi keluar Jawa. Proyek IKN ini diharapkan rampung pada tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun ulang tahun Indonesia.

Pemerintah mengatakan pada akhir Desember lalu bahwa pembangunan infrastruktur dasar untuk IKN hampir 63% rampung, sesuai dengan rencana untuk tenggat hingga akhir tahun ini, termasuk tersedianya fasilitas seperti jalan, bendungan, jembatan, dan gedung-gedung pemerintah.

Namun, rencana untuk memindahkan ribuan pegawai negeri ke IKN pada Agustus ditunda hingga September karena tempat tinggal mereka belum selesai, demikian dilaporkan Tempo awal tahun ini.

Pada awal April Menteri PUPR Basuki juga sempat menyampaikan bahwa pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka yang juga adalah putra Presiden Jokowi akan dilakukan di IKN pada 20 Oktober 2024.

Presiden terpilih Prabowo telah berjanji untuk melanjutkan pembangunan ibu kota, tetapi apakah dia akan melakukannya masih belum pasti.

Nazarudin Latif berkontribusi dalam laporan ini.